Kuliah Akuntansi

Ketaatan Koperasi pada PSAK No. 27 terhadap Opini Akuntan

Posted on: 11 Juni 2011

Untuk setiap periodenya setiap koperasi harus menyajikan laporan keuangan. Tentunya laporan tersebut juga harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh PSAK yang berlaku umum.

Menurut SAK ciri-ciri kualitatif setiap laporan keuangan adalah :
1. Relevan
Relevansi suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Jadi bila informasi yang disajikan tidak relevan untuk pertimbangan para pengambul keputusan, maka informasi yang demikian tidak akan ada gunanya walaupun kualitas lainnya terpenuhi. Dalam mempertimbangkan relevansi suatu informasi yang bertujuan umum (general purpose information), perhatian difokuskan pada kebutuhan umum pemakai dan bukan pada kebutuhan khusus pihak tertentu.
2. Dapat dimengerti
Informasi harus dapat dimengerti oleh pemakainya, dan dinyatakan dalam bentuk dan dengan istilah yang disesuikan dengan batas pengertian para pemakai. Dalam hal ini, pihak pemekai juga diharapkan adanya pengertian/pengetahuan mengenai aktivitas ekonomi perusahaan, proses akuntansi, serta istilah-istilah teknis yang digunakan dalam laporan keuangan.
3. Daya Uji (verifiability)
Karena dalam penyusunan laporan keuangan tidak lepas dari pertimbangan dan pendapat subjektif, sehingga proses tersebut tidak lagi hanya berlandaskan pada realisasi objektif semata. Dengan demikian un tuk meningkatkan manfaatnya, informasi harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur ”yang independen” dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.
4. Netral
Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu.
5. Tepat Waktu
Informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
6. Daya Banding (Comparability)
Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama, maupun dengan laporan keuangan lainnya pada periode yang sama.
Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat diterapkan oleh perusahaan, menyulitkan untuk tercapainya daya banding antar perusahaan, sehingga hal itu penekanan harus dilakukan pad tercapainya daya banding antar periode dalam satu perusahaan, yaitu dengan menetapkan metode akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, atau yang lebih dikenal dengan prinsip konsistensi. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan untuk menganti metode akuntansi bila pertimbangan pengantian metode tersebut dianggap lebih baik. Selanjutnya, sifat dan pengaruh serta alasan dilakukannya perubahan harus diungkapkan dalam laporan keuangan periode terjadinya perubahan.
7. Lengkap
Informasi akuntansi yang lengkap meliputi semua data akuntansi keuangan yang dapat memenuhi secukupnya 6 tujuan kuntitatif di atas, atau dapat juga diartikan sebagai pemenuhan standar pengungkapan yang memadai dalam pelaporan keuangan.

Perbedaan Pencatatan Akuntansi Koperasi
Dalam akuntansi koperasi terdapat beberapa perkiraan khusus yang membedakannya dari perkiraan perusahaan baik jasa maupun manufaktur. Perbedaan perkiraan dalam koperasi menyangkut beberapa hal sebagai berikut :
1. Penyertaan masing-masing anggota
Penyertaan para anggota dalam koperasi terdiri dari :
a. Simpanan pokok
b. Simpanan wajib
c. Simpanan sukarela

Menurut PSAK No.27 pernyataan no.3, simpanan pokok dan simpanan wajib dianggap sebagai bagian dari ekuitas koperasi, sedangakan untuk simpanan sukarela dianggap lebih bersifat sebagai kewajiban daripada modal. Karena itu dalam penyajian dalam neraca simpanan pokok dan simapan wajib akan disajikan dalam kelompok ekuitas, dan simpanan sukarela disajikan sebagai kewajiban, sedangkan untuk kelompok kewajiban lancar atau kewajiban jangka panjang ditentukan dari jatuh temponya.

Sedangkan dalam perusahaan umum, tidak terdapat simpanan. Biasanya perusahaan yang menerima penyertaan dari pihak ketiga perusahaan akan menerbitkan saham. Oleh perusahaan saham akan dicatat sebesar nilai perolehan atas saham tersebut. Dan untuk penyajian dalam neraca saham akan disajikan dalam kelompok ekiutas.

2. Pembagian sisa hasil usaha
Perbedaan yang kedua adalah mengenai pembagian laba, atau dalam koperasi disebut sisa hasil usaha (SHU). Sisa hasil usaha (SHU) koperasi dapat dibagi dalam 2 kategori menurut asal transaksinya, yaitu :
a. Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota.
b. Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk non-anggota.

Sisa hasil usaha yang boleh dibagikan kepada anggota hanyalah sisa hasil usaha yang berasil dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota. Dan pada rapat anggota tahunan (RAT), sisa hasil usaha diputuskan untuk dibagi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar koperasi.

Sisa hasil usaha yang berasal dari anggota
a. Cadangan koperasi
b. Anggota sebanding dengan jasa yang diberikan
c. Dana pengurus
d. Dana pegawai/karyawan
e. Dana pendidikan koperasi
f. Dana sosial
g. Dana pembangunan daerah

Sisa hasil usaha yang bukan berasal dari anggota
a. Cadangan koperasi
b. Dana pengurus
c. Dana pegawai/karyawan
d. Dana pendidikan koperasi
e. Dana sosial
f. Dana pembangunan daerah

Sedangkan dalam perusahaan umum, pembagian laba dilakukan dalam bentuk deviden untuk para pemegang saham dan sisanya akan dicatat dalam laba ditahan.

Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan Koperasi

Secara umum meskipun sebuah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar yang ditentukan, namun tetap saja sebuah laporan keuang memiliki sifat dan keterbatasan tersendiri. Hal ini dapat ditemui bail dalam laporan keuangan perusahaan umum seperti jasa dan manufaktur maupun dalam laporan keuangan koperaasi. Sifat dan keterbatasan laporan keuangan koperasi sama dengan laporan keuangan lainnya, seperti yang diutarakan oleh Amin Widjaja sebagai berikut :
1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupanakan laporan atas kejadian yang terlewat.
2. Laporan keuangan bersifat umum, dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu.
3. Proses penyusunan laporan akuntansi tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan.
4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material.
5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian.
6. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu laporan peristiwa/transaksi daripada bentuk hukumnya (formalitas).
7. Laporan keuangan disusun dengan mengunakan istilah teknis, dan pemakai laporan keuangan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat informasi yang dilaporkan.
8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antara perusahaan.
9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dikualifikasikan umumnya diabaikan.

Walaupun laporan keuangan memiliki keterbatasan dalam berbagai sisi, namun hal tersebut tidak mengurangi fungsi dari laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi yang wajar atas posisi keuangan perperiode yang dilaporkan.

Laporan Akuntan

Sebelum membicarakan lebih jauh lagi mengenai laporan akuntan. Sebenarnya siapa yang disebut akuntan. Akuntan adalah suatu gelar yang pemakaiannya dilindungi oleh peraturan (undang-undang No. 34 tahun 1954). Peraturan tersebut mengatakan bahwa gelar akuntan hanya dapat dipakai oleh mereka yamh telah menyelesaikan pendidikannya dari perguruan tinggi yang diakui menurut peraturan tersebut dan telah terdaftar pada departemen Keuangan yang dibuktikan pemberian nomor regrister.(Moenaf H. Regar : 2007,7).
Yang dimaksud dalam profesi akuntan di sini adalah jabatan “akuntan publik”. Keahlian profesi ini melekat pada pribadi seseorang sehingga tanggung jawab hasil dari pekerjaan profesi adalah tanggung jawab pribadi, walaupun dalam pelaksanaan sebenarnya dilakukan oleh tenaga-tenaga yang bukan akuntan (senior auditor dan junior auditor).
Laporan akuntan adalah satu dokumen yang dibuat oleh akuntan sebagai produk akhir dari pemeriksaan keuangan yang dilakukannya. Laporan ini terdiri dari alporan akuntan “ yang sebenarnya” dan lampiran yang menyertainya yaitu daftar keuangan (financial statement) yang dibuat oleh manajemen, biasanya terdiri dari daftar neraca, daftar laba rugi dan daftar perubahan posisi keuangan. Termasuk dalam daftar keuangan ialah catatan daftar keuangan yang merupakan bagian yang taka terpisah dari daftar keuangan itu maupun informasi tambahan lainnya yang dianggap perlu disajikan oleh manajemen. Selain dari daftar keuangan , laporan akuntan juga memuat penjelasan tambahan untuk melengkapi atau menambah kejelasan dari daftar keuangan yang dibuat oleh akuntan dan bukan sajian dari menejemen.

Laporan akuntan yang berisikan pendapatnya yang ahli dan tidak memihak merupakan mahkota dari segala kegiatan pemeriksaan umumnya. Eksistensi profesi akuntasi sebenarnya terletak dalam keberanian akuntan untuk senantiasa menjunjung tinggi mahkota pendapatanya yang dituangkan dalam laporan dan ditandatanganinya.

Dalam buku yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntas Indonesia (IAI) yang berjudul “ Norma Pemeriksaan Akuntan “, disebutkan bahwa jenis pendapat akuntan yang diberikan yang berkenaan dengan suatu pemeriksaan umum adalah :
1. Pendapat setuju (unqualified opinion)
Arti unqualified adalah suatu pendapat wajar tanpa kualifikasi atau pendapat wajar tanpa catatan, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia yang diterapkan secara konsisten dan memuat penjelasan yang memadai, sehingga laporan keuangan tidak menyesatkan para pemakainya. (Norma Pemeriksaan Akuntan).
Laporan ini biasa disebut juga dengan laporan audit bentuk baku atau suatu opini yang bersih (clean opinion), karena tidak terdapat suatu situasi yang memerlukan suatu kualifikasi atau modifikasi dalam pendapat auditor.

Dari pengertian diatas, laporan akuntan dengan pendapat setuju hanya dapat diberikan dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Menurut Theodorous M. Tuannakota (1982 : 44) syarat yang harus dipenuhi unutk mendapatkan pendapat setuju dari akuntan publik adalah :
a. Akuntan telah memenuhi norma pemeriksaan akuntan didalam menjalankan tugasnya.
b. Berdasarkan pemeriksaan tersebut akuntan mempunyai keyakinan bahwa :
1. Ikhtisar keuangan yang diperiksanya itu memang layak dalam arti bahwa ikhtisar keuangan tidak terlalu tinggi atau rendah (not materially over understated) dan semua informasi yang diperlukan agar ikhtisar keuangan tidak menyesatkan, memang sudah tercantum.
2. Ikhtisar keuangan sudah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia.
3. Prinsip akuntansi Indonesia diterapkan secara kosisten dengan tahun sebelumnya.

Dalam buku tulisan Alvin A. Arens (2001 : 71) disebutkan bahwa terdapat 1 lagi jenis laporan audit yaitu laporan audit wajar tanpa sarat dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kalimat (unqualified audit report with explanatory peragraf or modified wording).
Penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjelasan atau modifikasi kalimat laporan audit bentuk baku adalah :
1. Tidak adanya konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Ketidakpastian atas kelangsungan hidup perusahaan (going concern).
3. Auditor menyetujui terjadinya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum.
4. Penekanan pada suatu masalah.
5. Laporan yang menyebabkan auditor lain.

2. Pendapat setuju dengan pembatasan (qualified opinion)

Suatu pendapat wajar dengan kualifikasi atau pendapat wajar dengan catatan menyatakan bahwa “kecuali untuk” atau “tergantung pada” pengaruh dari masalah yang berkaitan dengan kualifikasi tersebut, laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan posisi keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia yang diterapkan secara konsisten.

Pendapat semacam ini dinyatakan apabila terdapat kekurangan bahan pembuktian kompeten yang cukup atau adanya pembatasan ruang lingkup pemeriksaan, sehingga menyebabkan akuntan berpendapat bahwa akuntan tidak dapat memberikan pernyataan pendapat wajar, atau berdasarkan pemeriksaannya terdapat :
1. Laporan keuangan memuat suatu penyimpangan dengan prinsip akuntansi Indonesia, yang berpengaruh material.
2. Telah terjadi perubahan yang material mengenai prinsp akuntansi atau perubahan dalam metode penerapannya diantara periode-periode yang diperiksanya.
3. Terdapat ketidakpastian penting yang berpengaruh terhadap laporan keuangan,
4. Adanya prnsip-prinsip akuntansi yang tidak diterapkan secara konsisten.
3. Pendapat tidak setuju (adverse opinion)
Pendapat tidak setuju atau tidak wajar menyatakan, bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia. (IAI, Norma Pemerikasaan Akuntan : 91).
Dalam hal ini akuntan menyatakan pendapat tidak setuju karena terdapat hal-hal yang cukup material dalam laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, sehingga laporan keuangan tersebut tidak dapat dipercaya.
4. Laporan tanpa pendapat (disclaimer of opinion)
Suatu pernyatan menolak untuk memberikan pendapat berisi pernyataan bahwa akuntan publik tidak memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
Penolakan berpendapat ini dapat disebabkan oleh 2 hal, yaitu :
1. Adanya pembatasan atas luasnya pemeriksaan, yang menyebabkan diragukannya kelayakan seluruh laporan keuangan.
2. Adanya ketidakpastian mengenai jumlah suatu atau beberapa perkiraan tertentu. (Theodorus, 1982 : 37)

Auditing
Menurut Boyton Jonhson Kell (2002:5) disebutkan bahwa definisi auditing adalah :
“suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Beberapa ciri penting yang ada dalam definisi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Suatu proses sistematis, serupa serangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur, dan terorganisir.
b. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif berarti memeriksa dasar asersi serta mengevaluasi hasil pemeriksaaan tersebut tanpa memihak dan berprasangka, baik untuk atau terhadap perorangan (atau entitas) yang membuat asersi tersebut.
c. Asersi tentang kegiatan atau peristiwa ekonomi merupakan representasi yang dibuat oleh perorangan atau entitas. Asersi ini merupakan subjek pokok auditing. Asersi meliputi informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan, laporan operasi intern, dan surat pemberitahuan pajak (SPT).
d. Derajat kesesuaian menunjuk pada kedekatan di mana asersi dapat diidentifikasi dan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ekspresi kesesuaian ini dapat berbentuk kuantitas atau dapat juga berbentuk kualitatif.
e. Kriteria yang telah ditetapkan adalah standar-standar yang digunakan sebagai dasar untuk menilai asersi atau pernyataan. Kriteria dapat berupa peraturan-peraturan spesifik yang dibaut oleh badan legislatif, anggaran atau ukuran kinerja lanya yang ditetapkan oleh manajemen, akuntasi yang berterima umum, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta badan-badan pengatur lainnya.
f. Penyampaian hasil diperoleh melalui laporan tertulis yang menunjukkan derajat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang telah ditetapkan. Penyampaian ini dapat meningkatkan atau menurunkan derajat kepercayaan pemakai informasi keuangan atas asersi yang dibuat oleh pihak yang diaudit.
g. Pihak-pihak yang berkepentingan adalah mereka yang menggunakan (atau mengandalkan) temuan-temuan auditor. Dalam lingkungan bisnis, mereka adalah para pemegang saham, manajemen, kreditor, kantor pemerintah, dan masyarakat luas. (Boyton Johnson Kell, 2002 : 5)

Secara umum terdapat 3 jenis audit yang menunjukkan karateristik kunci yang tercakup dalam definisi auditing diatas, yaitu :
1. Audit laporan keuangan (financial statement audit)
Audit ini berkaitan dengan meperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntasi berterima umum.
2. Audit Kepatuhan (compliance audit)
Audit ini berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memerikasa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan, atau peraturan tertentu. Laporan audit kepatuhan umumnya ditujukan kepada otoritas yang menrbitkan kriteria tersebut dan dapat terdiri dari (1) ringkasan temuan atau (2) pernyataan keyakinan mengenai derajat kepatuhan dengan kriteria tersebut.
3. Audit Operasional (operational audit)
Audit yang berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu. Audit ini disebut juga sebagai audit kinerja atau audit manajemen. Secara khas, laporan untuk audit operasioanal tidak hanya memuat pengukuran efisiensi dan efektivitas saja, namun juga memuat rekomendasi untuk peningkatan kinerja. (Boyton Johnson Kell, 2002 : 6-7)

Audit Koperasi

Dengan karateristik yang berbeda dengan jenis badan usaha lain, serta banyak faktor yang lain. Maka tim Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan suatu pedoman khusus pemeriksaan koperasi. Yaitu suatu pedoman yang digunakan untuk mengaudit koperasi.

Tujuan dari pemeriksaan koperasi adalah untuk :
a. Memberikan pendapat atas kewajiban penyajian laporan keuangan koperasi yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia yang diterapkan secara konsisten.
b. Memberikan saran perbaikan atas aspek organisasi, tata laksana, usaha dan ekonomi dalam kaitannya dengan pelaksanaan asas dan sendi dasar ekonomi.

Sedangkan ruang lingkup dari pemeriksaan koperasi adalah seluruh komponen laporan keuangan yaitu neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, serta laporan perubahan kekayaan bersih sebagai laporan tambahan. Namun lingkup pemeriksaan yang ada di luar laporan keuangan mencakup pengkajian, pengujian, dan penilaian terhadap aspek organisasi, tata laksana, usaha dan ekonomi dalam kaitannya dengan pelaksanaan asas dan sendi dasar koperasi.

Seperti yang kita lihat dalam kenyataan bahwa koperasi yang ada di Indonesia memiliki tenaga pengerak yang terbatas, untuk itu koperasi masih sangat perlu mendapat bimbingan, pengawasan, perlindungan dan fasilitas yang mendorong ke arah kemandirian. Oleh karena itu, pemeriksaan koperasi selain untuk mengevaluasi mengenai sistem akuntansi dan keuangan, kinerja koperasi, serta untuk memberikan masukan yang bermanfaat bagi kemajuan bagi koperasi itu sendiri.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog Stats

  • 2,371,812 hits
%d blogger menyukai ini: