Kuliah Akuntansi

1. Akuntansi Biaya Penuh (Full Cost Accounting)
Ialah jumlah seluruh biaya langsung yang berkenaan dengan item tersebut ditambah bagian yang layak dibebankan pada item tersebut dari biaya tidak langsung.
Full Cost bisa berbentuk :
a. Biaya Produksi Berdasarkan Full Costing + Biaya Pemasaranl + Biaya Administrasi
b. Biaya Produksi berdasarkan Variable Costing + Biaya Pemasaran Variabel + Biaya Administrasi Variabel + Biaya OHP Tetap + Biaya Pemasaran Tetap + Biaya Administrasi Tetap.
c. Unit Level Activity Cost + Batch Level Activity Cost + Product Level Aktivity Cost + Facility Level Activity Cost
2. Akuntansi Biaya Diferensial (Differensial Accounting)
Ialah informasi keuangan yang akan digunakan dalam membantu untuk menentukan alternatif mana yang dipilih, dimana biaya-biaya yang berbeda antara satu set kondisi/alternatif yang satu dengan kondisi yang lain dan merupakan biaya yang akan datang
Contoh :
• Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan membeli atau membuat
• Informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan menjual atau memproses lebih lanjut
3. Akuntansi Pertanggung jawaban (Responsibility Accounting)
Ialah informasi keuangan dengan tujuan untuk pengendalian biaya, dimana setiap pusat pertanggungjawaban yang dipimpin seorang manajer (pimpinan) bertanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan yang telah dibuat.
Contoh :
• Informasi menganai jumlah biay yang telah dikeluarkan dari suatu departemen/Divisi
• Informasi mengani Kentungan yang diperoleh Kantor Cabang di Jakarta

Perbedaan Akuntansi Manajemen Dengan Akuntansi Keuangan
1. Tidak mempunyai struktur (Formula) tunggal.
2. Tidak diatur oleh prinsip akuntansi yang diterima umum
3. Lebih bebas penyajiannya
4. Termasuk informasi non keuangan.
5. Lebih ditekankan untuk masa yang akan datang.
6. Memperhatikan bagian-bagian lebih penting dari keseluruhan.
7. Kurang menekankan pada kepastian.
8. Bukan penilaian terakhir.
:
Jenis-jenis Laporan Akuntansi
1. Laporan untuk manajemen.
2. Laporan untuk perhitungan pajak.
3. Laporan Khusus
4. Laporan keuangan yang diaudit.
:

Konsep Akuntansi Sumber Daya Manusia
Akuntansi Sumber Daya Manusia telah didefinisikan oleh Komite Akuntansi Sumber Daya Manusia dari American Accounting Association sebagai suatu proses identifikasi dan pengukuran data mengenai sumber daya manusia serta pengkomunikasian informasi ini ke pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam pengertian harfiah, “akuntansi sumber daya manusia” berarti akuntansi untuk manusia sebagai suatu sumber daya organisasional. Hal ini melibatkan pengukuran biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan bisnis dan organisasi lainnya untuk merekrut, menyeleksi, mempekerjakan, melatih dan mengembangkan aktiva manusia. Akuntansi sumber daya manusia juga melibatkan pengukuran terhadap biaya yang akan dikeluarkan untuk menggantikan sumber daya manusia dari suatu organisasi.
Dengan demikian akuntansi sumber daya manusia berarti mengukur investasi yang dibuat oleh organisasi dalam manusia, biaya untuk mengganti orang-orang tersebut dan nilai dari manusia bagi perusahaan itu.

Sejarah Akuntansi Sumber Daya Manusia
Bidang akuntansi sumber daya dikembangkan sejak tahun 1960-an. Bidang tersebut adalah cabang dari kumpulan yang terdiri atas beberapa aliran pemikiran yang independen namun saling berkaitan erat.

Berkembangnya Pengenalan terhadap Pentingnya Aktiva Manusia
Amerika Serikat saat ini sedang mengalami restrukturisasi fundamental terhadap perekonomiannya. Khususnya, ekonomi tersebut sedang dalam proses transformasi kualitatif dari ekonomi industrial menjadi ekonomi berbasis jasa. Transformasi yang dimulai pada akhir Perang Dunia II telah mengarah pada perubahan dalam komposisi dari angkatan kerja tidak hanya pada sektor-sektor di mana manusia dipekerjakan, tetapi juga dalam jenis dan tingkatan keahlian yang diminta.
Saat ini perekonomian Amerika Serikat teah menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dan jasa yang disediakan telah menjadi apa yang digambarkan sebagai jasa teknologi tinggi. Jasa-jasa ini adalah produk dari sejumlah besar pelatihan dan pengalaman.

Dorongan terhadap Pengembangan Akuntansi Sumber Daya Manusia
Dalam struktur ekonomi pertanian dan industrial tingkat modal manusia jauh lebih rendah dibandingkan saat ini. Teori dan metode akuntansi tidak memperlakukan baik manusia atau investasi dalam manusia sebagai aktiva (kecuali budak, yang dipandang sebagai properti). Tetapi dengan semakin pentingnya modal manusia pada tingkat perekonomian secara keseluruhan, serta pada tingkatan perusahaan individual, sejumlah besar riset telah dirancang untuk mengembangkan konsep dan metode akuntansi bagi manusia sebagai aktiva. Bidang ini dikenal sebagai “akuntansi sumber daya manusia”.
Akuntansi Sumber Daya Manusia adalah suatu pengakuan bahwa orang-orang merupakan modal manusia maupun aktiva manusia. Teori ekonomi dari modal manusia didasarkan pada konsep bahwa manusia memiliki keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan yang merupakan bentuk dari modal, yang disebut dengan “modal manusia”. Menurut Theodore Schultz menyatakan bahwa “para pekerja telah menjadi kapitalis tidak hanya dari difusi kepemilikan saham perusahaan sebagaimana yang terjadi dalam dongeng, tetapi dari akuisisi pengetahuan dan keterampilan yang memiliki nilai ekonomi.
Akuntansi sumber daya manusia juga telah mengembangkan dari tradisi yang paralel dalam manajemen karyawan yang dikenal sebagai “aliran sumber daya manusia” yang didasarkan pada pemikiran bahwa manusia adalah sumber daya organisasional yang berharga dan oleh karena itu harus dikelola sebagai sumber daya yang berharga. Teoretikus personalia seperti Odiorne dan psikolog organisasi leperti Likert telah memperlakukan manusia sebagai sumber daya organisasional yang berharga dalam karya mereka.

Riset Awal dalam Akuntansi Sumber Daya Manusia
Salah satu dari pendekatan paling awal untuk mengukur dan mencatat nilai dari sumber daya manusia dikembangkan oleh R.H Hermanson, seorang akuntan akademis, sebagai bagian dari disertasi Ph.D-nya yang kemudian diterbitkan sebagai mongraf pada tahun 1964 dengan judul ‘Akuntansi untuk Sumber Daya Manusia’. Keprihatinan utama dari Hermanson adalah bahwa laporan keuangan konvensional gagal untuk mencerminkan dengan memadai posisi keuangan dari suatu perusahaan karena laporan tersebut tidak memasukkan aktiva manusia. Pada tahun 1966, seelompok penelitian terdiri atas R.L. Brummet, Flamholtz, dan W.C. Pyle memulai suatu program riset mengenai akuntansi sumber daya manusia di universitas Michigen. Riset ini mengarah pada berbagai konsep dan model teoritis serta aplikasi dari pendekatan-pendekatan ini dalam organisasi yang sesungguhnya.

Riset Selanjutnya mengenai Akuntansi Sumber Daya Manusia
Sejak studi awal oleh Hermanson, Brummet, Flamholtz, dan Pyle, terdapat sejumlah besar riset teoritis dan empiris untuk mengembangkan konsep, model, dan metode akuntansi bagi manusia sebagai aktiva organisasional. Bidang tersebut secara keseluruhan telah dikenal sebagai ‘Akuntansi Sumber Daya Manusia’.

Peranan Manajerial Akuntansi Sumber Daya Manusia
Tujuan utama akuntansi sumber daya manusia adalah untuk berfungsi sebagai suatu sistem yang menyediakan pengukuran atas biaya dan nilai dari manusia bagi suatu organisasi. Dari perspektif manajerial, akuntansi sumber daya manusia dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputusan untuk menggunakan kalkulus biaya-nilai yaitu, suatu penilaian terhadap biaya dan nilai yang terlibat dalam suatu keputusan.
Pengukuran biaya dan nilai dari sumber daya manusia diperlukan untuk:
1. memfasilitasi perencanaan dan pengambilan keputusan personalia oleh staff manajemen personalia.
2. memungkinkan manajemen puncak untuk mengevaluasi efektivitas dengan mana sumber daya manusia telah dikembangkan, dipelihara dan digunakan oleh manajemen ditingkatan yang lebih rendah (terutama dalam perusahaan besar yang terdesentralisasi)

Akuisisi Sumber Daya Manusia
Melibatkan perekrutan, seleksi dan penerimaan orang untuk memenuhi kebutuhan tenaga manusia organisasi saat ini dan ekspektasi di masa depan. Langkah pertama dalam akuisisi sumber daya manusia adalah untuk memprediksikan kebutuhan tenaga manusia. Langkah ke dua adalah seleksi karyawan yaitu proses lain dimana akuntansi sumber daya manusia dapat memainkan suatu peranan.

Kebijakan Akuisisi dan Pengembangan
Akuntansi sumber daya manusia menyediakan informasi ekonomi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk membantu dalam memformulasikan kebijakan akuisisi dan pengembangan karyawan.

Alokasi Sumber Daya Manusia
Alokasi sumber daya manusia adalah proses menempatkan orang ke berbagai peranan dan tugas organisasional. Terdapat beberapa objektif, yang kadang kala saling berlawanan, yang terlibat dalam keputusan alokasi. Idealnya, manajemen mengalokasikan orang-orang ke pekerjaan dengan cara yang mengoptimalkan tiga variabel : produktivitas pekerjaan, pengembangan sumber daya manusia, dan kepuasan individu.

Konservasi Sumber Daya Manusia
Konservasi sumber daya manusia adalah proses pemeliharaan kapabilitas manusia sebagai individu-individu dan efekrivitas dari sistem manusia yang dikembangkan oleh suatu organisasi. Suatu organisasi harus memperhitungkan aktiva manusianya untuk mencegah terjadinya deplesi terhadap aktiva tersebut. Sekarang ini, konservasi sumber daya manusia diukur dalam hal tingkat perputaran. Meskipun demikian, ukuran perputaran bukanlah indikator yang mencukupi terhadap konservasi sumber daya manusia karena dua alasan. Pertama, ukuran tersebut merupakan ukuran historis dan oleh karena itu tidak tersedia bagi manajemen sampai setelah perputaran tersebut terjadi. Dengan demikian, tingkat perputaran tidak dapat digunakan sebagai sinyal peringatan dini untuk memberitahukan adanya kebutuhan akan usaha khusus untuk melakukan konservasi. Kedua, tingkat perputaran tidak sepenuhnya mencerminkan dampak ekonomi dari tingkat perputaran, yang ditunjukkan secara lebih realistis oleh ukuran moneter.

Utilitas Sumber Daya Manusia
Akuntansi sumber daya manusia merupakan suatu proses penggunaan jasa manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Akuntansi sumber daya manusia dapat membantu para manajer untuk menggunakan sumber daya manusia secara efektif dan efisien dengan menyediakan suatu paradigma atau kerangka kerja konseptual bagi utilisasi sumber daya manusia.

Evaluasi dan Penghargaan Sumber Daya Manusia
Evaluasi sumber daya manusia adalah proses penetapan nilai manusia bagi suatu organisasi. Hal tersebut melibatkan pengukuran produktivitas (kinerja) dan daya promosi manusia.
Saat ini, sumber daya manusia dapat berguna dalam proses metode nonmoneter. Tetapi, metode-metode ini tidak dapat digunakan pada kebanyakan masalah dan keputusan akuisisi, pengembangan, alokasi, dan konservasi sumber daya manusia sebagaimana dikutip di atas. Oleh karena itu, yang dibutuhkan sebenarnya adalah metode moneter terhadap evaluasi sumber daya manusia.
Akuntansi sumber daya manusia juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dari masing-masing fungsi manajemen personalia. Hal tersebut juga dapat membantu menetapkan standar dari biaya untuk memperoleh dan mengembangkan manusia.

AUDIT FINANSIAL

Audit Finansial adalah audit untuk mengukur tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas suatu perusahaan. Sasarannya adalah :
1. Menilai efektivitas satuan kerja yang mengurus keuangan perusahaan dengan nama atau nomenkatur apapun satuan kerja itu dikenal
2. Mencari fakta dan infomarsi tentang efisiensi kerja internal satuan yang mengukur keuangan perusahaan.

Audit finansial melakukan pemeriksaan atas kewajaran praktek akuntansi berdasarkan standart akuntansi yang diterima artinya audit finansial memverifikasi apakah laporan keuangan yang memuat informasi historis telah disajikan secara wajar

Karekteristik audit finansial :
1. bertujuan memberikan opini tentang kewajaran laopran keuangan
2. Ruang lingkupnya atas data atau catatan keuangan
3. Standart penilainya berdasarkan prinsip akuntansi secara umum
4. Guna dari audit finansial adalah untuk pihak luar ( ekstern )

Standart Auditing yang Berlaku Umum :
Auditor biasanya melakukan audit sesuai dengan Standart auditing yang berlaku umum ( generally accepted auditing standards – GAAS ). Standart audit merupakan alat pengukur untuk menilai kualitas prosedur audit. Standart ini bertujuan untuk memastikan tanggungjawab auditor dengan jelas dan dinyatakan dengan tegas serta bahwa tingkat tanggungjawab yang diasumsikan
telah jelas bagi pemakai laporan keuangan.

Prosedur Auditing finansial :
Tujuan utama audit laporan keuangan adalah untuk mengidentifikasi kesalahan dan penyimpangan yang jika tidak terdeteksi akan memberikan dampak materil pada kewajaran penyajian dan kesesuaian laporan keuangan dengan GAAP. Agar fisibel dan dapat dibenarkan secara ekonomis, proses audit bertujuan untuk mencapai tingkat kepastian yang wajar atas data yang ditelaah. Laporan audit dapat terkena kemungkinan kesalahan tersebut.

Audit Finansial meliputi :
1. Fungsi dasar menajemen keuangan
Tugas pokoknya manajemen keuangan pengambilan keputusan tentang penanaman modal pembiayaan kegiatan bisnis dan pembagian deviden. Kegiatan manajemen keuangan anatara lain adalah :
– Terlibat dalam perencanaan dan peramalan berbagai kegiatan bisnis
– Memberikan perhatian yang serius pada inventasi dan sumber pembiayaan
– Memainkan peranan prinsip efisiensi dalam membantu manajer lain.

2. Pengenalan Lingkungan Keuangan
Lingkungan keuangan tersebut misalnya pasar uang, lembaga keuangan, instrumen keuangan harus dikenali manajer keuangan agar mampu memanfaatkan demi persiapan keberadaan perusahaan untuk peningkatan kemampuan tumbuh kembangnya. Berdasarkan pengetauan dan pengalaman serta pemahaman pasar uang dan lembaga keuangan seorang manajer keuanan dapat mengambil keputusan yang tepat tentang instrumen keuangan mana yang dipandang paling tepat untuk digunakan misalnya perolehan modal untuk investasi dan bentuk pembiayaan lain dalam rangka perolehan dana yang diperlukan perusahaan

3. Laporan Keuangan
Laporan keuangan mengandung informasi aktual dan akurat tentang kinerja perusahaan pada periode tertentu. Pembuatan laporan keuangan sangat penting karena akan bermanfaat bagi berbagai pihak misalnya pemodal, pemilik saham dalam mengambil keputusan tentang berlanjut tidaknya kegiatan penanaman modal dll. Keakuratan laporan keuangan harus memenuhi ketentuan akuntansi yang berlaku di negara bersangkutan.

4. Faktor Waktu dalam manajemen Keuangan
Waktu dalam hal pengambilan keputusan yang diarahkan pada pemantapan posisi keuangan perusahaan, yang paling penting dimensi waktu dipahami oleh para manajer keuangan, para analis keuangan dan para akuntan dalam pengelolaan keuangan perusahaan , karena dengan demikian mereka dapat mengambil langkah yang tepat dalam penyelanggaraan tugas fungsionalisnya dalam rangka peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas perusahaan.

5. Penganggaran modal sebagi fungsi
Penganggaran modal adalah keseluruhan proses perencanaan pengeluaran uang yang akan diperolah kembali pada satu waktu dimasa depan. Sasarannya adalah pengeluaran yang pada dasarnya berupa investasi dan manambah kekayaan perusahaan dengan tujuan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan.

6. Pentingnya analisis, perencanaan dan pengendalian keuangan
Analisis, perencanaan sdan pengendalian keuangan berpengaruh pada peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas kerja perusahaan dengan berbagai komponennya akan semakin besar karena adanya upaya dari semua pihak dalam perusahaan untuk menghilangkan atau paling sedikit mengurangi terjadinya pemborosan.

7. Manajemen Modal Kerja
Merupakan investasi yang dibuat oleh perusahaan dalam berbagai bentuk. Misal dengan mengurangi kewajiban lancar yang akan digunakan untuk membiayai harta lancar. Modal kerja merupakan investasi yang digunakan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk misalnya uang tunai, surat berharga, pitang, persediaan bahan atau produk jadi.

8. Manajeman Kas dan Surat Berharga
Pada tingkat tertentu likuditas perusahaan ditentukan oleh kemampuan manajer keuangan mengelola arus kas dan surat berharga. Peran surat berharga adalah sebagai pengganti uang tunai dikas dan sebagai investasi sementara. Oleh karena itu seorang manajer keuangan harus memahami kriteria yang tepat dugunakan dalam kepemilikan berbagai surat berharga terutama dilihat dari segi resiko pemilikan keuangan, suku bunga, daya beli, mudah tidaknya dicairkan, beban pajak yang dipikul, hasil bunga yang relatif.

9. Manajeman Persediaan
Pengelolaannya dengan tingkat yang seefisien mungkin menyangkut bahan baku atau bahan mentah, bahan setengah jadi atau siap dijual. Manajeman persediaan harus terselenggara dengan baik mampu mengkontrol persediaan barang agar tidak menumpuk digudang tetapi juga jangan sampai minim persediaan sehingga permintaan konsumen terpenuhi.

10. Manajemen Kredit
Dalam berbagai transaksi antara perusahaan dan pelanggan terkadang terdapat kebijaksanaan kredit maka manajer keuangan dihadapkan pada pengambilan keputusan tentang standart kredit, syarat kredit, menilai kredibilitas pelanggan yang meliputi 5 C yaitu :
– Character
– Capacity
– Capital
– Collateral
– Condition
Tetapi pemberian kredit harus sesuai dengan kondisi perusahaan karena manajemen keuangan semakin berorientasi pada penghematan atau keterbatasan dana perusahaan. Perlu diketahui sumber dana perusahaan berasal dari :
– Sebagian kekayaan pemodal yang disisihkan sebagi modal kerja perusahaan
– Equity
– Penjualan saham bagi perusahaan yang sudah go public
– Pinjaman dari lembaga keuangan atau bank
– Keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam penjualan produk

Audit Keuangan dimaksudkan untuk mencari dan menentukan informasi tentang bagaimana rencana aksi yang telah ditetapkan dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan operasional dilihat khusus dari segi keuangan. Pengauditan tidak diperkenankan dilakukan berdasarkan analisis subjektif maka harus dilakukan analisis tentang hasil yang nyata dicapai dalam pelaksanaanya dalam kurun waktu tertentu. Hasil nyata dapat diuji dengan :

Membandingkan arahan yang terdapat dalam rencana perusahaan dengan hasil yang benar – benar dicapai melalui implementasi rencana
Meneliti secara cermat rencana induk pada masing – masing bidang fungsional yang dimuat dalam rencana strategi dengan maksud untuk melihat apakah rencana bidang fungsional sudah berperan efektif
Proses audit harus bermuara pada penelitian tentang tepat tidaknya struktur organisasi yang diberlakukan dalam lingkungan perusahaan.
Terkadang perusahaan tidak menentukan sasaran strategis yang ingin dicapai, tidak mempunyai rencana induk, tidak menciptakan suatu mekanisme pengawasan yang dimaksud untuk menjamin beroperasinya perusahaan dengan efisiensi dan efektif. Maka manajemen audit dapat mengambil langkah :
– Menjelaskan secara spesifik tingkat dari inefisiensi yang terjadi
– Merinci berbagai permasalahan dimasa lalu yang timbul sebagai akibat langsung dari inefisiensi
– Mengkualifikasikan akibat inefisiensi dalam bentuk uang dalam arti mendokumentasikan kerugian yang dialami serta membuat perkiraan tentang pemborosan yang dapat dihindari

Agar audit keuangan mencapai sasaran maka dapat dilakukan :
Sasaran Finansial Perusahaan
Objek pertama adalah audit pencarian, penemuan dan pengumpulan informasi tentang tercapai tidaknya sasaran finansial perusahaan. Dari temuan tersebut akan terlihat apakah fungsi manajeman keuangan mendukung atau tidanya keseluruhan upaya pencapaian tujuan berbagai sasaran perusahaan. Kedua audit harus ditujukan pada pencarian, penemuan pengumpulan informasi tentang posisi finansial masing – masing satuan kerja perusahaan. Keduanya harus dilakukan karena :
– Untuk menjamin bahwa posisi keuangan berbagai satuan kerja atau bidang fungsional memperkuat posisi finansial perusahaan sebagai keseluruhan dan tidak justru berkembang menjadi individu.
– Untuk menjamin bahwa para manajer yang melakukan berbagai komponen perusahaan mematuhi dan menaati kebijaksanaan finansial yang ditetapkan oleh manajer keuangan termasuk kebijaksanaan perusahaan menyangkut pengawasan bidang keuangan.

Pentingya pelaksanaan audit :
– Untuk meneliti apakah tujuan dan berbagai sasaran perusahaan memenuhi berbagai sasaran perusahaan memenuhi berbagai persyaratan seperti kelayakan , kewajaran dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika
– Menemukan fakta apakah berbagai komponen perusahaan memenuhi standar kinerja yang dibutukan

Perencanaan keuangan sebagai objek audit
– Efektivitas atau tidaknya satuan kerja yang mengurus keuangan perusahaan menyelenggarakan fungsi perencanaan bagi satuan kerja.
– Mencari dan menemukan fakta tentang mutu rencana yang disusun oleh para manajer pada masing – masing satuan kerja

Organisasi sebagai objek audit
Satuan kerja mempunyai arti penting untuk mengurus keuangan perusahaan, pimpinan sebaiknya menjadi anggota dalam tim manajemen puncak. Maka perlukan diwujudkan :
– Pimpinan satuan kerja bidang keuangan untuk turut serta dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan
– Satuan kerja bidang keuangan dapat bekerja secara independen
– Bantuan dan nasihat yang diabaikan dapat diterima manajer pada lingkungan lain.
– Diperlakukan sejajar dengan komponen lain baik komponen yang menyelenggarakan tugas pokok maupun tugas penunjang.

Dengan demikian satuan kerja di bidang keuangan sebagai sasaran audit maka informasi yang diperoleh akan mampu memberi masukan pentingnya organisasi bidang keuangan dapat dikelola secara efektif.

Pengawasan Keuangan sebagai objek audit
Fungsi pengawasan di bidang keuangan terdiri dari analisis keuangan dan akunting yang berfungsi untuk mengumpulkan mengklasifikasikan menganalisis dan melaporkan hasil kegiatan operasional maka audit bidang keuangan harus mampu menemukan dan mengumpulkan informasi tentang kekuatan dan kelemahan dalam proses pengendalian keuangan perusahaan melalui proses akunting yang tepat.

Laporan Audit
Masih menjadi perdebatan antara auditor pemakai laporan keuangan dan pihak terkait lain ( pengadilan , badan pengatur ) mengenai arti “ penyajian secara wajar “ ( present fairly ) pada laporan audit. Banyak auditor berpendapat bahwa laporan keuangan disajikan dengan wajar jika sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum dan kewajaran berarti hanya jika diukur berdasarkan standart tertentu. Namun beberapa kasus laporan keuangan yang seharusnya disusun berdasarkan prinsip akuntansi ternyata menyesatkan.

Bahasa audit telah direvisi untuk memperkecil jarak antara tanggungjawab ingin diasumsikan auditor dengan asumsi tanggungjawab auditor menurut kepercayaan masyarakat. Bahasa yang diinginkan tidak teknis dan lebih emplisit menyatakan tanggungjawab yang diasumsikan kantor auditor. Laporan audit finansial memberikan indikasi :

Laporan keuangan telah diaudit. Hal ini ditujukan sebagai penjabaran proses
Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen dan pendapat atas laporan keuangan merupakan tanggungjawab auditor. Hal ini memberikan pemakai arah tanggungjawab yang asumsikan masing – masing pihak

Audit dilakukan sesuai dengan standart audit yang diterima umum dan dirancang untuk mendapatkan tingkat kepastian yang layak bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji
Auditor menerapkan prosedur agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji. Suatu audit meliputi :
– Pemeriksaan atas dasar pengujian bukti yang mendukung jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan
– Penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi yang dibuat manajemen
– Evaluasi terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan

Apakah laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan hasil usaha dan arus kas perusahaan untuk periode laporan

Budgeting
Budgeting merupakan bagian dari materi akuntansi manajemen, yang memegang peranan dalam perencanaan dan pengendalian sebagai dua bagian yang tak terpisahkan. Perencanan berarti melihat ke depan, yang mengandung pengertian yaitu menentukan tidakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Sebaliknya, pengendalian adalah melihat ke belakang yang berarti menilai apa yang telah dihasilkan dan membandingkan dengan rencana yang telah disusun (Hansen & Mowen, 2005). Adapun tujuan anggaran adalah memberikan informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, sebagai standar bagi evaluasi kinerja dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antarbagian. Anggaran yang disusun berupa anggaran operasi (seperti anggaran penjualan, produksi, pembelian bahan, tenaga kerja, overhead, beban penjualan dan administrasi, persediaan akhir, serta harga pokok penjualan) dan anggaran keuangan (seperti anggaran arus kas, neraca, dan pengeluaran modal). Anggaran digunakan untuk mengontrol kinerja pekerja, yang paling sederhana meliputi empat langkah berikut.

1. Penetapan standar oleh manajemen

2. Penetapan standar oleh kelompok yang dikontrol

3. Kinerja operasi

4. Pelaporan hasil dengan ganjaran positif atau negatif ditentukan oleh manajemen

Penelitian di bidang akuntansi manajemen diawali dengan penelitian Argyris (1952), topiknya adalah budgeting, yaitu melihat hubungan manusia dengan anggaran. Didukung oleh teori dan temuan empiris dari perilaku organisasional dan psikologi sosial, Argyris (1952) melakukan sebuah studi lapangan tentang proses anggaran. Covaleski dan Dirsmith (1986) mewawancarai 56 manajer pada enam rumah sakit. Mereka menemukan bahwa budgeting digunakan sebagai proses politik oleh manajer untuk merasionalkan dan melegitimasi aksi simbolis dan ritualistis. Studi lapangan lainnya oleh Czarniawska-Jorges dan Jacobsson (1989) menjelaskan bagaimana proses anggaran berhubungan dengan konteks budaya organisasi. Brownell (1982) meringkas beberapa studi akuntansi dan nonakuntansi yang menunjukkan hubungan antara karakteristik tugas dan organisasional dengan proses anggaran. Young (1985) mendesain sebuah eksperimen untuk secara langsung mengamati slack perilaku dan menemukan bahwa preferensi risiko dan tekanan sosial benar-benar mempengaruhi terjadinya slack anggaran.
Schiff dan lewin (1974) menyatakan pendapat Birnberg dan Nath bahwa penelitian behavioral dalam managerial accounting dibagi ke dalam tiga kategori luas, yaitu sebagai berikut.

1. Usaha untuk menentukan model bagi seluruh bagian subsistem manusia

2. Investigasi ke dalam dimensi behavioral dari proses kontrol manajemen

3. Studi dari sudut pandang behavioral tentang efek karakteristik perusahaan terhadap bentuk dan fungsi sistem informasi manajemen.

Beberapa hasil penelitian akuntansi keperilakuan terbaru dalam bidang akuntansi manajemen di Indonesia telah diseminarkan dalam Seminar Nasional Akuntansi (SNA). Rahman dkk. (2007) meneliti pengaruh sistem pengukuran kinerja terhadap kejelasan peran, pemberdayaan, psikologis, dan kinerja manajerial dengan pendekatan partial least square. Cahyono dkk. (2007) meneliti pengaruh moderasi sistem pengendalian manajemen dan inovasi terhadap kinerja. Wijayantoro dkk. (2007) meneliti hubungan antara sistem pengendalian manajemen dengan perilaku disfunctional: budaya nasional sebagai variabel moderating (penelitian para manajer perusahaan manufaktur di Jawa Tengah). Yufaningrum dkk. (2005) menganalisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial melalui komitmen tujuan anggaran dan job relevant information (JRI) sebagai variabel intervening. Sumarno (2005) meneliti pengaruh komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial.
Balanced Scorecard
Balanced scorecard merupakan isu-isu terbaru dalam akuntansi manajemen. Balanced scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategic yang menjabarkan misi dan strategi suatu organisasi ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja untuk empat perspektif yang berbeda, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan (Wijaya Tunggal, 2003). Pengukuran kinerja yang komprehensif ini diberi nama balanced scorecard. Hal itu pertama kali diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton (1992) mengenai keunggulan pengukuran kinerja dari dua perspektif, yaitu sisi keuangan dan non keuangan (customer relations, internal business processes, learning and growth).
Kaplan dan Norton (1996) menulis mengenai penggunaan balanced scorecard sebagai sistem manajemen strategi. Balanced scorecard dapat berfungsi sebagai alat untuk mengawasi apakah strategi perusahaan telah dijalankan dan juga untuk menilai apakah strategi yang telah ditetapkan sudah tepat. Salah satu contoh penelitian dengan topik ini dilakukan oleh Lipe dan Salterio (2000).

Just In Time (JIT)
Just In Time (JIT) merupakan suatu filosofi yang memusatkan pada eliminasi aktivitas pemborosan dengan cara memproduksi produk sesuai dengan permintaan konsumen dan hanya membeli bahan sesuai dengan kebutuhan produksi dengan tujuan strategis meningkatkan laba, meningkatkan mutu, mengendalikan sediaan, dan memperbaiki kinerja pengiriman (Supriyono, 1999). Sebuah contoh penelitian di bidang JIT dilakukan oleh Balakrishnan (1996) yang meneliti perusahaan-perusahaan yang mengadopsi sistem inventori JIT dan pengaruhnya terhadap Ratio Return on Assets (ROA). Penelitian ini dimotivasi oleh perusahaan-perusahaan kelas dunia di Amerika yang mulai mengadopsi JIT karena dapat mengurangi kos. Jadi, adanya pertimbangan cost and benefit. Turunnya nilai persediaan berarti turunnya kos.

Total Quality Management
Manajemen mutu total (Total Quality Management/TQM) adalah suatu pendekatan sistem untuk mengintegrasikan semua fungsi dan proses dalam suatu organisasi agar tercapainya penyempurnaan mutu barang atau jasa secara berkesinambungan dengan tujuan untuk mencapai kepuasan konsumen (Supriyono, 1999). Untuk membantu tercapainya Total Quality Management/TQM harus memperhatikan daur hidup produk seperti desain dan pengembangan, pengadaan masukan, produksi, pemasaran, distribusi, dan pelayanan.
Ittner (1995) meneliti tentang Total Quality Management (TQM) dan pilihan dari informasi dan sistem reward-nya. Data diambil dari sampel perusahaan automobil dan industri komputer dari Jerman, Kanada, Jepang, dan Amerika pada tahun 1991 yang telah mempraktikkan manajemen kualitas/ Quality Management. Penelitian dilakukan metode survei.

Activity Based Costing System
Activity based costing adalah suatu sistem pembebanan biaya yang berdasarkan aktivitas. Activity-based Costing (ABC) telah dipromosikan dan diadopsi sebagai dasar untuk pembuatan keputusan yang strategis dan untuk meningkatkan kinerja laba (Bjornenak dan Mitchell, 1999). Informasi ABC kini juga digunakan secara luas untuk menilai continous improvement dan untuk memonitor proses kinerja. ABC dapat diterima secara luas dan cepat karena dipercaya memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan metode pembebanan biaya konvensional.
Dalam sebuah eksperimen, Drake et al. (1999) menemukan bahwa aktivitas yang inovatif dapat menghasilkan tingkat laba perusahaan yang lebih tinggi atau lebih rendah bila para pekerja mempunyai informasi mengenai ABC. Gunawan (2007) meneliti analisis hubungan activity based costing dengan peningkatan kinerja keuangan yang merupakan studi empiris yang dilakukan di Bursa Efek Jakarta. Hasil pengujian tidak menemukan bukti empiris yang mendukung analisis dan penelitian sebelumnya mengenai kondisi yang memungkinkan untuk bisa memperoleh keuntungan dari ABC. Hubungan antara lingkup penggunaan ABC dan peningkatan di dalam ROI tidak dipengaruhi oleh faktor yang diidentifikasi spesifik.

Implikasi Riset Akuntansi Keperilakuan, Terhadap Pengembangan Akuntansi Manajemen

Melalui riset akuntansi keperilakuan, teori-teori, konsep, dan isu-isu terbaru dalam akuntansi manajemen dapat diuji secara empiris mengenai manfaat teori-teori baru tersebut terhadap peningkatan kinerja dalam pengambilan keputusan strategik. Dengan adanya hasil riset empiris dalam akuntansi manajemen ini dapat membantu pengembangan akuntansi manajemen. Pihak manajemen menjadi yakin terhadap konsep-konsep yang baru dikembangkan tersebut akan membantu dalam fungsi pokok manajemen, yaitu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Isu – isu terbaru dalam akuntansi manajemen, seperti activity based management, customer orientation, cross-functional perspective, total quality management, time as competitive element, efficiency dan E-business, ABC system, dan balanced scorecard ikut memperkaya hasil penelitian di bidang riset keperilakuan.
Antara akuntansi manajemen dan riset akuntansi keperilakuan ada keterkaitan karena kesuksesan dalam menghasilkan informasi akuntansi manajemen sangat tergantung pada faktor manusia dalam berperilaku. Riset akuntansi keperilakuan pertama kali berkembang dari bidang akuntansi manajemen, yaitu bidang yang dibahas adalah budgeting. Akuntansi manajemen dapat dikatakan memberikan kontribusi yang besar dalam riset akuntansi keperilakuan. Bidang akuntansi manajemen sangat berkaitan dengan perilaku manajer dan seluruh staf organisasi. Tercapainya visi perusahaan sangatlah tergantung pada kerja sama antara berbagai pihak, baik dari pihak internal perusahaan maupun kerja sama yang baik dengan pihak ekstrnal perusahaan.

Riset akuntansi keperilakuan (behavioral accounting riset/BAR) adalah bidang riset yang sedang berkembang. Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang akuntansi manajemen seperti budgeting penelitian ini diawali oleh Argyris (1952) yang melakukan sebuah studi lapangan tentang proses anggaran. Dalam perkembangan sekarang riset akuntansi keperilakuan dalam bidang akuntansi manajemen sudah berkembang pada penelitian dan pengujian terhadap konsep-konsep baru dalam akuntansi manajemen.
Hasil-hasil riset akuntansi keperilakuan yang menguji konsep-konsep baru dalam akuntansi manajemen seperti activity based management, customer orientation, cross-functional perspective, total quality management, time as competitive element, efficiency dan E-business, ABC system, dan balanced scorecard diharapkan akan memberikan pengembangan terhadap teori-teori akuntansi manajemen menjadi teori yang lebih baik dan dipercaya implementasinya akan memberikan manfaat bagi perusahaan. Melalui riset akuntansi keperilakuan pada akuntansi manajemen diharapkan akan melahirkan konsep atau teori baru.

Akuntansi manajemen merupakan suatu sistem informasi karena proses dari akuntansi manajemen akan menghasilkan informasi. Pembuat informasi atau pengguna sistem informasi adalah manusia (bisa para manajer, investor, pemerintah, dan user lainnya yang berkepentingan dengan informasi tersebut). Keberhasilan suatu sistem informasi tak lepas dari perilaku manusianya. Perkembangan akuntansi tak lepas dari perilaku. Mendesaknya kebutuhan akuntansi dan pentingnya peranan manusia dalam bidang akuntansi maka dengan mengadopsi bidang-bidang ilmu lainnya, seperti ilmu psikologi dan sosial, lahirlah akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan akhirnya diakui keberadaannya dan banyak bukti empiris yang dihasilkan oleh para peneliti yang ikut memperkuat bidang akuntansi keperilakuan.

Akuntansi keperilakuan (behavioral accounting) merupakan bidang yang sangat luas. Dalam perkembangan riset empirisnya diawali dari bidang akuntansi manajemen dan kemudian ke bidang lainnya. Dalam analisisnya banyak didukung oleh teori yang ada di disiplin ilmu lainnya. Suatu hal yang menarik dalam mengkaji bidang riset akuntansi keperilakuan ini adalah mengkaitkannya dengan akuntansi manajemen (managerial accounting). Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang akuntansi manajemen yang pertama kali berkembang adalah isu budgeting.
Untuk lebih memahami implikasi riset akuntansi keperilakuan (behavioral accounting research/BAR) terhadap pengembangan akuntansi manajemen (managerial accounting), kajian akan dimulai dari perkembangan akuntansi keperilakuan, akuntansi manajemen, riset akuntansi keperilakuan dalam akuntansi manajemen, seperti budgeting, balanced scorecard (BSC), just in time (JIT), total quality management, dan activity based costing system (ABC system).

Akuntansi Keperilakuan dan Perkembangannya
Ikhsan (2005) menyatakan bahwa tujuan ilmu keperilakuan adalah untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku manusia sampai pada generalisasi yang ditetapkan mengenai perilaku manusia yang didukung oleh empiris yang dikumpulkan secara impersonal melalui prosedur yang terbuka, baik untuk peninjauan maupun replikasi dan dapat diverifikasi oleh ilmuwan lainnya yang tertarik. Selanjutnya Ikhsan (2005) menjelaskan bahwa akuntansi keperilakuan menyediakan suatu kerangka yang disusun berdasarkan teknik yang bertujuan (1) untuk memahami dan mengukur dampak proses bisnis terhadap orang-orang dan kinerja perusahaan, (2) untuk mengukur dan melaporkan perilaku serta pendapat yang relevan terhadap perencanaan strategis, dan (3) untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku guna memastikan keberhasilan implementasi kebijakan perusahaan.

Bidang keperilakuan dalam akuntansi dapat dikatakan masih baru dibandingkan dengan akuntansi keuangan. Topik keperilakuan ini mulai berkembang pada tahun 1950-an. Pada Juni 1951 Controllership Foundation of America mensponsori suatu riset untuk penyelidikan dampak anggaran (Ikhsan,2005). Hal itu diawali dari penelitian Argyris (1952), yang meneliti hubungan antara manusia dengan anggaran dan kemudian diikuti oleh peneliti-peneliti lainnya.

Awal perkembangan riset keperilakuan ini telah dikaji dalam studi yang dilakukan Lord (1989). Lord mengkaji perkembangan riset akuntansi keperilakuan (behavioral accounting research) dari tahun 1952 sampai dengan tahun 1981. Lord (1989) mengelompokkan perkembangan hasil penelitian yang berkaitan dengan bidang riset akuntansi keperilakuan menjadi enam fokus penelitian, antara lain akuntansi dalan konteks organisasi (accounting in an organizational context), penganggaran (budgeting), pemikiran psikologi (early psychology thoughts), pemrosesan informasi manusia (human information proccesing), kontingensi teori (contingency teory), dan konferensi dan peristiwa (conferences and events).
Studi Burgstahler dan Sundem (1989) hampir sama dengan studi Lord (1989), yaitu mengkaji perkembangan riset keperilakuan tahun 1968-1987. Hasil riset yang dikaji diambil dari artikel yang dipublikasikan pada tiga jurnal, yaitu The Accounting Review (AR), Journal of Accounting Research (JAR), Accounting Organization and Society (AOS). Baik artikel yang ditulis oleh Lord (1989) maupun Burgstahler dan Sundem (1989) merupakan invited paper dalam rangka penerbitan pertama jurnal Behavioral Research in Accounting. Hal itu berawal dari cikal bakal penelitian Argyris (1952) yang pertama kali fokus pada anggaran hingga akhirnya sekarang berkembang pada bidang lain, seperti auditing, pajak, dan akuntansi keuangan.

Menurut Burgstahler dkk. (1989) penelitian bidang keperilakuan sudah mengalami perkembangan sebagai berikut. Pertama, metode penelitian behavioral digunakan untuk isu akuntansi tanpa mengadopsi beberapa teori behavioral yang mendasarinya. Kedua, model atau teori behavioral diadopsi. Fase ketiga adalah pengujian model behavioral kepada akuntansi seperti pengujian model lensa Brunswick.

Peneliti-peneliti di Indonesia juga tertarik dengan riset akuntansi keperilakuan. Bidang riset keperilakuan juga menjadi pusat perhatian dalam ajang seminar nasional akuntansi (SNA) di Indonesia yang diselenggarakan setiap tahun oleh IAIKAPd yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) bekerja sama dengan Kompartemen Akuntan Pendidik (KAPd). Topik bahasan hasil-hasil studi dalam seminar ini dibagi menjadi lima, yaitu akuntansi keuangan dan pasar modal; akuntansi manajemen dan keperilakuan; akuntansi sektor publik dan perpajakan; sistem informasi, auditing, dan etika; dan pendidikan akuntansi dan akuntansi syariah. Hasil penelitian di bidang akuntansi manajemen dijadikan satu pembahasan dengan akuntansi keperilakuan karena kedua bidang ini sama-sama membahas tentang manusia.
Burgstahler dan Sundem (1989) meyebutkan ada beberapa faktor yang membuat behavioral research in accounting secara khusus mempunyai kesulitan, yaitu bidangnya luas, variabel kompleks, perilaku adalah sebuah situasi spesifik, perwujudan lain dari interelasi variabel-variabel adalah beberapa hukum perilaku sepenuhnya umum, titik temu validitas internal dan validitas eksternal, sistem kontrol akademis, dan evaluasi kualitatif.
Penelitian keperilakuan dalam akuntansi riset bisa menggunakan tiga jenis metode, antara lain studi lapangan, eksperimen, dan survei yang masing-masing ada keunggulan dan kelemahannya. Ketiga metode ini bisa saling melengkapi dengan menerapkan metode multiple.

Akuntansi Manajemen
Akuntansi manajemen adalah bagian dari akuntansi yang bertujuan membantu manajer untuk menjalankan tiga fungsi pokoknya, yaitu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Kehadiran akuntansi manajemen atau sistem informasi manajemen dalam perusahaan merupakan suatu sistem yang akan memberikan informasi kepada manajemen untuk membantu pihak-pihak internal untuk mencapai tujuan organisasinya.
Teknik-teknik dalam akuntansi manajemen membantu manajemen dalam menjalankan fungsi manajemen. Misalnya, menyusun anggaran (budget), melakukan analisis cost, volume, propit (CVP), analisis varian, dan pemilihan sistem pembebanan biaya yang tepat untuk penentuan harga jual. Pemilihan metode ini akan mempengaruhi keakuratan pembebanan biaya ke produk sehingga manajer dapat dengan tepat menentukan harga jual. Dengan demikian, dapat unggul dan bersaing dalam harga.
Dewasa ini pembebanan biaya secara konvensional sudah mulai ditinggalkan dan beralih ke pembebanan biaya berdasarkan aktivitas/activity based costing system (ABC-system). Dalam perkembangan akuntansi manajemen banyak sekali isu kontemporer dalam teknik-teknik manajemen mulai diterapkan, seperti metode just in time (JIT), total quality management (TQM), target costing, dan orientasi pelanggan.
Penilaian kinerja manajer saat ini sudah mulai mengalami pergeseran. Jika dahulu menilai kinerja seorang manajer cukup hanya dari perspektif keuangan, tetapi sekarang untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif harus dari dua perspektif yang dikenal dengan istilah balanced scorecard. Penilaian kinerja akan dilakukan dari dua sisi, yaitu keuangan (financial) dan non financial seperti penilaian pelanggan/ customer, pertumbuhan dan pembelajaran, serta proses bisnis internal.
Artikel terbaru mengenai akuntansi manajemen ditulis oleh Birnberg G. Jacod (2000) yang membahas tentang peranan riset keperilakuan dalam pendidikan akuntansi manajemen pada abad ke dua puluh satu. Birnberg menjelaskan bahwa materi akuntansi manajemen dalam tiga periode setelah Perang Dunia Kedua berakhir meliputi periode akuntansi biaya (the cost-accounting period), periode akuntansi manajemen modern (the modern management accounting period), periode akuntansi manajemen postmodern (The post-modern management accounting period). Fokus terbaru dalam akuntansi manajemen seperti dijelaskan oleh Hansen dan Mowen (2005) adalah activity based management, customer orientation, cross-functional perspective, total quality management, time as competitive element, efficiency dan E-business.
Akuntansi manajemen sangat erat berkaitan dengan manusia. Kajian atau studi di bidang akuntansi manajemen mendapat perhatian bagi riset akuntansi di bidang keperilakuan. Kegagalan dalam hal pencapaian kinerja sebenarnya akibat dari aspek keperilakuan. Perilaku (behavior) adalah tindakan-tindakan (actions) atau reaksi (reaction) dari suatu objek atau organisme (Jogiyanto, 2007).

Pengertian
Koperasi tradisional atau Hanel (1985) menyebutnya dengan “Koperasi Historis”, berkembang di Eropa di akhir abad 18 sampai 19. Pertumbuhannya berdasarkan naluri solidaritas kelompok atau suku bangsa tertentu. Dengan menggunakan pendekatan pengelolaan sederhana namun berhasil menanamkan prinsip pemanfaatan bersama atas sumberdaya produksi Yang tersedia.
Akan tetapi dalam perkembangan masyarakat memiliki karakteristik dinamis. Dinamika dan ciri kompetitif ternyata kurang terwadahi dalam Koperasi tradisional. Koperasi tidak dapat tumbuh dalam “kerangka dan suasana” tradisional seperti masa lalu. Persaingan telah menuntut tersedianya rancangan strategi-strategi dan kiat-kiat tertentu agar dapat eksis dan turut terlibat dalam kancah persaingan yang semakin ketat. Untuk itu diperlukan pengetahuan yang cukup tentang faktor-faktor atau variabel-variabel yang terkait dengan keberhasilan dan kegagalan koperasi. Strategi-strategi alternatif ini membutuhkan hipotesis-hipotesis, teori-teori, dalil-dalil serta informasi lain yang teruji secara baik. Sumber utama pengetahuan yang perlu digunakan dalam membangun sebuah institusi adalah pengetahuan “teoritikal” yang dapat menerangkan berbagai realitas empirikal.
Reformasi dan reaktualisasi pemikiran tentang koperasi terletak pada nilai instrumental yang operasional. Secara normatif perubahan itu hampir tidak mengusik eksistensi koperasi sebagai institusi penghimpun kekuatan mandiri. Hal itu dapat ditelaah pada batasan koperasi dari berbagai aliran yang ada. Para pakar dan peneliti serta ketentuan perundang-undangan nasional telah menggariskan batasan berdasarkan cara pandang dan kepentingan yang dihadapi, namun makna dasar koperasi tidak banyak berubah.

Pendapat mengenai definisi koperasi dikemukakan oleh para pendukung pendekatan esensialis, institusional, maupun nominalis (Hanel, 1985,27).
1. Pendekatan esensialis, memandang koperasi atas dasar suatu daftar prinsip yang membedakan koperasi dengan organisasi lainnya. Prinsip-prinsip ini di satu pihak memuat sejumlah nilai, norma, serta tujuan nyata yang tidak harus sama ditemukan pada semua koperasi.
2. Pendekatan institusional, dalam mendefinisikan koperasi berangkat dari kriteria formal (legal). Menurut pendekatan ini: “Semua organisasi disebut koperasi jika secara hukum dinyatakan sebagai koperasi, jika dapat diawasi secara teratur dan jika dapat mengikuti prinsip-prinsip koperasi”. (Munkner, 1985,18).
Pendekatan nominalis, dengan pelopornya para ahli ekonomi koperasi dari Universitas Philipps-Marburg, merumuskan pengertian koperasi atas dasar sifat khusus dari struktur dasar tipe sosial-ekonominya.
3. Pendekatan nominalis, koperasi dipandang sebagai organisasi yang memiliki empat unsur utama (Hanel, 1985,29), yaitu:
1. Individual are united in a group by-at least one common interest or goal (COOPERATIVE GROUP);
2. The individual members of the cooperative group intend to pursue through joint actions and mutual support, among other, the goal of improving their economic and social situation (SELF-HELP OF THE COOPERATIVE GROUP);
3. The use as an instrument for that purpose a jointly owned and maintained enterprise (COOPERATIVE ENTERPRISE);
4. The cooperative enterprise is charged with the perfomance of the (formal) goal or task to promote the members of the cooperative group through offering them directly such goods and services, which the members need for their individual economics – i.e. their houshold (CHARGE OR PRINCIPLE OF MEMBER PROMOTION).

Penjelasan itu memberikan petunjuk bahwa dalam organisasi koperasi melekat secara utuh lima unsur, yaitu: (a) anggota-anggota perseorangan, (b) kelompok koperasi, yang secara sadar bertekad melakukan usaha bersama dan saling membantu demi perbaikan kondisi ekonomi dan sosial mereka, melalui, (c)perusahaan koperasi, yang didirikan secara permanen dimiliki dan dibina secara bersama sehingga tercipta suatu, (d) hubungan pemilikan antara kelompok koperasi dan perusahaan koperasi yang mengarahkan adanya promosi anggota atau hubungan usaha yang saling menunjang antara kegiatan ekonomi anggota individu dengan perusahaan koperasi.

Dalam organisasi koperasi terdapat prinsip atau norma identitas ganda, anggota di samping sebagai pemilik sah, juga adalah pemilik atau pelanggan jasa yang diusahakan oleh koperasi. Di samping itu, dalam organisasi koperasi terdapat dua perusahaan (double nature), yaitu perusahaan, atau kegiatan ekonomi, anggota secara individu dan perusahaan koperasi yang dimiliki anggota secara bersama-sama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi dilihat dari substansinya adalah suatu sistem sosial-ekonomi, hubungan dengan lingkungannya bersifat terbuka, cara kerjanya adalah suatu sistem yang berorientasi pada tujuan, dan pemanfaatan sumber dayanya adalah suatu organisasi ekonomi yang unsurnya mencakup: anggota-anggota perseorangan, perusahaan atau kegiatan ekonomi anggota secara individu, kelompok koperasi, perusahaan koperasi, dan hubungan pemilikan serta hubungan usaha atau pelayanan perusahaan koperasi kepada para anggotanya.
Dari penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa koperasi memiliki ciri-ciri yang khas sebagai sebuah organisasi. Koperasi lahir dengan memiliki tiga unsur pokok yakni, (a) kerjasama dua orang atau lebih, (b) tujuan yang akan dicapai, (c) kegiatan yang dikoordinir secara sadar.

Pendekatan nominalis dalam merumuskan pengertian koperasi, di samping telah dapat menunjukkan ciri-ciri esensial koperasi yang dapat dikaji secara ilmiah, tetapi juga telah dapat memberikan penjelasan yang cukup rinci mengenai perbedaan koperasi dengan organisasi ekonomi lain yang bukan koperasi. Maman (1989,19) membedakan koperasi dengan organisasi usaha non-koperasi, dengan melihat lima (5) hal yakni: (a) sifat keanggotaan, (b) pembagian keuntungan, (c) hubungan personal antara organisasi dan manajer, (d) keterlibatan pemerintah dalam penciptaan stabilitas dan operasi, dan (e) hubungan organisasi dan masyarakat.
Peran anggota merupakan indikator penting dalam mendefinisikan koperasi secara universal dengan tidak dibatasi oleh visi politis maupun kondisi sosial ekonomi kelompok masyarakat di mana koperasi itu hidup. Kedua peran tersebut menjadi kriteria identitas (identity criterion) bagi koperasi. Peran atau identitas ganda (dual identity) koperasi menunjukkan bahwa yang melakukan kerja sama (cooperation) adalah manusia atau anggotanya. Baik pada saat mengelola maupun pada saat memanfaatkan hasil usaha koperasi.

Pada kasus Indonesia, koperasi sebagai badan usaha yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh anggota, di tegaskan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1992. Batasan koperasi dalam perundangan ini memiliki makna yang lebih tegas dan jelas dibanding batasan lama, dalam Undang-undang No.12 tahun 1967, yang memungkinkan terciptanya pemikiran ganda tentang koperasi. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 mengakomodasi perubahan tataran instrumental seperti dengan diaturnya “Pengelola” atau manajer dalam pengelolaan organisasi dan usaha koperasi.
Koperasi seperti badan usaha lainnya memiliki keleluasaan gerak dalam menjalankan usaha selama tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan dan idielogi normatif yang ada. Usaha merupakan proses rasional yang akhirnya bermuara pada penciptaan keuntungan (profit), akumulasi keuntungan tersebut digunakan untuk melayani kebutuhana anggota. Dengan demikian, usaha koperasi dapat dilaksanakan selama memperhatikan dua hal pokok, yakni:
(1) Usaha yang dijalankan selaras dengan kebutuhan anggota dan sejauh mungkin mengandung unsur pemberdayaan (empowering) bagi usaha anggota.
(2) Keuntungan usaha dialokasikan untuk anggota selaras dengan jasa yang diberikan anggota pada usaha koperasi.
Perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat selain anggota sesuai dengan tujuan koperasi Indonesia, seperti tertuang dalam pasal 3 Bab II Undang-undang nomor 25 tahun 1992, yakni, memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan organisasi dan manajemen koperasi didasari oleh prinsip koperasi, prinsip tersebut berisi, (a) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, (b) pengelolaan dilakukan secara demokratis, (c) pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, (d) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, (e) Kemandirian. Di samping prinsip yang mengikat intern organisasi, koperasi memiliki prinsip lain yang berkaitan dengan ekstern organisasi yakni, (a) pendidikan perkoperasian, (b) kerjasama antar koperasi.
Pembahasan di atas menunjukkan koperasi dapat dilihat sebagai unit usaha (dimensi mikro) dan sistem ekonomi (dimensi makro). Dalam dimensi mikro, koperasi memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan pelaku ekonomi lainnya. Dalam dimensi makro, koperasi adalah faham atau idielogi yang harus menjadi panutan bagi pelaku ekonomi nasional.
Pemahaman tentang kedua hal itu dapat menghindarkan diri dari pemikiran yang keliru terhadap konsep “Koperasi sebagai soko guru ekonomi”.

Dimensi mikro mengandung konsekuensi, koperasi sebagai organisasi ekonomi yang memiliki keharusan menangani usaha berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas. Hanya dengan itu koperasi tetap hidup dan mampu mengembangkan diri melalui akumulasi kekayaan (asets) sebagai prasyarat untuk memberikan pelayanan lebih baik bagi anggota. Khususnya dalam pemanfaatan faktor-faktor produksi yang persediannya terbatas. Dalam konteks ini koperasi memiliki berbagai kesamaan dengan badan usaha lainnya. Selaras dengan tujuan koperasi, maka prinsip efisiensi dan efektivitas untuk mewujudkan produktivitas yang tinggi harus dipadukan dengan optimasi pelayanan kepada usaha dan kesejahteraan anggota.

Sistem ekonomi yang bernuansa kemanfaatan bersama/ kerakyatan.
Koperasi sebagai sistem sosial merupakan gerakan yang tumbuh berdasarkan kepentingan bersama. Ini mengandung makna dinamika koperasi harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Semangat kolegial perlu dipelihara melalui penerapan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks itu, koperasi merupakan organisasi swadaya (self-helf organization) akan tetapi tidak seperti halnya organisasi swadaya lainnya, koperasi memiliki karakteristik yang berbeda.
Mengkaji koperasi sebagai badan usaha dan organisasi swadaya adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang posisi manusia dalam konstelasi sistem koperasi. Koperasi menempatkan faktor “manusia” sebagai elemen penting dalam sistem keorganisasian. Manusia anggota merupakan sentral pengembangan yang berposisi penting dalam proses peningkatan kesejahteraan.

Manajemen Koperasi
Tugas manajemen koperasi adalah menghimpun, mengkoordinasi dan mengembangkan potensi yang ada pada anggota sehingga potensi tersebut menjadi kekuatan untuk meningkatkan taraf hidup anggota sendiri melalui proses “nilai tambah”. Hal itu dapat dilakukan bila sumberdaya yang ada dapat dikelola secara efisien dan penuh kreasi (inovatif) serta diimbangi oleh kemampuan kepemimpinan yang tangguh.

Manajemen koperasi memiliki tugas membangkitkan potensi dan motif yang tersedia yaitu dengan cara memahami kondisi objektif dari anggota sebagaimana layaknya manusia lainnya. Pihak manajemen dituntut untuk selalu berpikir selangkah lebih maju dalam memberi manfaat dibanding pesaing hanya dengan itu anggota atau calon anggota tergerak untuk memilih koperasi sebagai alternatif yang lebih rasional dalam melakukan transaksi ekonominya.

Rumusan manfaat bagi setiap orang akan berbeda hal itu tergantung kepada pandangan hidup terhadap nilai manfaat itu sen-diri. Motif berkoperasi bagi sementara orang adalah untuk memperoleh nilai tambah ekonomis seperti, me-ningkatnya penghasilan atau menambah kekayaan (aset) usaha. Tetapi bagi sebagian orang menjadi anggota koperasi bukan karena adanya dorongan materi atau alasan finansial akan tetapi semata-mata untuk kepuasan batin saja atau alasan ideal lainnya.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan usaha maupun perkembangan koperasi pada umumnya pihak manajemen perlu mengupayakan agar koperasi tetap menjadi alternatif yang menguntungkan, dalam arti lain manajemen koperasi harus mampu mempertahankan manfaat (benefit) koperasi lebih besar dari manfaat yang disediakan oleh non-koperasi. Atau koperasi harus selalu mengembangkan keunggulan kompetitif dan komparatif dalam sistem manajemen yang dikembangkannya.

Perangkat organisasi koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 tahun 1992 terdiri atas, (a) rapat anggota, (b) pengurus, dan (c) pengawas.
Ketiganya dalam organisasi koperasi memiliki tugas mengembangkan kerjasama sehingga membentuk suatu kesatuan sistem pengelolaan. Untuk menuju ke arah itu diperlukan komitmen unsur-unsur tersebut terhadap sistem kerja yang telah disepakati bersama.

Rapat anggota merupakan kolektivitas suara anggota yang merupakan pemilik organisasi dan juga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Ide-ide dan kebijakan dasar dihasilkan dalam forum ini. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, anggaran pendapatan dan belanja, pokok-pokok program dan ketentuan-ketentuan dasar dibuat berdasarkan musyawarah anggota, yang selanjutnya dilaksanakan oleh pengurus atau manajer dan pengawas. Secara sistimatis Roy (1981,426) menunjuk kekuasaan dan tanggungjawab anggota.

Sehubungan dengan beratnya kewajiban yang harus diemban anggota, maka sistem penerimaan keanggotaan se-layaknya menggunakan standar minimal kualifikasi. Standar minimal kualifikasi tersebut berhubungan dengan tingkat minimal pemahaman calon anggota terhadap hak, tanggung jawab dan kewaji-ban selaku anggota. Dengan demikian memungkin-kan anggota memiliki pengetahuan yang relatif sama menge-nai organisasi dan tujuan yang hendak dicapai. Penetapan standar minimal kualifikasi tidak bertentangan dengan prinsip “keanggotaan terbuka” karena pada dasarnya memung-kinkan setiap orang untuk menjadi anggota, akan tetapi sebelum pendaftaran dilakukan setiap anggota perlu memiliki wawasan minimal sebagai anggota. Untuk keperluan itulah diperlukan pendidikan dasar bagi calon anggota. Standar minimal kualifikasi tersebut menyangkut pemahaman dan ketertautan diri terhadap isi anggaran dasar dan ang-garan rumah tangga serta ketentuan lain dalam organisasi.

Pengurus adalah orang-orang yang dipercaya oleh rapat anggota untuk menjalankan tugas dan wewenang dalam menjalankan roda organisa-si dan usaha. Sehubungan dengan hal itu, maka pengurus wajib melaksanakan harapan dan amanah anggota yang disampaikan dalam forum rapat anggota. Pengurus perlu menjabarkan kehendak anggota dalam program kerja yang lebih teknis.
Pasal 30 dalam perundang-undangan yang sama telah menetapkan tugas pengurus adalah (a) mengelola koperasi dan usahanya, (b) mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana Anggaran pendapatan dan belanja koperasi, (c) menyelengga-rakan rapat anggota, (d) mengajukan laporan keuangan dan pertang-gungjawaban pelaksanaan tugas, (e) memelihara daftar buku anggota pengurus.

Selain tugas seperti di atas pengurus pun memiliki kewenangan, untuk, (a) mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, (b) memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, (c) melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota. Untuk terlaksananya tugas tersebut, pengurus dibantu oleh pengelola dan karyawan lainnya.

Mengenai kehadiran pengelola telah diatur dalam pasal 32, yang berisi ketentuan sebagai berikut, (a) pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola dan diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha, (b) dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan, (c) pengelola bertanggungjawab kepada pengurus, (d) pengelola usaha oleh pengelola tidak mengurangi tanggungjawab pengurus sebagaimana ditentukan dalam pasal 31.
Pengangkatan pengelola dan karyawan didasarkan pada tingkat kebutuhan dan tuntutan yang diha-dapi oleh masing-masing koperasi. Pada umumnya pengangkatan sering disebabkan karena alasan-alasan, (a) organisasi semakin besar dan kompleks, (b) biasanya pemilihan pengurus karena alasan “personality”, bukan berdasarkan keahlian, (c) masa kerja pengurus terbatas, (d) mengurus koperasi ditempatkan sebagai kerja sambilan, (d) sulit memisahkan antara kepentingan, sebagai anggota yang menjalankan usaha pribadi dengan kepentingan sebagai pengurus yang harus mengelola perusahaan koperasi, atau (e) kurang memiliki waktu dan keahlian.

Pengelola perlu memiliki berbagai kompetensi dan sikap tertentu untuk menjalankan fungsinya. Diantaranya adalah sikap terbuka terhadap hal-hal atau penemuan-penemuan baru (inovasi) yang mendukung jalannya tugas keorganisasian dan usaha. Malahan lebih dari pada itu harus terangsang untuk mencari terobosan-terobosan baru yang belum ditemukan oleh pesaing. Sikap yang terlalu toleran terhadap cara-cara lama sampai batas tertentu akan sangat membahayakan terhadap eksistensi dan daya hidup koperasi. Hal yang harus disadari oleh pengelola hasrat anggota maupun konsumen bukan anggota selalu dalam keadaan dinamis, walau arah dinamika itu tidak selalu berjalan ke muka, tetapi mungkin akan kembali ke semula. Dengan demikian esensi inovasi dapat diklasifikasi dengan: (a) menerima dan menerapkan cara atau teknologi yang sama sekali baru, (b) memodifikasi cara atau teknologi lama sehingga terkesan baru, (c) menerapkan cara baru dari tekbologi lama.
Sikap lain yang harus dimiliki pengelola hubungannya dengan usaha adalah kemampuan dalam menghimpun modal. Menarik modal, baik dari dalam maupun luar, bukanlah pekerjaan ringan mengingat hal itu sangat berhubungan dengan kepercayaan pihak anggota maupun pihak non-anggota terhadap koperasi. Memposisikan usaha yang dijalankan sebagai sarana investasi rasional merupakan tanggungjawab pengelola.

Kepemimpinan merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pengelola. Data empiris menyatakan sikap ini masih tergolong rendah di kalangan pengelola terutama KUD. Tanpa sikap ini, pengelola tidak lebih dari karyawan biasa yang menggantungkan hidup dari koperasi. Terakhir adalah kemampuan manajerial yang berhubungan dengan kebersediaan dan ketersedian pengelola untuk melaksanakan fungsi manajemen secara proporsional dan profesional sehingga apa yang dikerjakan merupakan hasil kerja yang terurut dan terukur.

Pengawas atau badan pemeriksa adalah orang-orang yang diangkat oleh forum rapat anggota untuk mengerjakan tugas pengawasan kepada pengurus. Tiga hal penting yang diawasi dari pengurus oleh pengawas, yakni: (a) keorganisasian; (b) keusahaan; (c) keuangan.

Tugas pengawas dalam manajemen koperasi memiliki posisi strategis, mengingat secara tidak langsung, posisi-nya dapat menjadi pengaman dari ketidakjujuran, ketidaktepatan pengelolaan atau ketidakprofesionalan pengurus. Oleh sebab itu menjadi pengawas harus memiliki per-syaratan kemampuan (kompentensi), yaitu: a) kompentensi pribadi; b) kompentensi profesional.
Kompetensi pribadi menyangkut, kharisma atau kewibawaan, kejujuran dan kepemimpinan. Kompetensi pertama ini angat ditentukan oleh personaliti yang dimiliki oleh seorang pengawas. Kompetensi ini dapat terbentuk secara alamiah tetapi juga dapat non-alamiah, misal, karena status sosial ekonomi yang dimiliki.
Kompentensi profesional menyangkut kemam-puan teknis, seperti: akuntansi, menejerial, menilai kelayakan usaha dlsb. Kompentensi terbentuk karena pengalaman dan pendidikan. Idealnya seorang pengawas memiliki dua kompentensi itu sekaligus, tetapi pengalaman empiris membuktikan sangat sulit mendapatkan pengawas dari kalangan anggota dengan kualifikasi demikian. Beberapa kasus ketidakberfungsian pengawas dalam manajemen koperasi, menjadi awal dari kekisruhan dan kemunduran koperasi secara umum. Ketidak berfungsian tersebut sering disebabkan, antara lain disebabkan, (a) kurangnya motivasi dan rasa tanggung jawab, (b) tidak memahami lapangan tugas dan wewenang yang dimiliki, (c) pada beberapa kasus kurangnya perhatian rapat anggota terhadap hasil temuan pengawas.

Ukuran Keberhasilan
Para ahli koperasi masih belum terlihat kesepakatan pendapat mengenai bagaimana dan apa ukuran efektivitas koperasi yang setepatnya. Hal itu sebagaimana diungkapkan Blumle (Dulfer dan Hamm, 1985) yakni, “ Finally let us see what co-operative science has to say, for it has been widely debating the problem of success. In current discussion about the promotional task this problem is linked up with the co-operative system of objectives and member participation. But there will be disappointment in the results of this research for anybody who approaches with hopes and analysis of the diverse attempts to make the promotional maxims operational, and to measurement co-operative success.”
Oleh sebab itu sampai saat ini mengukur efektivitas koperasi tidaklah sesederhana mengukur efektivitas organisasi atau badan usaha lain bukan koperasi. Efektivitas organisasi koperasi tidak saja semata berkenaan dengan aspek ekonomi melainkan juga akan berkenaan dengan aspek sosialnya. Akan tetapi sebagai konsekuensi logis dari kondisi koperasi yang selalu dalam keadaan bersaing dengan organisasi lain untuk mendapatkan sumberdaya maka merumuskan keberhasilan merupakan hal yang penting.
Keunggulan merupakan syarat utama untuk terlibat dalam persaingan itu. Keunggulan yang harus dimiliki senantiasa memuat dimensi koperasi sebagai unit usaha maupun gerakan swadaya. Ketangguhan dalam dimensi gerakan swadaya sangat ditentukan oleh tingkat keperdu-liaan anggota dalam fungsinya sebagai pemilik untuk turut dalam proses pengembangan Koperasi. Partisipasi anggota merupakan indikator dalam konteks. Sementara dilihat dari fungsi “badan usaha” ketangguhan koperasi diukur oleh kemampuannya dalam mengembangkan dan menguasai pasar.

Hal ini sangat ditentukan oleh kemampuan koperasi dalam meraih lebih besar potensi yang dimiliki pasar ketimbang para pesaing. Koperasi harus mampu memberi alternatif rasional bagi pelanggannya (anggota) melalui berbagai kebijakan insentif usaha maupun perbaikan dalam teknis pelayanan pelanggan. Rumusan sederhana mengenai penjelasan di atas adalah, “Koperasi berhasil bila mampu mengembangkan usaha yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi anggota, dengan mengoptimalkan keterlibatan potensi anggota di dalam proses dan hasil usaha”. Sehubungan dengan itu Ropke (1989) berpendapat perlunya uji partisipasi (Participation-test) dan uji pasar (Market-test) untuk mengukur keberhasilan koperasi.

Kedua indikator keberhasilan bermuara pada, semakin baiknya tingkat kesejahteraan relatif anggota koperasi. Hal itu juga dikemukakan oleh Hanel (1985,76) yakni, “Advantages of cooperation and, thus, produce sufficient promotional potential for the benefit of the members”

I. Pengertian
Berikut ini pengertian tentang harga pokok produk bersama dan produk sampingan :
1. Biaya Bersama (Joint Cost) adalah biaya-biaya yang timbul untuk menghasilkan dua jenis produk atau lebih dalam suatu proses produksi yang dilakukan secara simultan, dimana terjadinya biaya. Biaya ini terbatas sampai dengan titik pemisahan (spilt of point).
2. Titik Pemisahan (Spilt Of Point) adalah suatu titik atau waktu, dimana masing-masing produk bersama dan produk sampingan dapat didefinisikan.
3. Biaya Produk Bersama (Joint Product Cost) adalah biaya sejak awal proses, meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik, yang dikeluarkan mengolah beberapa jenis produk.
4. Produk Bersama (joint Product ) adalah dua atau lebih jenis produk yang diproduksi secara bersama-sama dalam satu rangkaian proses produksi dan masing-masing produk mempunyai harga jual yang relatif sama. Produk-produk ini disebut juga Produk Utama (Major Product).
5. Produk Sampingan (By Product) adalah produk yang diproduksi bersama-sama dengan produk lain tetapi mempunyai harga jual yang relatif lebih rendah dari produk lainnya.

II. Karakteristik
1. Karakteristik Produk Bersama :
a) Merupakan produk-produk utama yang dihasilkan dengan sengaja sesuai dengan tujuan produksi, melalui suatu proses atau serangkaian proses dan dilakukan secara simultan
b) Nilai penjualan adalah relatif lebih besar bila dibandingkan dengan produk-produk sampingan yang dihasilkan, dan relatif sama diantara produk-produk umum.
c) Biasanya dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang besar.
d) Seringkali memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan.
e) Salah satu produk tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi yang lain.

2. Karakteristik Produk Sampingan
a) Dihasilkan bersama dengan produk utama dalam suatu proses atau serangkaian proses tanpa dimaksudkan untuk membuat produk ini.
b) Nilai penjualan adalah relatif lebih kecil atau tidak berarti, bila dibandingkan dengan produk-produk utama.
c) Dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang lebih sedikit.
d) Kadang-kadang memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan.
e) Produk ini tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi produk-produk utama.

III. Akuntansi Untuk Produk Bersama
Masalah akuntansi dalam produk bersama adalah masalah pembebanan biaya produksi ke masing-masing produk yang dihasilkan agar dapat di tentukan nilai persediaan akhir dan penghasilan (laba) bersih. Dalam hal ini terdapat beberapa metode untuk mengalokasikan biaya bersama ke masing-masing produk sebagai berikut :
1. Metode Nilai Pasar Relatif
Dalam penerapan metode nilai pasar atau nilai jual terdapat 2 variasi berdasarkan dari kondisi produk bersama tersebut, yaitu :
a) Nilai pasar produk bersama diketahui pada titik pemisahan produk.
Jika nilai pasar diketahui pada titik pisah produk, total biaya bersama dialokasikan diantara produk bersama dengan membagi total nilai pasar tiap produk yang dihasilkan dengan total nilai pasar semua produk yang dihasilkan sehingga diketemukan ratio individu dari nilai pasar terhadap total nilai pasar. Ratio inilah yang dikalikan dengan total biaya bersama.

b) Nilai pasar produk bersama tidak diketahui pada titik pemisahan produk / Nilai pasar diketahui setelah titik pisah proses.
Nilai pasar pada titik pisah produk mungkin tidak diketahui, khususnya apabila tambahan proses pengolahan produksi diperlukan untuk menjadikan produk bersangkutan berada pada kondisi siap untuk dijual. Untuk itu perlu dilakukan sedikit modifikasi atas rumus yang disajikan diatas dengan sebuah nilai pasar yang hipotesis pada titik pisah produk mesti dihitung. Nilai pasar yang hipotesis itu ditentukan dengan mengurangi tambahan biaya untuk pemrosesan dari nilai pasar dari produk yang selesai.

2. Metode Kuantitatif Unit
Menurut metode ini, kuantitas hasil produksi dipergunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya bersama. Metode menghendaki bahwa produk bersama pada akhirnya harus diukur dalam unit pengukur yang sama, apabila mempunyai unit pengukur yang berlainan maka dapat digunakan suatu angka penyebut yang umum.

3. Metode Biaya Rata-rata Sederhana per Unit
Menurut metode ini total biaya bersama dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan untuk mendapatkan biaya per unit lalu biaya per unit dikalikan dengan jumlah unit dari tiap yang diproduksi untuk menentukan porsi biaya bersama yang akan dialokasikan kepada masing-masing produk.

4. Metode Biaya Rata-rata Tertimbang per Unit
Mungkin kita temukan variasi yang sangat kompleks dalam produksi produk bersama seperti kesulitan dalam produksi, jumlah waktu yang diperlukan, atau kuantitas tenaga kerja yang dibutuhkan atau ukuran tiap unit. Faktor-faktor yang menunjukkan bobot tiap produk, yang didasarkan pada kompleksitas tersebut, oleh karena itu harus diperhitungkan untuk memperoleh alokasi yang lebih tepat.

IV. Akuntansi Untuk Produk Sampingan
Metode Akuntansi yang digunakan untuk memperlakukan produk sampingan dapat dibagi menjadi 2 golongan :
1. Metode yang hanya melakukan pencatatan terhadap hasil penjualan produk sampingan, tanpa menghitung harga pokok produk sampingan tersebut (metode tanpa harga pokok / Non Cost Method).

Dalam metode ini biaya-biaya produksi hanya dibebankan ke produk utama, kemudian hasil penjualan produk sampingan dicatat langsung sebagai pendapatan / pengurang terhadap biaya-biaya produksi.
Dalam metode ini terdapat beberapa cara perlakuan terhadap hasil penjualan produk sampingan sebagai berikut :
a) Hasil penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain / pendapatan diluar usaha.
b) Hasil penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan terhadap hasil penjualan produk utama. Dengan demikian dalam cara ini pendapatan usaha bertambah.
c) Hasil produk sampingan diperlakukan mengurangi harga pokok penjualan.
d) Hasil penjualan produk sampingan diperlakukan mengurangi total biaya produksi.
e) Nilai pasar produk sampingan dikurangkan ke total biaya produksi (Metode Nilai Pasar / reversal Cost Method)

2. Metode yang membebankan biaya-biaya produksi ke produk utama dan produk sampingan (Metode Harga Pokok / Cost Method)

Dalam metode ini biaya-biaya produksi dialokasikan baik ke produk utama maupun produk sampingan. Sedangkan harga pokok produk sampingan ditetapkan sebesar harga beli / nilai pengganti (Replacement Cost) yang berlaku di pasar. Harga pokok tersebut di kredit perkiraan “ Barang Dalam Proses Bahan Baku ”. Dengan demikian biaya produksi (bahan baku) untuk produk utama berkurang.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 71 pengikut lainnya.