Kuliah Akuntansi

Archive for November 2011

Pengorganisasian Kelas
Pengorganisasian kelas berkaitan dengan ke-4 pertanggungjawaban yaitu pendapatan, biaya, laba dan investasi yang dilihat dari segi akuntansi sektor publik.
1. Pendapatan
Pada Pemerintah, pendapatan diperoleh secara berulang kali (reflektif) untuk membiayai belanja pada tahun anggaran tertentu, sedangkan untuk tahun berikutnya, pendapatan serupa dapat diperoleh lagi. Pendapatan disini tidak bersifat revolusing, yang maksudnya tidak dapat diputar lagi untuk belanja tahun-tahun yang akan datang. Hal ini sangat berbeda dengan perusahaan dengan motif laba, dimana pendapatan tahun ini dapat disimpan untuk digunakan pada tahun-tahun mendatang.
Pendapatan pada pemerintah sebagian besar diperoleh dari pendapatan pajak yang bersifat pemaksaan (compulsory) dimana atas penerimaan tersebut, pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan imbal balik yang bersifat langsung kepada para wajib pajaknya. Sedangkan pada perusahaan bisnis, pendapatan diperoleh dari pihak-pihak yang secara sukarela memerlukan barang atau jasa, serta terdapat kewajiban yang langsung dari perusahaan kepada pihak pembeli barang atau jasa.
Pengertian pendapatan pada akuntansi pemerintah sebagian sama pengertiannya dengan yang berlaku pada akuntansi keuangan, yaitu ”sebagai akibat dari kegiatan operasi”. Namun pada akuntansi pemerintah termasuk juga penerimaan pinjaman jangka panjang dan penjualan aktiva tetap. Pada akuntansi keuangan, dua hal tersebut tidak dapat digolongan sebagai pendapatan (income). Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lain atas harta dari satu kesatuan atau penyelesaian kewajibannya selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi pokok atau utama yang berkelanjutan dari kesatuan tersebut.
Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di rekening kas umum negara / daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut. Pengakuan pendapatan di pemerintah daerah dapat diketahui tanpa memerhatikan apakah uang telah diterima di kas atau belum. Jadi akuntansi sektor publik atau pemerintah ini menganut basis akrual.
2. Beban
Pada akuntansi keuangan terdapat pengertian expense (beban), sedangkan pada akuntansi pemerintah tidak menggunakan istilah expense melainkan expenditure (kurang lebih berarti pengeluaran anggaran atau belanja).
Expenditure memiliki pengertian yang luas dibandingkan engan expense, yaitu selain mempunyai pengertian yang sama dengan expense, juga termasuk di dalamnya adalah semua pembayaran pemerintah dalam pertukaran barang dan jasa, baik dalam bentuk upah dan gaji untuk karyawan, pembelian atas barang dan jasa dan angsuran atau pelunasan hutang jangka panjang.
Biaya dalam akuntansi sektor publik dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:
1) Biaya Input
2) Biaya Output
3) Biaya proses
3. Laba
4. Investasi
Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan penerimaan, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman dan kawasan reservasi. Selain itu, sebagian besar aset tersebut mempunyai masa manfaat yang lama sehingga memerlukan program pemeliharaan dan rehabilitas untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset tersebut bagi pemerintah sangat berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial.
Penilaian investasi di sektor publik pada dasarnya lebih rumit dibandingkan dengan di sektor swasta. Teknik-teknik penilaian investasi yang digunakan di sektor swasta didesain untuk organisasi yang berorientasi pada laba. Sementara organisasi publik merupakan organisasi yang tidak berorientasi pada laba, sehingga terkadang teknik-teknik tersebut tidak dapat diterapkan untuk sektor publik. Di samping itu sulit untuk mengukur output yang dihasilkan, sehingga untuk menentukan keuntungan di masa depan dalam ukuran finansial (expected return) tidak dapat (sulit) dilakukan.
Penilaian investasi dalam organisasi publik dilakukan dengan menggunakan analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis). Dalam praktiknya, terdapat kesulitan dalam menentukan biaya dan manfaat dari suatu investasi yang dilakukan. Hal tersebut karena biaya dan manfaat yang harus dianalisis tidak hanya dilihat dari sisi finansialnya saja akan tetapi harus mencakup biaya sosial (social cost) dan manfaat sosial (social benefits) yang akan diperoleh dari investasi yang diajukan. Menentukan biaya sosial dan manfaat sosial dalam satuan moneter sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, penilaian investasi dengan menggunakan analisis biaya-manfaat di sektor publik sulit dilaksanakan. Untuk memudahkan, dapat digunakan analisis efektifitas biaya (cost-effectiveness analysis).

Organisasi Sektor Publik
Pengertian sektor publik bisa dilihat dari berbagai perspektif, misalnya: penyelenggaran (pemerintah atau swasta), sumber dana (pajak atau dari masyarakat), bentuk (pemerintahan, BUMN, BUMD, rumah sakit, perguruan tinggi, dan berbagai bentuk yayasan lain).
Sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. (Mardiasmo, 2002).
Ciri-Ciri Organisasi Sektor Publik:
 Tidak mencari keuntungan finansial
 Dimiliki oleh publik
 Kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk saham
 Keputusan berdasarkan konsensus
Kelompok Organisasi Sektor Publik:
 Lembaga Pemeritah
 Organisasi Agama
 Organisasi Sosial
 Yayasan
 Institusi Pendidikan
 Organisasi Kesehatan
Persamaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan:
 Bagian tidak terpisahkan dari suatu sistem perekonomian nasional
 Menghadapi sumberdaya yang terbatas untuk mencapai tujuannya
 Pola manajemen keuangan sama
 Beberapa mempunyai output produk yang sama
 Diatur oleh peraturan perundangan

Organisasi sektor publik tidak menekankan tujuan organisasi pada pencarian laba tetapi lebih pada pelayanan. Menurut Anthony dan Young dalam Salusu (2003) penekanan organisasi sektor publik dapat diklasifikasikan ke dalam 7 hal yaitu:
1. Tidak bermotif mencari keuntungan.
2. Adanya pertimbangan khusus dalam pembebanan pajak.
3. Ada kecenderungan berorientasi semata – mata pada pelayanan.
4. Banyak menghadapi kendala yang besar pada tujuan dan strategi.
5. Kurang banyak menggantungkan diri pada kliennya untuk mendapatkan bantuan keuangan
6. Dominasi profesional.
7. Pengaruh politik biasanya memainkan peranan yang sangat penting.
Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti politik, sosial, budaya, dan historis, yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang, dan definisi. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya menghasilkan barang dan layanan publik dalam memenuhi kebutuhan dan hak publik.
American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggung-jawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik. Dengan demikian, akuntansi sektor publik terkait dengan penyediaan informasi untuk pengendalian manajemen dan akuntabilitas.

Pengertian Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departmen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Bastian, 2001).
Akuntansi sektor publik berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, tetapi juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.
Tujuan akuntansi sektor publik, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.
Terdapat 3 bagian dalam Akuntansi Sektor Publik, yaitu :
1. Akuntansi Manajemen Sektor Publik
Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian manajemen. Fungsi perencanaan meliputi perencanaan strategik, pemberian informasi biaya, penilaian investasi, dan penganggaran, sedangkan fungsi pengendalian meliputi pengukuran kinerja. Informasi yang diberikan meliputi biaya investasi yang dibutuhkan serta identifikasinya, penilaian investasi dengan memperhitungkan biaya dengan manfaat yang diperoleh (cost-benefit analysis), dan penilaian efektivitas biaya (cost-effectiveness analysis), serta jumlah anggaran yang dibutuhkan.
2. Akuntansi Keuangan Sektor Publik
Akuntansi keuangan sektor publik terkait dengan tujuan dihasilkannya laporan keuangan eksternal. Tujuan penyajian laporan keuangan adalah memberikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan, dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasional (IFAC, 2000; GASB, 1999).
Beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sektor publik adalah akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi dana, akuntansi kas, dan akuntansi accrual. Pada dasarnya kelima teknik tersebut tidak bersifat mutually exclusive. Artinya, penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak menolak penggunaan teknik yang lain. Dengan demikian, suatu organisasi dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda-beda, maupun menggunakan kelima teknik tersebut secara bersama-sama (Jones and Pendlebury, 2000).
Laporan Keuangan yang dihasilkan organisasi publik, sebagai bentuk akuntabilitas publik, seharusnya mengambarkan kondisi yang komprehensif tentang kegiatan operasional, posisi keuangan, arus kas, dan penjelasan (disclosure) atas pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Laporan Keuangan memerlukan perangkat yang berupa standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi yang menggunakan sistem pencatatan berpasangan.

3. Auditing Sektor Publik
Selama ini sektor publik/pemerintah tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan negara, padahal sektor publik merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih.
Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitasnya, diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut.
Kemampuan mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) dari sektor publik pemerintah sangat tergantung pada kualitas audit sektor publik. Tanpa kualitas audit yang baik, maka akan timbul permasalahan, seperti munculnya kecurangan, korupsi, kolusi dan berbagai ketidakberesan di pemerintahan. Kualitas audit sektor publik dipengaruhi oleh kapabilitas teknikal auditor serta independensi auditor baik secara pribadi maupun kelembagaan. Untuk meningkatkan sikap independensi auditor sektor publik, maka kedudukan auditor sektor publik harus terbebas dari pengaruh dan campur tangan serta terpisah dari pemerintah, baik secara pribadi maupun kelembagaan.
Pemberian otonomi daerah berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan harus diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang kuat, serta pemeriksaan yang efektif.
Pengawasan dilakukan oleh pihak luar eksekutif (dalam hal ini DPRD dan masyarakat); pengendalian, yang berupa pengendalian internal dan pengendalian manajemen, berada di bawah kendali eksekutif (pemerintah daerah) dan dilakukan untuk memastikan strategi dijalankan dengan baik sehingga tujuan tercapai; sedangkan pemeriksaan (audit) dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi dan independensi untuk mengukur apakah kinerja eksekutif sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2001).
Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang antara eksekutif dengan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan melalui LSM serta organisasi sosial kemasyarakatan di daerah. Perlu dipahami oleh anggota DPRD bahwa pengawasan terhadap eksekutif adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah digariskan, bukan pemeriksaan (audit). Pemeriksaan tetap harus dilakukan oleh badan atau lembaga yang memiliki otoritas dan keahlian profesional, seperti BPK, BPKP, atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang selama ini menjalankan fungsinya lebih pada sektor swasta sehingga fungsinya pada sektor publik perlu ditingkatkan.
Terdapat beberapa kelemahan dalam melakukan audit pemerintah di Indonesia. Kelemahan pertama bersifat inherent, yaitu tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar mengukur kinerja pemerintah. Sedangkan kelemahan kedua bersifat struktural, yaitu masalah kelembagaan audit Pemerintah Pusat dan Daerah yang overlapping satu dengan lainnya, sehingga pelaksanaan pengauditan tidak efisien dan tidak efektif.
Audit terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan seharusnya tidak terbatas pada audit kepatuhan, tetapi juga audit keuangan (agar dapat memberikan pendapat atas kewajaran Laporan Keuangan) dan diperluas lagi dengan audit kinerja.

Penerapan dan Perkembangan Akuntansi Sektor Publik
Salah satu bentuk penerapan teknik akuntansi sektor publik adalah di organisasi BUMN. Di tahun 1959 pemerintahan orde lama mulai melakukan kebijakan-kebijakan berupa nasionalisasi perusahaan asing yang ditransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tetapi karena tidak dikelola oleh manajer profesional dan terlalu banyaknya ‘politisasi’ atau campur tangan pemerintah, mengakibatkan perusahaan tersebut hanya dijadikan ‘sapi perah’ oleh para birokrat. Sehingga sejarah kehadirannya tidak memperlihatkan hasil yang baik dan tidak menggembirakan.
Kondisi ini terus berlangsung pada masa orde baru. Lebih bertolak belakang lagi pada saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang fungsi dari BUMN. Dengan memperhatikan beberapa fungsi tersebut, konsekuensi yang harus ditanggung oleh BUMN sebagai perusahaan publik adalah menonjolkan keberadaannya sebagai agent of development daripada sebagai business entity. Terlepas dari itu semua, bahwa keberadaan praktik akuntansi sektor publik di Indonesia dengan status hukum yang jelas telah ada sejak beberapa tahun bergulir dari pemerintahan yang sah.

Prosedur Pengawasan Produksi
Fungsi dan organisasi
Produksi pengawasan produksi adalah prosedur yang dimulai dari dikeluarkannya order produksi, mengikuti pelaksanaannya dan kalau perlu mengadakan penyesuaian – penyesuaian. Dalam membuat order produksi perlu dipertimbangkan tersedianya bahan, kapasitas pabrik dan kemampuan karyawan. Order produksi biasanya dibuat beberapa lembar dan dikirimkan pada tiap – tiap bagian yang akan mengerjakan order tersebut. Prosedur pengawasan produksi ini erat hubungannya dengan prosedur pesanan penjualan, prosedur pengiriman dan prosedur pembelian.
Fomulir order produksi dibuat oleh pabrik berdasarkan pesanan dari langganan yang diterima bagian penjualan. Mungkin juga order produksi dibuat berdasarkan rencana produksi yang disusun oleh bagian produksi dan bagin penjualan.

Jenis Prosedur Pengawasan Produksi
Ada 2 jenis pengawasan produksi sebagai berikut :
1. Prosedur pengawasan order produksi khusus, yaitu prosedur dimana sebuah order produksi dikeluarkan untuk memerintah pabrik agar memproduksi sejumlah produk tertentu . biasanya prosedur ini digunakan dalam keadaan sebagai berikut :
a. produk dibuat berdasarkan pesanan dari pembeli.
b. dalam perusahaan assembling
c. dalam perusahaan yang proses produksinya continue dimana produk dibuat berdasarkan rumus.
2. Prosedur pengawasan order produksi berulang, yaitu prosedur dimana sebuah order produksi dikeluarkan untuk memerintah pabrik untuk memproduksi produk tertentu selama suatu periode yang akan datang.

Formulir
Dalam prosedur pengawasan order produksi khusus digunakan fornmulir-formulir sebagai berikut :
1. Order produksi
2. Daftar kebutuhan bahan (bill of materials)
3. Surat permintaan bahan (requisition)
4. Urutan kegiatan (operation list)
5. Traveler Card atau Route Card
6. kartu kerja (job ticket)
Dalam prosedur pengawasan order produksi berulang, formulir yang digunakan adalah order produksi, dan surat permintaan bahan atau daftar kebutuhan bahan yang digunakan untuk meminta bahan dari gudang.

Model Prosedur Pengawasan Produksi
Ada 4 model prosedur pengawasan produksi, yaitu :
1. Produksi barang-barang untuk memenuhi pesanan dari pembeli yang sertifikasinya ditentukan oleh pembeli. Barng dikirim untuk pembeli pada saat dikerjakan.
2. Produksi barang-barang untuk memenuhi pesanan dari pembeli, bentuknya ditentukan oleh pembeli dan sebagian oleh perusahaan. Barang dikirim kepada pembeli selama musim tertentu, pada tanggal yang sudah disetujui.
3. Produksi suku cadang untuk persediaan yang akan di assembling atau dijual sebagai suku cadang.
4. Produksi secara continue (proses) berdasarkan rumus-rumus tertentu.
Model prosedur pengawasan produksi diambil dari buku accounting system oleh Cecil Gillespie.

Produksi barang-barang untuk memenuhi pesanan dari pembeli.
Spesifikasi dari pembeli , segera dikirim sesuai bila sudah selesai. Contoh beriktu ini adalah untuk percetakan, urutan-urutan sebagai berikut:
1. Karyawan bagian perencanaan produksi menulis order produksi rangkap 5 dan dibagikan sebagai berikut :
a. Lembar 1 untuk bagian composer.
b. Lembar 2 untuk bagian cetak.
c. Lembar 3 untuk bagian jilid.
d. Lembar 4 untuk bagian pengiriman.
e. Lembar 5 disimpan sebagai arsip untuk mengawasi pelaksanaan order produksi tersebut.
2. Tata usaha pabrik menyimpan order produksi untuk masing-masing bagian, sedapat mungkin dengan bagian yang bersangkutan. Apabila bahan yang akan digunakan belum tersedia, order produksi ini disimpan di bagian belakang (sebalik) tempat penyimpanan. Apabila bahan sudah tersedia, order produksi tadi dipindahkan ke tempat penyimpanan untuk order produksi yang aktif.
3. Ketika suatu bagian sudah siap untuk mengerjakan pekerjaan baru, tata usaha pabrik mengambil order produksi dan menyerahkan ke bagian yang bersangkutan. Bersamaan dengan itu satu tembusan order produksi yang merupakan tembusan utnuk pengawasan di tempatkan pada tempat penyimpana order produksi bagian yang bersangkutan. Tembusan untuk pengawasan ini di tempatkan paling muka dalam tempat penyimpanan order produksi. Dengan demikian dapat segera diketahui order produksi mana yang sedang dikerjakan.
4. Apabila pekerjaan ini sudah diselesaikan dibagian terakhir, bagian penmgiriman menyiapkannya untuk dikirim dan mengecek kuantitasnya dengan tembusan order produksi. Tembusan ini di cap “di kirim” apabila barang- barang tersebut sudah dikirim ke pemesan dan diserahkan ke bagian billing. Berdasarkan tembusan order produksi yang diterima dari bagian pengiriman, di buat faktur oleh bagian billing dan diserahkan pada pemesan.

Produksi barang mode untuk memenuhi pesanan dari pembeli, pengirimannya dilakukan pada waktu yang akan datang
Pesanan dari langganan dipisahkan menurut jenis produk dan jenis pengiriman, sehingga dapat di ketahui produksi yang harus di kerjakan setiap bulan. Untuk mencapai tujuan ini dapat digunakan unit shipping order procedure, dimana masing-masing shipping order dapat di pisah-pisahkan menurut jenis produk dan periode pengirimannya.

Produksi suku cadang untuk persediaan atau dijual.
Untuk memproduksi suku cadang, dikeluarkan suatu order produksi dengan tembusan- tembusannya. Tiap-tiap tembusan digunakan untuk :
1. Surat permintaan bahan
2. Order produksi
3. Traveler Card
4. Cost Copy
Order Produksi dan traveler card diserahkan pada bagian produksi bersama dengan surat permintaan bahan. Cost copy diserahkan pada seksi akuntansi biaya. Untuk mengerjakan assembling dari suku cadang tersebut prosedurnya sama dengan di atas.
Produksi secara continue berdasarkan resep (rumus)
Contoh produksi yang continue adalah pabrik cat dimana pekerja di samping harus tahu bahan-bahannya juga ukuran (banyaknya) masing-masing bahan yang digunakan. Dalam perusahaan seperti ini biasanya dibuatkan resep (rumus) untuk tiap jenis produk.

Aplikasi-Aplikasi Siklus Produksi
Pengendalian produksi, pengendalian persediaan, akuntansi biaya, dan akuntansi property/kepemilikan merupakan fungsi-fungsi umum dalam siklus produksi di perusahaan-perusahaan manufaktur.

Pengendalian Produksi
System akuntansi biaya berfokus pada pengelolaan persediaan manufaktur : bahan baku, barang dalam proses, dan produk selesai. Job costing merupakan prosedur dimana biaya didistribusikan ke pekerjaan atau order produksi tertentu. Ini membutuhkan system pengendalian order produksi.
Dalam penentuan biaya berdasarkan proses produksi (process costing), biaya dikumpulkan dalam proses atau departemen berdasarkan periode.
Berkas dan laporan. Pengendalian produksi mencakup perencanaan produk mana yang akan diproduksi dan penjadwalan produksi untuk mencapai pemanfaatan sumber daya secara optimal.

Kebutuhan-kebutuhan dasar produksi disajikan dalam daftar bahan dan daftar kegiatan utama. Daftar bahan mencakup bahan yang dibutuhkan dan deskripsi mengenai order. Daftar bahan dapat digunakan sebagai referensi untuk penggantian bahan, dan sebagai dasar menentukan bahan pendukung, atau sebagai daftar bahan bagi pemakai. Daftar kegiatan utama hampir serupa dengan daftar bahan; merincikan kegiatan tenaga kerja, urutannya, dan mesin-mesin yang mereka butuhkan secara khusus dalam kegiatan produksi.

Menentukan produk mana yang akan diproduksi membutuhkan keterpaduan antara permintaan produk, permohonan produk, dan sumber daya yang tersedia di perusahaan. Sumber daya tersedia untuk produksi yang fungsi pengendalian produksi melalui laporan posisi pengendalian dan laporan ketersediaan barang. Laporan posisi bahan baku merinci sumber daya bahan dalam persediaan yang tersedia untuk produksi. Laporan ketersediaan barang menyajikan ketersediaan sumber daya tenaga kerja dan mesin.

Aliran-aliran transaksi. Order produksi digunakan sebagai otorisasi departemen produksi untuk membuat produk-produk tertentu. Permintaan bahan diterbitkan untuk setiap order produksi untuk mengotorisasi departemen persediaan untuk mengeluarkan bahan ke departemen produksi.

Kegiatan tenaga kerja dicatat dalam kartu jam kerja. Kartu ini diposting ke order produksi dan dikirikan ke departemen akuntansi biaya. Laporan posisi produksi merinci pekerjaan selesai per order produksi sesuai dengan proses produksi.

Dalam akuntansi biaya, perhitungan harga pokok dilakukan dengan menjumlahkan seluruh unsur biaya produksi, sedangkan harga pokok produksi per unit ditentukan dengan membagi seluruh total biaya produksi dengan volume produksi yang dihasilkan atau yang diharapkan akan dihasilkan. Cara seperti ini yang harus digunakan apabila berhubungan dengan prinsip akuntansi, mempengaruhi baik jumlah harga pokok produk maupun cara penyajiannya dalam laporan rugi laba. Bagi manajemen, punya kebebasan untuk tidak mengikuti prinsip akuntansi dalam hal tertentu, cara yang disebut Full Costing tersebut seringkali tidak banyak membantu. Oleh karena itu untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan biaya produksi dikenal dengan pendekatan Variable Costing .

 VARIABEL COSTING
Variable Costing adalah suatu metode penentuan harga pokok ( dan pengaruhnya pada penyajian laporan rugi laba ) dimana hanya biaya produksi variabel saja dibebeakan sebagai bagian dari harga pokok produksi. Metode ini disebut Variable Costing dengan alasan bahwa biaya yang dibebankan kepada produk hanya biaya yang berhubungan langsung dengan produk saja. Dengan pengertian tersebut, maka yang disebut harga pokok produksi adalah penjumlahan dari biaya bahan variabel, biaya upah variabel dan biaya overhead variabel tampak sebagai berikut:
Biaya Bahan variabel Rp xxx
Biaya upah variabel xxx
Biaya overhead variabel xxx
———– (+)
Harga pokok produksi Rp xxx

Dengan cara seperti tersebut, maka dalam metode Variable Costing biaya overhead tetap bukan merupakan bagian dari produksi dan hal ini akan berpengaruh pada penyajian laporan rugi laba.

Metode Variable Costing mempunyai perbedaan dengan metode harga pokok penuh (Full Costing) dalam hal:
1.Penentuan harga pokok produksi
2.Penyajian dalam laporan rugi laba

1.Penentuan harga pokok produksi
Metode Full Costing : Menggunakan pendekatan FUNGSI Yaitu : pembebanan biaya didasarkan pada Fungsi perusahaan sehingga apa yang disebut biaya produksi baik langsung maupun tidak langsung,tetap maupun variabel.
Biaya operasi adalah : Seluruh biaya untuk menawarkan dan menjual produk setelah keluar dari fungsi produksi, meliputi biaya operasi tetap dan variabel atau bisa dikelompokkan menjadi fungsi lebih terinci, seperti fungsi administrasi, fungsi penjualan dsb.

Metode Variable Costing : Menggunakan pendekatan Tingkah Laku
Artinya,perhitungan harga pokok dan penyajian laporan laba rugi didasarkan atas tingkah laku biaya. Biaya produksi dibebani biaya variabel saja,dan biaya tetap dianggap bukan biaya produksi. Pendekatan ini digunakan karena dianggap produksi yang berubah-ubah saja layak dibebankan,agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembebanan. Demikian pula pada Biaya Operasi. Biaya Operasi dipisahkan dengan biaya operasi tetap, karena biaya operasi variabel berubah sesuai dengan perubahan operasi perusahaan, sedangkan biaya operasi tetap tidak dipengaruhi oleh operasi perusahaan.

Dengan perbedaan pendekatan tersebut, maka penyajian laporan laba rugi menurut kedua metode berbeda. Metode Harga Pokok Penuh, laporan laba rugi disajikan berdasar fungsi,sedangkan laporan laba rugi menurut metode Variable Costing disajikan berdasar tingkah laku.

2. Penyajian dalam Laporan Laba Rugi.

Pada Variable Costing ada item Contribution Margin (Laba Kontribusi) yaitu selisih Penjualan dengan biaya-biaya variabel, sedangkan pada Full Costing tidak ada.

 MANFAAT VARIABLE COSTING BAGI MANAJEMEN:

1. Variable Costing sebagai Alat Perencanaan Laba
Perencanaan Laba atau perencanaan operasi adalah rencana dari manajemen yang meliputi seluruh tahap dari operasi dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan perusahaan yang dibagi dalam dua jenis rencana, yaitu rencana jangka pendek dan jangka panjang. Variable Costing bermanfaat dalam pembuatan rencana jangka pendek dengan memisahkan biaya variabel dan tetap dalam laporan rugi laba, sehingga akan diketahui Contribution Margin. Dengan kedua hal itu maka manajemen bisa merencanakan berapa laba yang akan diperoleh.

2. Variable Costing sebagai Petunjuk Penentuan Harga Jual
Informasi Contribution Margin dari Variable Costing sangat membantu dalam menentukan harga jual yang kompetitive, karena Contribution Margin menunjukkan berapa kelebihan hasil penjualan dari biaya variabel, bisa diperhitungkan dengan mengalikan contribution margin/unit dengan jumlah penjualan.sedang biaya tetap akan tetap jumlahnya, oleh karena itu tertutup atau tidaknya tergantung jumlah CM yang didapat. Selisih antara CM dengan biaya tetap merupakan laba.

3. Variable Costing untuk Pengambilan Keputusan Manajemen
Manajemen sering dihadapkan pada masalah pemilihan alternatif dimana alternatif-alternatif tersebut mempunyai pengaruh terhadap besar kecilnya laba perusahaan. seperti masalah memasuki pasar-pasar baru, perluasan usaha,memenuhi atau tidak pesanan khusus,membuat sendiri atau memesan bahan pembantu atau suku cadang tertentu. Masalah ini dapat dipecahkan dengan pertolongan analisis CM.

PROSEDUR AKHIR PERIODE PADA PERUSAHAAN DAGANG

1. Pembuatan Jurna Penyesuaian
2. Penyusunan Neraca Lajur
3. Penyusunan Laporan Keuangan
4. Pembuatan Jurnal Penutup

 Pembahasan akan difokuskan pada perlakuan atas rekening-rekening yang hanya terdapat di perusahaan dagang.

JURNAL PENYESUAIAN

 Jurnal penyesuaian untuk mencatat Harga Pokok Penjualan dan persediaan akhir:

1. Harga Pokok Penjualan xxx
Persediaan Barang dagangan xxx
( Untuk memindahkan persediaan awal
ke rekening Harga Pokok Penjualan)

2. Harga Pokok Penjualan xxx
Pembelian xxx
( Untuk memindahkan saldo rekening
Pembelian ke rekening Harga-
Pokok Penjualan)

3. Persediaan Barang dagangan xxx
Harga Pokok Penjualan xxx
( Untuk mencatat saldo persediaan akhir)

Apabila dalam buku besar terdapat rekening-rekening yang berpengaruh terhadap pembelian, seperti Biaya Angkut Pembelian, Retur dan Potongan Pembelian, dan Potongan Tunai Pembelian, maka saldo rekening tersebut harus dipindahkan juga ke rekening Harga Pokok Penjualan, dengan jurnal penyesuaian sbb:

Harga Pokok Penjualan xxx
Biaya Angkut Pembelian xxx
(Untuk memindahkan saldo rekening
Biaya Angkut Pembelian ke rekening
Harga Pokok Penjualan)

Retur dan Potongan Pembelian xxx
Harga Pokok Penjualan xxx
(Untuk memindahkan saldo rekening
Retur dan Potongan Pembelian ke
Rekening Harga Pokok Penjualan)

Potongan Tunai Pembelian xxx
Harga Pokok Penjualan xxx
(Untuk memindahkan saldo rekening
Potongan Pembelian ke rekening
Harga Pokok Penjualan)

Contoh:

Pada akhir bulan Oktober 2003 data untuk penyesuaian pembukuan perusahaan Nusantara adalah sbb:
1. Persediaan barang dagangan per 31 Oktober 2003 Rp 50.000,-
2. Asuransi dibayar di muka Rp 12.000,-
3. Advertensi dibayar di muka Rp 6.000,-
4. Gaji pegawai yang masih harus dibayar Rp 9.000,-
5. Sewa yang masih harus dibayar Rp 4.000,-
6. Depresiasi gedung 10% per tahun.

NERACA LAJUR

Prosedur pembuatan Neraca Lajur sama dengan Perusahaan Jasa

Contoh:

LAPORAN KEUANGAN

 Disusun dari data yang ada di Neraca Lajur.

 Untuk rekening Harga Pokok Penjualan (HPP), di kolom Rugi-Laba Neraca Lajur tercantum satu jumlah, tetapi dalam Laporan Rugi-Laba, angka tersebut harus dirinci dengan menunjukkan Persediaan awal, Pembelian, dan Persediaan akhir yang menghasilkan angka HPP tersebut.

Contoh:

JURNAL PENUTUP

1. Penutupan Rekening-rekening Pendapatan

Penjualan xxx
Retur dan Potongan Penjualan xxx
Potongan Tunai Penjualan xxx
(Untuk memindahkan saldo rekening-rekening
pengurang penjualan ke rekening Penjualan)

Penjualan xxx
Rugi-Laba xxx
(Untuk memindahkan saldo rekening
Penjualan neto ke rekening Rugi-Laba)

Apabila perusahaan memiliki rekening-rekening pendapatan yang lain, seperti Pendapatan Sewa, Pendapatan Bunga, dll, harus ditutup ke rekening Rugi-Laba.

Pendapatan Sewa xxx
Pendapatan Bunga xxx
Rugi-Laba xxx
(Untuk memindahkan saldo rekening
pendapatan lainnya ke rekening Rugi-Laba)

2. Penutupan Rekening-rekening Biaya

Rugi-Laba xxx
Biaya…. xxx
Biaya….. xxx
(Untuk memindahkan saldo rekening-rekening
Biaya ke rekening Rugi-Laba)

3. Penutupan Rekening Rugi-Laba

Rugi-Laba xxx
Modal…. xxx
(Untuk memindahkan saldo rekening-rekening
Modal ke rekening Rugi-Laba)

4. Penutupan Rekening Prive

Modal xxx
Prive xxx
(Untuk memindahkan saldo rekening Prive
ke rekening Modal)

NERACA SALDO SETELAH TUTUP BUKU

Sama dengan perusahaan jasa (untuk memastikan bahwa saldo-saldo yang terdapat dalam pembukuan dalam keadaan seimbang dan sesuai dengan saldo yang dilaporkan dalam neraca.

HARGA POKOK PENJUALAN

 Dalam perusahaan dagang, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dari hasil penjualan meliputi
– harga pokok (cost) barang yang terjual
– biaya operasi yang terjadi selama periode ybs.

 Harga pokok barang yang telah laku dijual biasa disebut Harga Pokok Penjualan (HPP).

 Dalam suatu toko pakaian, yang disebut HPP meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk membeli kemeja, rok, blouse, & barang dagangan lain yang telah laku dijual dalam suatu periode.
Biaya Operasinya meliputi semua biaya yang berhubungan dengan kegiatan penjualan dan administrasi toko, seperti biaya sewa, gaji pegawai, biaya listrik, dll.

PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN

 Persediaan pada perusahaan dagang disebut persediaan barang dagangan atau sering disingkat persediaan, yang terdiri dari barang-barang yang disediakan untuk dijual kepada para konsumen selama periode normal kegiatan perusahaan.

 Persediaan yang dimiliki perusahaan pada awal (hari pertama) suatu periode akuntansi disebut persediaan awal.

 Persediaan yang dimiliki perusahaan pada hari terakhir dari suatu periode akuntansi disebut persediaan akhir.

 Persediaan akhir suatu periode akan menjadi persediaan awal periode akuntansi berikutnya.

 Persediaan akhir dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva lancar.

 Ada 2 metode untuk menentukan persediaan akhir dan HPP:
1. Metode Persediaan Periodik
2. Metode Persediaan Perpetual

Selanjutnya, yang digunakan dalam bab ini : Metode persediaan periodik.

Metode Persediaan Periodik / Persediaan Fisik

 Umumnya digunakan pada perusahaan yang menjual barang dagangan dengan harga relatif murah, tetapi frekuensi penjualannya sangat sering.

 Jurnal Pembelian barang dagangan:
Pembelian …………………………………. Rp xxx
Kas/Utang Dagang..………………… Rp xxx

 Jurnal Penjualan barang dagangan:
Kas/Piutang Dagang …………….………. Rp xxx
Penjualan …………………..………. Rp xxx

 Rekening Persediaan tidak digunakan untuk mencatat pertambahan persediaan karena transaksi pembelian dan tidak digunakan untuk mencatat pengurangan persediaan karena transaksi penjualan.

 Persediaan yang ada pada suatu saat tertentu dan Harga pokok penjualan dapat diketahui dari perhitungan fisik persediaan yang ada di gudang, yang biasanya dilakukan menjelang penyusunan laporan keuangan.

 Hal-hal yang mempengaruhi penentuan Harga pokok penjualan:
1. Harga pokok barang yang ada pada awal periode (persediaan awal)
2. Harga pokok barang yang dibeli selama periode (harga pokok pembelian)
3. Harga pokok barang yang belum terjual dan ada dalam persediaan pada akhir periode (persediaan akhir)

Contoh perhitungan Harga pokok penjualan (HPP) :

Jika diketahui persediaan awal periode Rp 120.000,0, harga pokok pembelian selama periode Rp 800.000,-, dan persediaan akhir periode Rp 140.000,-:

Persediaan Awal ………………………………………….. Rp 120.000,-
Tambah: Harga pokok pembelian selama periode ……. Rp 800.000,-

Harga pokok barang yang tersedia untuk dijual ……….. Rp 920.000,-
Kurang: Persediaan akhir ………………………………… Rp 140.000,-

Harga pokok penjualan …………………………………… Rp 780.000,-

HARGA POKOK PEMBELIAN

 Ditentukan oleh:
1. Harga pokok barang yang dibeli (angkanya diperoleh dari rekening pembelian)
2. Dikurangi penyesuaian karena adanya retur dan potongan pembelian (angka transaksi ini dicatat dalam rekening khusus yang terpisah dari rekening pembelian)
3. Dikurangi penyesuaian karena adanya potongan tunai pembelian (angka transaksi ini dicatat dalam rekening khusus yang terpisah dari rekening pembelian)
4. Ditambah penyesuaian karena adanya biaya pengangkutan untuk mengangkut barang sampai di gudang perusahaan (angka transaksi ini dicatat dalam rekening yang terpisah dari rekening pembelian)

Potongan Rabat

 Yaitu: Potongan khusus, yang berupa pengurangan harga dari daftar harga resmi/katalog

 Potongan rabat diberikan oleh pabrik atau grosir kepada pembeli tertentu, seperti dealer atau pembeli yang melakukan pembelian dalam jumlah besar.

 Rabat dapat ditetapkan dengan tarif tunggal atau berganda

 Contoh: barang dengan harga menurut daftar sebesar Rp 100.000,- dijual dengan rabat 30%. Harga jual sesungguhnya menjadi Rp 70.000,- dengan perhitungan:

Harga menurut daftar ………………………………… Rp 100.000,-
Dikurangi: Rabat 30% x Rp 100.000,- ……………… Rp 30.000,-

Harga jual ……………………………………………… Rp 70.000,-

Untuk konsumen tertentu, kadang-kadang penjual memberikan rabat berganda, misal 30% san 10%. Dalam contoh di atas, harga jualnya menjadi Rp 63.000,-, dengan perhitungan sbb:

Harga menurut daftar ………………………………… Rp 100.000,-
Dikurangi: Rabat pertama 30% x Rp 100.000,- …… Rp 30.000,-

Sisa ……..……………………………………………… Rp 70.000,-
Dikurangi : Rabat kedua 10% x Rp 70.000,- ………. Rp 7.000,-

Harga jual ……………………………………………… Rp 63.000,-

 Rabat tidak dicatat dalam pembukuan, baik dalam pembukuan pembeli atau penjual, tetapi hanya untuk menentukan harga jual sesungguhnya.

Biaya Angkut Pembelian

 Merupakan biaya untuk mengangkut barang dari tempat penjual ke tempat pembeli.

 Biaya ini dapat menjadi beban penjual atau pembeli.

 Apabila menjadi beban pembeli, biaya ini akan menambah harga pokok barang yang dibeli.

 Jurnal untuk mencatat biaya ini:
Biaya Angkut Pembelian …………………. Rp xxx
Kas …………………………………… Rp xxx

 Rekening Biaya angkut pembelian dilaporkan dalam laporan rugi-laba pada bagian Harga pokok penjualan, sebagai penambah pembelian bersih.

HARGA POKOK BARANG YANG TERSEDIA UNTUK DIJUAL

 Yaitu : Harga pokok pembelian dari seluruh barang yang dibeli selama periode, ditambah harga pokok persediaan yang ada pada awal periode (persediaan awal)

 Contoh: lihat Laporan Rugi-laba (sebagian) PT. Langgeng

PERSEDIAAN AKHIR

 Harga pokok persediaan akhir periode : Hasil perhitungan jumlah fisik persediaan dikalikan dengan harga pokok yang sesuai.

HARGA POKOK PENJUALAN

 Harga pokok penjualan: Persediaan awal ditambah harga pokok barang yang dibeli, dikurangi persediaan akhir.

Akuntansi dikenal sebagai sistem pembukuan “double entry”. Menurut sejarah yang diketahui awam dan terdapat dalam berbagai buku “Teori Akuntansi”, disebutkan muncul di Italia pada abad ke-13 yang lahir dari tangan seorang Pendeta Italia bernama Luca Pacioli. Beliau menulis buku “Summa de Arithmatica Geometria et Propotionalita” dengan memuat satu bab mengenai “Double Entry Accounting System”. Dengan demikian mendengar kata ”Akuntansi Syariah” atau “Akuntansi Islam”, mungkin awam akan mengernyitkan dahi seraya berpikir bahwa hal itu sangat mengada-ada.

Namun apabila kita pelajari “Sejarah Islam” ditemukan bahwa setelah munculnya Islam di Semananjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan terbentuknya Daulah Islamiah di Madinah yang kemudian di lanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin terdapat undang-undang akuntansi yang diterapkan untuk perorangan, perserikatan (syarikah) atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta (hijr), dan anggaran negara. Rasulullah SAW sendiri pada masa hidupnya juga telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan sebutan “hafazhatul amwal” (pengawas keuangan). Bahkan Al Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap masalah ini sebagai suatu masalah serius dengan diturunkannya ayat terpanjang , yakni surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan transaksi, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dipedomani dalam hal tersebut. Sebagaimana pada awal ayat tersebut menyatakan “Hai, orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya………”

Dengan demikian, dapat kita saksikan dari sejarah, bahwa ternyata Islam lebih dahulu mengenal system akuntansi, karena Al Quran telah diturunkan pada tahun 610 M, yakni 800 tahun lebih dahulu dari Luca Pacioli yang menerbitkan bukunya pada tahun 1494.
Dari sisi ilmu pengetahuan, Akuntansi adalah ilmu informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya yang dikelompokkan dalam account, perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan laba. Dalam Al Quran disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini, Al Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surah Asy-Syu’ara ayat 181-184 yang berbunyi:”Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.”
Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, menurut Umer Chapra juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang Akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Seorang Akuntan akan menyajikan sebuah laporan keuangan yang disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi yang dijalankan oleh sebuah manajemen yang diangkat atau ditunjuk sebelumnya. Manajemen bisa melakukan apa saja dalam menyajikan laporan sesuai dengan motivasi dan kepentingannya, sehingga secara logis dikhawatirkan dia akan membonceng kepentingannya. Untuk itu diperlukan Akuntan Independen yang melakukan pemeriksaaan atas laporan beserta bukti-buktinya. Metode, teknik, dan strategi pemeriksaan ini dipelajari dan dijelaskan dalam Ilmu Auditing.

Dalam Islam, fungsi Auditing ini disebut “tabayyun” sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Hujuraat ayat 6 yang berbunyi: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Kemudian, sesuai dengan perintah Allah dalam Al Quran, kita harus menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam Neraca, sebagaimana digambarkan dalam Surah Al-Israa’ ayat 35 yang berbunyi: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dari paparan di atas, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa kaidah Akuntansi dalam konsep Syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber Syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang Akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.
Dasar hukum dalam Akuntansi Syariah bersumber dari Al Quran, Sunah Nabwiyyah, Ijma (kespakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu, dan ‘Uruf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah Akuntansi Konvensional. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan Akuntansi tersebut.

Persamaan kaidah Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional terdapat pada hal-hal sebagai berikut:
1. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi;
2. Prinsip penahunan (hauliyah) dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan;
3. Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal;
4. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang;
5. Prinsip perbandingan (muqabalah) dengan prinsip perbandingan income dengan cost (biaya);
6. Prinsip kontinuitas (istimrariah) dengan kesinambungan perusahaan;
7. Prinsip keterangan (idhah) dengan penjelasan atau pemberitahuan.

Sedangkan perbedaannya, menurut Husein Syahatah, dalam buku Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam, antara lain, terdapat pada hal-hal sebagai berikut:
1. Para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, dan juga hingga saat ini apa yang dimaksud dengan modal pokok (kapital) belum ditentukan. Sedangkan konsep Islam menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku, dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam ruang lingkup perusahaan yang kontinuitas;
2. Modal dalam konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar), sedangkan di dalam konsep Islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (cash) dan harta berupa barang (stock), selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang;
3. Dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya, bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagi sumber harga atau nilai;
4. Konsep konvensional mempraktekan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta mengenyampingkan laba yang bersifat mungkin, sedangkan konsep Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko;
5. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram, sedangkan dalam konsep Islam dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi, juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada, dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama fiqih. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal;
6. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual-beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh.
Dengan demikian, dapat diketahui, bahwa perbedaan antara sistem Akuntansi Syariah Islam dengan Akuntansi Konvensional adalah menyentuh soal-soal inti dan pokok, sedangkan segi persamaannya hanya bersifat aksiomatis.

Menurut, Toshikabu Hayashi dalam tesisnya yang berjudul “On Islamic Accounting”, Akuntansi Barat (Konvensional) memiliki sifat yang dibuat sendiri oleh kaum kapital dengan berpedoman pada filsafat kapitalisme, sedangkan dalam Akuntansi Islam ada “meta rule” yang berasal diluar konsep akuntansi yang harus dipatuhi, yaitu hukum Syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia, dan Akuntansi Islam sesuai dengan kecenderungan manusia yaitu “hanief” yang menuntut agar perusahaan juga memiliki etika dan tanggung jawab sosial, bahkan ada pertanggungjawaban di akhirat, dimana setiap orang akan mempertanggungjawab kan tindakannya di hadapan Tuhan yang memiliki Akuntan sendiri (Rakib dan Atid) yang mencatat semua tindakan manusia bukan saja pada bidang ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan pelaksanaan hukum Syariah lainnya.
Jadi, dapat kita simpulkan dari uraian di atas, bahwa konsep Akuntansi Islam jauh lebih dahulu dari konsep Akuntansi Konvensional, dan bahkan Islam telah membuat serangkaian kaidah yang belum terpikirkan oleh pakar-pakar Akuntansi Konvensional. Sebagaimana yang terjadi juga pada berbagai ilmu pengetahuan lainnya, yang ternyata sudah diindikasikan melalui wahyu Allah dalam Al Qur’an. “……… Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (QS.An-Nahl/ 16:89)

Akuntansi Dasar
Pengertian, Definisi dan Persamaan Akuntansi
Akuntansi merupakan bentuk penyajian informasi yang berasal dari transaksi dan hasilnya (output) adalah laporan keuangan. Ditilik dari manfaat akuntansi ada dua kepentingan yaitu kepentingan internal dan kepentingan eksternal.

Laporan Keuangan
Neraca merupakan salah satu hasil proses akuntansi yang menunjukkan posisi dari komposisi kekayaan, kewajiban serta modal perusahaan.
Pengertian akuntansi meliputi pengertian yang mencakup proses akuntansi yang tidak dapat dilakukan tanpa keruntutan proses. Produk akuntansi berupa laporan keuangan meliputi dua laporan yaitu neraca/balance sheet dan laporan rugi-laba atau loss and income statement. Dari kedua laporan tersebut dapat disusun laporan perubahan modal secara periodik.
Untuk balance sheet menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan perkiraan riil antara lain asset yang terdiri dari current assets, fixed assets, dan liabilities serta capital.
Sedangkan laporan rugi-laba disusun secara periodik yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan, harga pokok penjualan, biaya pemasaran, biaya umum dan pendapatan bersih.
Neraca atau balance sheet merupakan laporan keuangan yang dibuat secara berkala dan menunjukkan posisi keuangan yaitu keadaaan harta, utang dan modal pada suatu periodik.
Judul neraca menyebutkan nama perusahaan, perkataan neraca, dan tanggal neraca.

Dua bentuk neraca menunjukkan bagaimana modal akhir dihitung, yaitu dengan memperhatikan modal awal, tambahan modal, laba (rugi) bersih dan pengambilan untuk pribadi (prive).
Neraca secara garis besar terdiri dari pengembangan sistem pencatatan persamaan- akuntansi atau biasa disebut accounting equations. Berkembangnya sistem pencatatan ini jika kita kaitkan pada waktu mempelajari dasar-dasar akuntansi maka data trial balance yang berisi data-data perkiraan riil merupakan bahan dasar disusunnya neraca.

Tingkat pemahaman selanjutnya yang harus dikembangkan dan didalami adalah pemahaman tentang latar belakang masing-masing komponen dan unsur neraca termasuk dalam atau bernaung pada heading yang sama.

Penempatan komponen dan unsur-unsur yang sama yang tidak tepat akan berakibat fatal. Kefatalan itu antara lain: neraca tidak menjadi informatif, susunan yang dihasilkan tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan prinsip-prinsip penulisan neraca, pihak-pihak yang berkepentingan tidak dapat memanfaafkan pendalaman pada neraca. Begitu pula pemahaman pada bagian modul berikutnya yaitu modul 2 tentang materi pokok laporan keuangan income statement.

Menempatkan secara tepat unsur-unsur neraca pada headings yang tepat berarti melaksanakan prinsip-prinsip penulisan laporan keuangan neraca. Hasil yang didapat bahwa neraca dapat digunakan sebagaimana mestinya. Penyusunan neraca yang benar akan dapat dimanfaatkan untuk bahan pengambilan keputusan pimpinan, pemegang saham.

Perkiraan dan Buku Besar/Ledger
Jurnal merupakan suatu basis pencatatan dan mampu menjadi sumber informasi keuangan untuk langkah-langkah proses akuntansi maupun untuk di-jadikan bahan sumber informasi apabila terjadi kesalahan-kesalahan di belakang hari menyangkut segala informasi akuntansi.

Siklus Akuntansi
Setelah proses pencatatan maka langkah selanjutnya dalam penyelesaian pekerjaan siklus akuntansi yang nantinya menghasilkan laporan keuangan meliputi langkah-langkah sebagai berikut:
Buku besar merupakan himpunan dari seluruh perkiraan atau rekening yang ditimbulkan oleh transaksi-transaksi yang timbul dalam perusahaan. Data dalam buku besar bisa dilakukan koreksi silang dengan jurnal selain hal tersebut data dari himpunan perkiraan buku besar merupakan sumber informasi yang paling pokok untuk mengetahui perkiraan-perkiraan riil maupun nominal yang ditimbulkan maupun selama satu periode. Saldo-saldo perkiraan buku besar tersebut merupakan bahan penyusunan neraca saldo atau Trial Balance.
1. Menyusun Neraca Saldo, yaitu mengikhtisarikan saldo debit atau kredit rekening-
2. menyusun data-data untuk adjusting, yaitu mengumpulkan dan memper-
3. Neraca Lajur, yaitu melakukan penyesuaian data-data dalam neraca saldo dengan
4. Menyusun Laporan Keuangan, yaitu melalui data-data yang terdapat di dalam
5. Menyediakan dan menutup rekening-rekening, yaitu mencatat pos-pos
6. Menyesuaikan kembali Neraca Saldo setelah penutupan, yaitu. untuk mengecek
7. Menyesuaikan kembali rekening-rekening, yaitu membuat jurnal penyesuaian

Kas
Kas merupakan pos yang paling aktif di dalam laporan keuangan dan sebagian besar transaksi dalam suatu perusahaan berkaitan dengan kas. Unsur-unsur kas adalah semua mata uang baik kertas maupun logam, mata uang dalam negeri maupun luar negeri. Selain mata uang termasuk juga dalam golongan kas beberapa surat-surat berharga yang mempunyai sifat-sifat seperti mata uang. Sumber kas suatu perusahaan dapat berasal dari penjualan baik kontan maupun secara kredit, pinjaman maupun bantuan secara cuma-cuma.

Rekonsiliasi Bank
Banyak perusahaan yang memanfaatkan jasa bank untuk penerima atau penyimpan semua penerimaan dan mengurus atau melaksanakan pembayaran perusahaan dalam hal ini adalah penggunaan cek. Seringkali sisa kas di bank antara catatan perusahaan dan catatan bank berbeda. Hal ini terjadi karena:
Karena sifat-sifat atau kreativitasnya, kas merupakan unsur aktiva yang paling mudah diselewengkan. Karena itu pulalah pengawasan terhadap kas amat penting. Ada beberapa macam cara yang dapat digunakan dalam pengawasan kas yaitu pemisahan antara fungsi penyimpanan dan pengawasan kas, penyimpanan uang kas di bank, voucher system dan pemeriksaan kas secara tiba-tiba. Dengan cara-cara tersebut maka penyelewengan penyalahgunaan kas dapat dikurangi atau mungkin dihindari.
Banyak perusahaan yang telah memanfaatkan jasa bank untuk lalu lintas uangnya. Pengeluaran uang kas melalui bank demikian juga sering kas yang sudah diterima perusahaan disimpan di bank. Untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang relatif kecil dan bila dilakukan dengan cek bank hanya akan menimbulkan kesulitan. Hal ini tidak melancarkan pembayarannya, mungkin perusahaan mengambil kebijaksanaan untuk membentuk dana khusus dengan jumlah yang relatif kecil. Dana inilah yang disebut dengan kas kecil (petty cash). Ada 2 (dua) metode pembukuan petty cash yaitu metode imprest dan metode fluktuasi.
1. Penundaan pembukuan oleh salah satu pihak
2. Adanya kesalahan dalam pembukuan transaksi oleh satu pihak.
Untuk itu dibuat satu daftar untuk mencocokkan kedua saldo tadi. Daftar itu disebut daftar rekonsiliasi bank atau laporan rekosiliasi bank (bank reconsiliation statement).
Penyebab timbulnya perbedaan tadi dapat digolongkan menjadi:
1. Elemen-elemen yang oleh perusahaan sudah dicatat sebagai penerimaan uang tetapi
2. Elemen-elemen yang sudah dicatat sebagai penawaran oleh bank tetapi belum dicatat
3. Elemen-elemen yang sudah dicatat sebagai pengeluaran oleh perusahaan.
4. Elemen-elemen yang sudah dicatat oleh bank sebagai pengeluaran tetapi belum

Account Receivables
Dalam Kegiatan Belajar 1 ini Anda sudah mengenal apa yang dimaksud dengan account receivables dan apa yang termasuk dalam account receivables. Sumber utama terjadinya account receivables adalah adanya keadaan penjualan berdasarkan kredit, sehingga penagihan dilakukan beberapa waktu setelah penjualan itu.

Bad Debt
Setelah kita menginjak pada Kegiatan Belajar kedua ini, maka Anda akan bertambah kaya pengetahuan mengenai pengertian-pengertian yang sangat erat sekali hubungannya dengan account receivable, karena dalam proses Kegiatan Belajar 2 ini Anda telah mendapatkan pengetahuan mengenai: bad debt, bad debt recovered, allowance for bad debt dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

Notes Receivables
Notes Receivable dapat diperjualbelikan dan berpindah-pindah dengan pemiliknya sebelum tiba saat debitur harus melunasinya. Pemilik yang memiliki notes paling akhir yang nantinya berhak memintakan pembayaran kepada debitur setelah sampai pada waktu dijanjikan (hari jatuh tempo).
Pengetahuan kita mengenai account receivables tidak hanya sekedar mengetahui apa artinya, tetapi juga dapat mengerti apa yang dapat dicatat di dalam account receivables itu sendiri, sebab tidak semua penjualan secara kredit dapat dimasukkan ke dalam account receivables. Sedangkan yang dimasukkan ke dalam account receivables adalah tagihan-tagihan yang ada jaminannya dapat direalisir akan dimasukkan ke dalam pembukuan pada perkiraan yang lain/yang berbeda yang akan saya kemukakan pada kegiatan belajar selanjutnya.
Dari contoh-contoh yang telah diberikan pada Kegiatan Belajar 1 cukup jelaslah kiranya bagaimana mekanisme pembukuan dari suatu transaksi yang berkaitan dengan account receivables. Di samping itu juga mengenai bagaimana caranya menutup suatu account receivables pada akhir tutup pembukuan serta bagaimana pemunculannya pada suatu neraca untuk tahun berikutnya.

Dengan belajar contoh-contoh yang telah diberikan sebagai pelengkap di dalam saya memberikan gambaran kepada Anda begaimana mekanisme pembukuannya terhadap transaksi-transaksi yang terjadi dalam kaitannya dengan Kegiatan Belajar 2 ini.
Akan tetapi sering terjadi bahwa debitur tidak bersedia membayar kepada pemilik yang terakhir ini. Apablia terjadi hal yang demikian, maka yang harus bertanggung jawab adalah kreditur yang paling awal yaitu yang melakukan perjanjian notes tersebut dengan debitur. Kredit yang pertama inilah yang harus melunasi piutang itu kepada kreditur terakhir, baru kemudian ia nantinya akan ganti menagih kepada debitur yang bersangkutan.
Dengan demikian, walaupun kreditur paling awal sudah menjual “notes”-nya, akan tetapi tanggung jawab masih harus dipikul, apabila debitur tidak bersedia membayar kepada pemilik notes yang terakhir.

Pengertian Inventory dan Metode Pembukuan
Inventory adalah persediaan barang-barang yang menjadi objek usaha pokok perusahaan. Yang termasuk dalam persediaan barang-barang tersebut adalah persediaan bahan mentah, beserta bahan pembantu, persediaan barang-barang yang harus dicatat dalam pembukuan, baik yang menyangkut pengeluaran (penjualan) dan pemasukan (pembelian) barang-barang. Dengan melihat pada pembukuan tersebut, perusahaan dapat mengetahui nilai persediaan yang ada di gudang. Dengan demikian adanya pembukuan/pencatatan persediaan barang-barang yang menghindari adanya pengeluaran-pengeluaran terhadap persediaan barang-barang. Ada dua metode yang dapat digunakan dalam unit mencatat persediaan barang-barang, yaitu dengan metode perpetual (inventarisasi terus menerus) dan inventarisasi fisik (metode physical).

Berbagai Cara Penilaian Invetory
Ada beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk penilaian inventory : metode first in first out, metode last in first out, metode weighted average, metode At. Retail dan metode moving average.
Perpetual inventory system dipergunakan apabila macam barang yang dijual tidak banyak; dalam hal sebaliknya dipergunakan periodic inventory system.
Inventarisasi umumnya dilakukan pada waktu penutupan tahun buku dengan mengentikan operasi perusahaan. Walaupun demikian inventarisasi tanpa menghentikan aktivitas perusahaan dapat juga dilakukan.
Penilaian inventory untuk perusahaan berbeda dengan penilaian inventory untuk perusahaan dagang, khususnya yang menyangkut perhitungan equivalent unit. Equivalent unit adalah jumlah unit yang seharusnya dapat di produsir baik pada awal maupun akhir periode pembukuan. Perhitungan equivalent unit berlaku bagi barang-barang yang belum selesai menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Barang-barang tersebut disebut barang setengah jadi. Penilaian inventory pada perusahaan industri menyangkut perhitungan biaya yang telah digunakan barang-barang setengah jadi. Jumlah unit equivalent terdiri dari :
1. Jumlah unit yang diselesaikan pada awal periode
2. Jumlah unit yang diselesaikan pada akhir periode
3. Jumlah unit yang dihasilkan selama periode pembukuan dan sudah dalam bentuk barang jadi.
Penilian persediaan dapat dilakukan dengan cara specifik identification method, average cost, fifo dan lifo. Kemudian dilanjutkan dengan memilih antara penilaian berdasarkan “cost” atau “harga terendah antara cost dan market”.
Plant and Equipment
Plant dan equipment merupakan tangible fixed assets (aktiva tetap berwujud) yang bersifat permanen. Disebut relatif permanent karena digunakan untuk jangka waktu yang lama yaitu lebih dari satu periode akuntansi. Aktiva tetap berwujud merupakan salah satu bentuk yang dimiliki perusahaan dan tampak pada neraca perusahaan. Oleh karena itu segala sesuatu yang menyangkut perubahan nilai dari aktiva tersebut harus dicatat. Misalnya berkurangnya nilai mesin-mesin produksi karena telah digunakan, harus diperhitungkan sebagai biaya penyusutan. Demikian pula segala biaya yang ditimbulkan untuk memperoleh aktiva tetap, hingga siap digunakan dalam kegiatan perusahaan, harus diperhitungkan sebagai harta perolehan.

Depreciation
Depresiasi/penyusutan adalah penggantian nilai prestasi yang hilang dari plant dan equipment yang mengakibatkan berkurangnya nilai assets tersebut. Istilah depresiasi ini dipergunakan untuk menggambarkan biaya dari tangible assets, seperti misalnya mesin-mesin untuk proses produksi dan gedung. Dengan kata lain depresiasi dibebankan pada assets yang tangible (berwujud), tahan lama, dipergunakan dalam operasi perusahaan dan dimiliki tidak untuk dijual.

Revaluasi(Penilaian Kembali)
Dilihat dari segi akuntansinya, tujuan yang harus dicapai dalam melakukan penilaian kembali (revaluasi) terhadap plant dan equipment yang dimiliki oleh perusahaan ialah agar laba-rugi periodik yang telah ditentukan melalui proses mempertemukan antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dapat menggambarkan secara layak tentang hasil usaha perusahaan.
Asset tersebut perlu disusutkan, agar pada saat assets dinyatakan secara ekonomis sudah tidak menguntungkan lagi, perusahaan dapat membeli assets yang baru.
Yang perlu diperhatikan oleh setiap perusahaan adalah umur ekonomis dari suatu assets misalnya mesin-mesin untuk proses produksi. Walaupun mesin ini dikatakan tahan lama, tetapi tetap mempunyai umur ekonomis tertentu. Pada saat mesin tersebut biayanya melebihi/tidak seimbang dengan hasil produksinya, maka pada saat itulah mesin tersebut harus diganti dengan mesin yang baru.
Cara-cara penyusutan dapat diatur menurut kebijaksanaan perusahaan dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Metode yang akan digunakan hendaknya yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan yang bersangkutan. Metode accelerated depreciation akan memberikan manfaat dengan adanya working capital yang lebih besar pada tahun-tahun pertama dibandingkan dengan jika digunakan straight line method atau units of production method.
Penilaian kembali yang dilakukan terhadap plant dan equipment yang bisa berakibat kenaikan nilai (appraisal) dari plant dan equipment yang bersangkutan, maka selanjutnya kenaikan nilai tersebut dibukukan sebagai modal penilaian kembali.
Sedang untuk penilaian kembali yang dilakukan terhadap plant dan equipment yang berakibat penurunan nilai (devaluasi) dari plant dan equipment yang bersangkutan, maka besarnya nilai penurunan rekening-rekening pembukuan untuk plant dan equipment yang bersangkutan.

Current Liabilities (Utang Lancar)
Di dalam akuntansi yang dimaksud dengan utang adalah jumlah uang yang dinyatakan atas kewajiban-kewajiban perusahaan untuk menyerahkan barang-barang atau jasa kepada pihak lain di masa yang akan datang. Kewajiban-kewajiban mana timbul sebagai akibat dari transaksi-transaksi yang telah terjadi sebelumnya. Sedang yang dimaksud dengan utang lancar (current liabilitas) ialah semua utang-utang atau kewajiban-kewajiban perusahaan kepada pihak lain kecuali pemilik perusahaan, yang harus dipenuhi atau dilunasi dalam jangka pendek (kurang dari satu tahun).

Utang Jangka Panjang (Long Term Debt)
Utang jangka panjang adalah meliputi semua utang atau kewajiban keuangan yang jatuh temponya lebih dari satu periode akuntansi terhitung sejak tanggal laporan keuangan (neraca). Sehingga utang jangka panjang berbeda dengan utang jangka pendek atau lancar, yang jangka waktu pelunasannya tidak lebih dari satu periode akuntansi. Utang timbul atau berasal dari transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang melibatkan pihak lain atau ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang tidak dapat ditetapkan secara sepihak baik oleh pemilik maupun manajemen saja.
Pada dasarnya utang dipengaruhi oleh unsur ketidakpastian. Sehinga jika dilihat dari segi derajat unsur ketidakpastian yang terkandung di dalamnya itu, maka current liabilitas dapat digolongkan menjadi dua yaitu 1) utang yang jumlahnya dapat ditentukan secara pasti dan 2) utang yang jumlahnya ditaksir.
Yang termasuk utang yang jumlahnya dapat ditentukan pasti adalah meliputi semua kewajiban-kewajiban untuk membayar yang jumlah dan tanggal jatuh tempo sudah pasti. Adapun jenis utang yang termasuk golongan utang ini antara lain adalah: account payable (utang dagang), notes payable (wesel bayar), accrued payable (biaya yang masih harus dibayar), utang funds, deferred revenue (utang pendapatan), dividend payable (utang dividen).
Pada dasarnya ada beberapa jenis utang yang jumlahnya secara pasti tidak dapat ditentukan, walaupun peristiwa-peristiwa atau transaksi-transaksi yang menyebabkan timbulnya kewajiban untuk menyerahkan kewajiban aktiva atau jasa kepada pihak lain sudah berlangsung, oleh karena itu untuk menentukan jumlah utang dilakukan penaksiran, dan yang termasuk jenis utang ini antara lain ialah: utang garansi atas produk yang dijual dan utang hadiah yang ditawarkan kepada konsumen
Setelah satu bentuk utang jangka panjang yang sangat sederhana di dalam akuntansinya adalah utang wesel (wesel bayar) jangka panjang atau long term notes dengan satu tanggal jatuh tempo. Bentuk lain dari utang jangka panjang adalah bond payable (utang obligasi) yaitu suatu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu dikemudian hari dan bunga tertentu secara periode selama jangka waktu yang tertentu pula.
Dengan kata lain obligasi merupakan surat pengakuan utang yang disertai oleh kepastian mengenai tanggal pembayaran bunganya. Di samping itu surat utang obligasi merupakan salah satu sarana bagi perusahaan di dalam mendapatkan sumber dananya, apabila perusahaan tidak menghendaki untuk mengeluarkan saham baru beserta konsekuensinya.

Akuntansi Pembelian
Pada prinsipnya accounting untuk pembelian adalah sejalan dengan accounting untuk penjualkan, hanya dilihat dari pihak yang berlawanan.
1. Accounts receivable akan tersangkut apabila terjadi penjualan kredit (Dr) dan penerimaan hasil penjualan tersebut dikemudian hari.
2. Cash account akan tersangkut apabila terjadi penjualan tunai atau penerimaan hasil penjualan kredit.
3. Sales account akan tersangkut baik kalau terjadi penjualan kredit maupun penjualan tunai.
4. Sales returns & allowances account akan tersangkut apabila ada barang-barang yang dikembalikan karena rusak atau apabila kerusakan-kerusakan sedemikian rupa sehingga pembeli diberi potongan harga.
5. Sales discount account akan tersangkut apabila perusahaan memberikan potongan harga karena pembeli membayar lebih cepat daripada waktu yang sudah ditentukan .
6. Trade discount tidak pernah dibukukan ke dalam sales discounts account.
7. Cash discount dicatat dalam sales discounts account.
Proses accounting penjualan dapat digambarkan di dalam ikhtisar sebagai berikut:
1. Proses accounting untuk pembelian
2. Perbandingan Accounting

Akunting Pengendalian
Laporan akunting untuk operasional bagian pada umumnya terbatas pada daftar pendapatan. Dan daftar pendapatan dari tiap bagian ini tidak akan dikeluarkan kepada para pemegang saham.
Akunting Pabrik
Terdapat perbedaan dalam proses penyusunan worksheet untuk perusahaan industri pabrik, jika dibandingkan dengan worksheet suatu perusahaan perdagangan.
Tingkat akunting bagian yang dapat digunakan untuk analisis dari operasi-operasi oleh tiap bagian dapat disudahi dengan penetapan laba bruto dari penjualan-penjualan atau dapat juga diperluas sampai pada penetapan pendapatan netto.
Metode akunting khusus untuk cabang perusahaan apabila digunakan sistem sentralisasi, maka cabang perusahaan hanya menyelenggarakan catatan-catatan dasar dari transaksi-transaksinya yang selanjutnya mengirim semua tembusan dokumen ke kantor pusat untuk dicatat ke dalam buku jurnal. Jadi cabang tidak menyusun buku untuk buku-buku jurnal maupun buku besar.
Selain kalau digunakan sistem desentralisasi, tiap cabang menyelenggarakan sistem akuntingnya sendiri dengan buku jurnal dan buku-buku besarnya sendiri pula.
Perbedaan pandangan terhadap bahan mentah dengan barang jadi yang ditentukan oleh produsen tingkat tertentu menyebabkan accounting untuk perusahaan industri pabrik berbeda dengan accounting perusahaan perdagangan. Perbedaan yang lain, antara lain dalam hal menentukan Cost of Good Sold, dimana Cost of Good Manufactured mengganti purchases (dalam pemisahan perdagangan).
Letak perbedaan Cost of Good Manufactured dengan Manufacturing Cost adalah cost of goods manufactured merupakan harga pokok barang-barang jadi yang diproduksi selama periode bersangkutan, sedangkan manufacturing cost adalah seluruh biaya-biaya yang berhubungan dengan pembuatan barang-barang, baik barang jadi maupun barang setengah jadi.
Proses Worksheet:
1. Selama items yang diperlukan untuk menentukan Cost of Goods Manufacturing dimasukkan/dipindahkan ke dalam manufacturing statement. Selisih antara jumlah debit dan kredit pada manufacturing statement dipindahkan ke income statement pada sisi debit.
2. Setelah adjustment dilakukan maka angka-angka adjustment trial balance ditambah dengan angka adjustment dipindahkan ke manufacturing statement, income statement pada sisi debit.
3. Yang dimasukkan ke manufactured statement adalah semua perkiraan cost/expense di luar proses pembuatan barang dimasukkan ke income statement yang merupakan selisih antara debit dan kredit dari manufacturing statement. Semua inventory dimasukkan ke manufacturing statement kecuali perkiraan finished goods inventory


Blog Stats

  • 2,297,280 hits