Kuliah Akuntansi

Archive for the ‘Tak Berkategori’ Category

Jurnal Akuntansi/Volume XX, No. 01, Januari 2016: 70-85

Abstract:

This study aims to determine the effect of Social Disclosure, Corporate Diversification and Compensation Bonuses both together (simultaneous) or individually (Partial) against the Earnings Management in Manufacturing Companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2012-2014. The data in this research is secondary data obtained from the financial statements and the Annual Report of companies in Indonesia Stock Exchange (IDX). The population in this research is manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in the year 2012-2014 as many as 141 each year with sampling purposive sampling and obtained a sample of 33 companies each year. Methods of data analysis used in this study were using multiple linear regression analysis to test hypotheses using SPSS version 16. The results showed that not all independent variables used in this study had a significant influence on Earnings Management.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengungkapan Sosial, Diversifikasi Perusahaan dan Kompensasi Bonus baik secara bersama sama (Simultan) maupun individu (Parsial) terhadap terhadap Manajemen Laba pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan Laporan Tahunan perusahaan dalam Indonesia Stock Exchange (IDX). Populasi dalam peneltian ini yaitu perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012–2014 yaitu sebanyak 141 tiap tahunnya dengan pengambilan sampel secara purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 33 perusahaan tiap tahunnya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linier berganda guna menguji hipotesis yang ada dengan menggunakan program SPSS versi 16. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini memiliki pengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.
Kata kunci: Manajemen Laba, Pengungkapan Sosial, Diversifikasi perusahaan dan Kompensasi Bonus

Dwi Ermayanti
Lina Nasihatun Nafidah
STIE PGRI Dewantara Jombang
Abstract
Various crisis faced by Indonesian nation recently, can’t avoid the failure of government in developing governance management system which is relied on good governance principles. This is reflected on the organizational performance of public sector which is often depicated unproductive, inefficient, lower quality, impecunious of creativity and innovation, and various other criticsm. In this case, the government need to manage its area to have better governance. Therefore, the researcher is interest in analysis the implementation of good government governance at sub-province Jombang. The variable used in this research is commitment of beureucrate (X1), cultural of beureucrate (X2), quality of human resource (X3) and also implementation of good governance governmentat (Y), with overall population of laboring executive office are 896. The technics of withdrawal sample used is Simple Random Sampling and obtained by 277 respondent. These research uses primary source in the form of quitioners, and then analyses by using technics multiple linier regression. Results from this research is that the commitment of Bureaucracy ( X1 ) , Bureaucratic Culture ( X2 ) , and the Quality of Human Resources ( X3 ) effect on Implementation of Good Governance Government .
Keywords: Commitment Of Beureucrate, Cultural of Beureucrate, Quality of Human Resources and also Implementation Of Good Governance Government.

INTRODUCTION
Mencermati kondisi birokrasi pemerintah saat ini, pemikiran Peter Drucker dalam pernyataan Bappenas (2007) mesti digarisbawahi bersama, yakni ; “Sebenarnya tidak ada bangsa yang miskin atau terbelakang, yang ada adalah bangsa yang tidak terkelola (unmanaged) dengan baik”. Pemikiran Peter Drucker tersebut, dapat dijadikan sebagai pijakan hipotesis tentang faktor penyebab krisis yang melanda Indonesia khususnya citra (brand image) negatif yang melekat pada birokrasi pemerintah. Birokrasi merupakan instrument penting dalam masyarakat yang kehadirannya tak mungkin terelakkan, birokrasi adalah sebuah konsekuensi
2 Konferensi Regional Akuntansi (KRA) dan Doktoral Kolokium 2014
logis dari diterimanya hipotesis bahwa Negara mempunyai misi suci yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya, karena itu Negara harus terlibat langsung dalam memproduksi barang dan jasa publik yang diperlukan oleh rakyatnya. Negara secara aktif terlibat dalam kehidupan sosial rakyatnya, bahkan jika perlu Negara yang memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya, untuk itu Negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi.
Good Governance merupakan semboyan yang sedang gencar-gencarnya dipromosikan oleh pemerintah, semboyan itu sekilas memang suatu hal yang sangat didambakan oleh semua sektor, baik publik maupun swasta mengingat efek domino yang dapat diwujudkan dari implementasi good governance. Response terhadap kebutuhan pembentukan sistem governance pada beberapa tahun ini adalah sangat tinggi, hal ini belajar dari pengalaman akibat banyaknya organisasi yang memiliki kinerja yang sangat tidak menggembirakan, di samping itu, tidak efektifnya perangkat hukum dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan organisasi adalah telah menjadi titik sentral perhatian banyak akademisi dan praktisi untuk melakukan penataan terhadap sistem governance.
Pembangunan Standar Akuntansi Sektor Publik diharapkan dapat menjadi pijakan hukum yang kuat dan jelas bagaimana pengelolaan sumber daya ekonomi Pemerintah harus dilaporkan secara adil, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, pertanggungjawaban para eksekutif pemerintah dapat dinilai apakah mereka sudah mengelola sumber daya ekonomi secara efektif, produktif dan efisien dalam rangka memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat.
Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik Negara/Daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut
3 Konferensi Regional Akuntansi (KRA) dan Doktoral Kolokium 2014
menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian, saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang dibutuhkan dan substansial keberadaannya. Seiring dengan hal tersebut maka makin marak tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan penciptaan lembaga-lembaga sektor publik yang good public and corporate governance (Mardiasmo, 2004). Maksudnya adalah organisasi sector public dalam pengelolaanya juga harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas publik. Namun demikian, pengelolaan pemerintahan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat belum mendapatkan pelayanan yang optimal dari oemerintah serta transparansi dan akuntabilitas public masih rendah. Kondisi ini terjadi karena belum diimplementasikannya good governance secara optimal.
Permasalahan ini semakin rumit manakala tuntunan good governance mengharuskan perubahan berbagai aspek terkait dari semua sistem penyelenggaraan pemerintahan yang sudah tertanam lama, terlebih-lebih jika dihadapkan pada sistem pemeritahan yang sudah sangat patologis, perubahan yang diinginkan adalah meliputi aspek kinerja kepegawaian sampai dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan pada level elite pemerintahan (Setyorini, 2004). Good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaiu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya alignment (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep “good governance” dalam penyelenggaran kekuasaaan pemerintah Negara merupakan tantangan tersendiri (Sedarmayanti, 2004).
Belum teraktualisasikannya tata kepemerintahan yang baik juga dipengaruhi oleh budaya birokrasi serta masih rendahnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, rendahnya kompetensi ditandai dengan masih rendahnya komitmen dan integritas, rendahnya kemampuan atas tugas dan tanggung jawabnya, dan lemahnya inisiatif dan inovatif. Masih sedikitnya pegawai Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya saat ini merupakan salah satu kendala bagi
4 Konferensi Regional Akuntansi (KRA) dan Doktoral Kolokium 2014
pemerintahan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut salah satunya dapat dilihat dari penyusunan laporan keuangan pemerintahan kabupaten yang masih belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemeritah (SAP) yang telah ditetapkan.
Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui pencapaian / pelaksanaan good governance pada Pemerintahan Kabupaten Jombang. Agar dapat diketahui sejauh mana Implementasi Good Governance dalam Pemerintah Kabupaten Jombang serta adakah pengaruh Komitmen Birokrasi, Budaya Birokrasi serta Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Implementasi Good Governance pada Pemerintah Kabupaten Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Komitmen Birokrasi, Budaya Birokrasi serta Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Implementasi Good Government Governance pada Pemerintah Kabupaten Jombang. Serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemkab. dalam implementasi Good Government Governance.
THEORETICAL FRAMEWORK AND HYPOTHESIS DEVELOPMENT
Komitmen Birokrasi
Komitmen adalah kesanggupan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Komitmen birokrasi adalah kesanggupan birokrat untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun salah satu bentuk dari komitmen birokrasi adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Teori kelompok beranggapan bahwa supaya kelompok dapat mencapai tujuannya, maka harus terdapat pertukaran yang positif diantara pimpinan dan pengikutnya (Thoha, 2004). Teori keseimbangan yang berasal dari Theodore Newcomb yang menyatakan bahwa seseorang tertarik kepada orang lain didasarkan atas kesamaan sikap di dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain (Thoha, 2004).
Dengan adanya kesamaan sikap tersebut diharapkan komitmen terhadap organisasi akan semakin tinggi karena komitmen organisasi merupakan suatu keadaan di mana seorang karyawan akan memihak pada suatu organisasi dan tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Adanya kepemihakan karyawan pada organisasi yang memperkerjakannya berarti ia akan bersikap dan berperilaku sesuai dengan
5 Konferensi Regional Akuntansi (KRA) dan Doktoral Kolokium 2014
sistem yang diterapkan oleh organisasi tersebut. Sehingga akan menguntungkan bagi perkembangan dan kesejahteraan kedua belah pihak.
Budaya Birokrasi
Budaya telah menjadi konsep penting dalam memahami masyarakat dan kelompok manusia untuk waktu yang lama. Stoner, dkk. (1995) dalam Susanto (2001), memberikan arti budaya sebagai gabungan kompleks asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain yang menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu.
Budaya merupakan nilai-nilai, kebiasaan, ritual, mitos maupun praktek-praktek yang terus berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat merupakan nafas yang menjiwai dan mengarahkan perilaku para anggota yang semestinya mendasari setiap gerak kehidupan bermasyarakat, dalam hal ini budaya tidak sekedar dasar, namun yang terpenting adalah budaya tersebut memiliki peran sebagai pemberi identitas dan “normative glue” (Robins, 2002).
Berasarkan berbagai uraian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa budaya birokrasi adalah sistem nilai-nilai yang diyakini oleh semua pegawai pemerintahan dan yang dipelajari, diterapkan serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem pelekat dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam birokrasi.
Terdapat beberapa teori utama budaya organisasi yang telah meluas dikenal di kalangan teoritisi dan praktisi organisasi. Pertama adalah teori yang dikemukakan oleh Kluckhon-Strodtbeck (dalam Robbins 2002) yang mengemukakan enam dimensi Budaya dasar. Masing-masing dimensi ini memiliki variasi yang membedakan antara budaya yang satu dengan budaya lainnya. Dimensi pertama adalah hubungan dengan lingkungan yang memiliki variasi dominasi terhadap lingkungan, harmoni dengan lingkungan, dan tunduk atau didominasi oleh lingkungan. Dimensi kedua adalah orientasi waktu yang memiliki variasi tentang orientasi pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dimensi ketiga adalah kodrat atau sifat dasar manusia yang bervariasi tentang pandangan bahwa pada dasarnya manusia itu baik, atau buruk, atau campuran antara baik dan buruk. Dimensi keempat adalah orientasi kegiatan yang memiliki variasi adanya penekanan untuk melakukan tindakan, penekanan untuk menjadi atau mengalami sesuatu, dan penekanan pada upaya mengendalikan kegiatan.
6 Konferensi Regional Akuntansi (KRA) dan Doktoral Kolokium 2014
Dimensi kelima ialah fokus tanggung-jawab yang mempunyai variasi individualistis, kelompok, atau hierarkis. Dimensi terakhir yaitu konsep ruang yang tumpuan variasinya terletak pada kepemilikan ruang yang terbagi pada variasi pribadi, publik atau umum, dan campuran antara keduanya.
Teori lain yang melandasi budaya organisasi adalah Organisasi Klasik yang dikemukakan oleh Taylor dalam Hasibuan (1999) yang menyatakan bahwa untuk mencapai efisiensi intern organisasi dalam membagi tugas-tugas ke dalam peran spesialis, melengkapi dengan prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan yang terinci, serta menetapkan suatu hirarki kekuasaan dengan pengawasan sangat ketat untuk menjamin agar peraturan dan prosedur terpenuhi.
Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa budaya organisasi tidak lepas dari adanya interaksi antara lingkungan sekitar dengan manusia yang memiliki dasar sifat yang berbeda-beda. Sedangkan kinerja organisasi yang baik dapat dilakukan dengan membagi tugas-tugas ke dalam peran spesialis, melengkapi dengan prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan yang terinci yang telah menjadi budaya dalam perusahaan.
Kualitas Sumber Daya Manusia
Dalam birokrasi sumber daya manusia merupakan factor yang teramat penting bagi jalannya roda pemerintahan. Ibarat sebuah kapal maka aparatur pemerintah adalah nahkoda kapal tersebut yang mesti harus tahu untuk apa kapal tersebut, bagaimana menjalankannya dan ke mana tujuan kapal tersebut ( Setyorini, 2004).
Sumber Daya Manusia (SDM) di pandang sebagai asset organisasi yang tak ternilai harganya. Bahkan khususnya untuk menyebut sosok SDM yang handal digunakan terminology human capital. Kendati SDM telah dipandang sebagai asset organisasi yang penting, akan tetapi masih membutuhkan pengelolaan yang baik (Setyorini, 2004).
Semakin tinggi kualitas SDM maka akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan, karena SDM yang unggul mampu menerjemahkan misi dan visi organisasi yang cerdas. Implikasi dari unggulnya SDM akan meningkatkan nilai bagi suatu organisasi, sehingga kualitas layanan yang diberikan oleh organisasi tersebut meningkat (Munarti, 2003) dalam Zuhelmi (2004).
7 Konferensi Regional Akuntansi (KRA) dan Doktoral Kolokium 2014
Pada hakikatnya kapasitas individu terbentuk dari proses pendidikan secara umum, baik melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal. Individu yang berkualitas adalah individu yang memiliki pengetahuan. GTZ dan USAID Clean (2001) menyatakan selain ditentukan oleh pengetahuan, ketrampilan dan kompetensinya, kapasitas individu dibentuk juga oleh factor etika (Yuhertiana, 2004).
Learning Curve Theory yang diungkapkan oleh Shu S Liao yang menyatakan bahwa Seorang karyawan memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman yang tinggi atas suatu pekerjaan, maka waktu yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut makin singkat sehingga diharapkan juga dapat meningkat kinerjanya. (Hammer et. al, 1993).
Teori psikologi hubungan Stimulus-Respons (S-R) selalu menganggap bahwa pengalaman lama dapat memecahkan masalah baru. Maksudnya, apabila seorang pernah membuat kesalahan, dan kesalahan iu sudah diperbaiki, maka kesalahan yang sama tidak akan diperbuat lagi (Chaer, 2002).
Teori belajar menurut Faculty-psychology (Ilmu Jiwa Daya), menurut teori ini jiwa manusia terdiri dari berbagai daya seperti daya berfikir, mengenal, mengingat, mengamat dan lain-lain. Daya-daya ini dapat berkembang dan berfungsi apabila dilatih dengan bahan-bahan dan cara-cara tertentu (Ahmadi, 1990).
Dengan demikian, pendidikan, pengalaman serta pelatihan merupakan diantara faktor yang dapat meningkatkan sebuah kualitas diri seseorang dalam menjalani kehidupannya ke arah yang lebih positif atau dapat membantu seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya.
Good Governance
Arti good dalam Good Governance mengandung dua pengertian sebagai berikut. Pertama, nilai yang menjujung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti, 2003 ).
Menurut World Bank yang terdapat dalam pernyataannya Komite Pemberantasan Korupsi (KPK), Governance diartikan sebagai the way state power is used in managing economic and
8 Konferensi Regional Akuntansi (KRA) dan Doktoral Kolokium 2014
social resources for development society, dengan demikian governance adalah cara, yaitu cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya-sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat.
United Nation Development Program (UNDP) mengartikan governance sebagai the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels’. Kata governance, diartikan sebagai penggunaan atau pelaksanaan, yaitu penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administrative untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan.
Good governance diartikan sebagai tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar yang didukung oleh tiga pilar / komponen utama yakni publik governance yang merujuk pada lembaga-lembaga pemerintahan, corporate governance yang merujuk pada pihak swasta / dunia usaha serta civil society yang merujuk pada masyarakat madani. Hubungan diantara ketiganya harus lahir dari kesepakatan dan cara-cara yang demokratis atau dalam posisi sejajar dan saling kontrol (checks and balance) (Hadisiswojo, 2006)
Good governance juga dapat diartikan sebagai tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Kerangka Konseptual
Komitmen politis dalam proses perubahan, adalah pra kondisi untuk setiap perubahan dalam tubuh pemerintahan (Sutmuller ; 2003). Seseorang tertarik kepada orang lain didasarkan atas kesamaan sikap di dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain ( Teori keseimbangan oleh Theodore Newcomb dalam Thoha, 2004). Faktor-faktor budaya dan sistem politik yang belum kondusif hendaknya dapat diminimalisir pengaruhnya terhadap keinginan besar menegakkan good governance ( Syahkroza, 2003). Untuk mencapai efisiensi intern organisasi dalam membagi tugas-tugas ke dalam peran spesialis, melengkapi dengan prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan yang terinci, serta menetapkan suatu hirarki kekuasaan dengan pengawasan sangat ketat untuk menjamin agar peraturan dan prosedur terpenuhi (Organisasi Klasik yang dikemukakan oleh Taylor dalam Hasibun, 1999). Seorang karyawan memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman yang tinggi atas suatu pekerjaan,
9 Konferensi Regional Akuntansi (KRA) dan Doktoral Kolokium 2014
maka waktu yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut makin singkat sehingga diharapkan juga dapat meningkat kinerjanya. (Learning Curve Theory oleh Shu S Liao dalam Hammer et. al, 1993). Era globalisasi di satu pihak dan era otonomi daerah di lain pihak penuh dengan persaingan dan tantangan, sehingga membutuhkan SDM yang berkualitas (Harun,2001)
Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian
Hipotesis
H1 : Komitmen Birokrasi, Budaya Birokrasi serta Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Implementasi Good Governance pada Pemerintahan Daerah Jombang.
RESEARCH METHOD
Pada penelitian menjelaskan pengaruh antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, dengan demikian jelas penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian Explanatory Research atau penelitian penjelasan. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana analisis data sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel yang akan dianalisis. Penelitian ini bersifat kausal yang mencari hubungan antara sebab akibat, yaitu untuk mengetahui variabel yang menjadi variabel dependen, variabel independen, serta mengetahui pengaruh atau keterkaitan antara
Komitmen Birokrasi
(X1)
Budaya Birokrasi
(X2)
Kualitas
Sumber Daya Manusia
(X3)
Implementasi
Good Governance
(Y)
10 Konferensi Regional Akuntansi (KRA) dan Doktoral Kolokium 2014
variabel-variabel tersebut, hal tersebut sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh komitmen birokrasi, budaya birokrasi serta kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Implementasi Good Governance.
 Komitmen Birokasi (X1)
Didefinisikan sebagai suatu kesanggupan dari diri birokrat untuk memberikan pelayanan dengan baik terhadap masyarakat sesuai dengan tuntutan profesionalisme yang ada.
 Budaya Birokrasi (X2) Didefinisikan sebagai sistem nilai-nilai yang diyakini oleh semua pegawai pemerintahan dan yang dipelajari, diterapkan serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem pelekat dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam birokrasi.
 Kualitas Sumber Daya Manusia (X3)
Didefinisikan sebagai tingkat baik buruknya dari potensi manusia dalam hal ini pegawai pemerintah yang menjalankan sistem pemerintahan.
 Implemation Good Governance (Y) didefinisikan sebagai suatu penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal pelayanan yang efisien serta pemerintahan yang bertanggung jawab pada publiknya.
Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala interval yang mana angka atau bilangan merupakan lambang untuk membedakan dan mengurut peringkat berdasarkan kualitas yang ditentukan. Dengan teknik pengukuran Semantik Differential yakni skala yang tersusun dalam satu garis kontinum dengan jawaban sangat positifnya terletak di sebelah kanan, jawaban sangat negatif terletak di sebelah kiri atau sebaliknya (Sumarsono, 2002 : 25). Dalam Semantik Differential ini, responden diminta untuk menilai suatu obyek dengan menggunakan sejumlah skala dengan kata sifat yang mempunyai kebalikan yang ekstrim. Adapun skornya sebagai berikut :
Sangat tidak setuju 1 2 3 4 5 6 7 sangat setuju
Jawaban dengan nilai 1 berarti cenderung sangat tidak setuju, nilai 2 berarti tidak setuju, nilai 3 berarti kurang setuju, nilai 4 merupakan nilai tengah antara sangat tidak setuju dengan sangat setuju terhadap pertanyaan yang diberikan yaitu netral, nilai 5 berarti cukup setuju,
11 Konferensi Regional Akuntansi (KRA) dan Doktoral Kolokium 2014
nilai 6 berarti setuju dan nilai 7 berarti cenderung sangat setuju dengan pertanyaan yang
diberikan.
Populasi dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah yang ada di bawah Sekretaris Daerah
Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur yaitu Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian.
Pemilihan sampel pejabat (Kabag/Kasi/Setingkat) dan (Kasubag/Kasubbid/Setingkat)
didasarkan atas pertimbangan bahwa pejabat tersebut setingkat dengan low dan midle
manajer yang secara teknis terlibat dalam penilaian dan penentuan kebijakan-kebijakan di
pemerintahan. Pengambilan objek penelitian di pemerintah kabupaten Jombang disebabkan
adanya tuntutan yang lebih besar dari msyarakat agar pemerintah lebih efisien, transparan dan
akuntabel dalam implementasi APBD yang berasal dari uang rakyat. Pemilihan sampel
dilakukan secara random sampling berjumlah 277 Responden.
Mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian, maka model analisis yang digunakan adalah
analisis regresi linier berganda. Penggunaan model analisis ini dengan alasan untuk
mengetahui pengaruh antara variabel-variabel bebas, yaitu Pendidikan (X1), Pengalaman (X2)
dan Pelatihan (X3) terhadap pelaksanan sistem pengendalian intern (Y).
Sedangkan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
Υ = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X2 + e
Results
Berdasarkan hasil olah data dengan alat bantu komputer yang menggunakan program SPSS
15.0, maka hasil analisis regresi linier berganda dapar dilihat sebagai berikut :
Tabel 1 : Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda
Coefficientsa
14.211 3.661 3.881 .000
.210 .064 .179 3.275 .001
.079 .038 .118 2.100 .037
.357 .051 .393 7.046 .000
(Constant)
Komitmen Birokrasi
Budaya Organisasi
Kualitas SDM
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coef f icients
Beta
Standardized
Coef f icients
t Sig.
a. Dependent Variable: Good Governance
Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut :
12 Konferensi Regional Akuntansi (KRA) dan Doktoral Kolokium 2014
Y = 14.211 + 0.210 X1 + 0,079 X2 + 0,357 X3
Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individu dalam
memperngaruhi variabel terikat, maka dapat dilihat pada hasil pengujian uji t sebagai berikut
:
Tabel 2 : Hasil Pengujian Uji t
Coefficientsa
14.211 3.661 3.881 .000
.210 .064 .179 3.275 .001
.079 .038 .118 2.100 .037
.357 .051 .393 7.046 .000
(Constant)
Komitmen Birokrasi
Budaya Organisasi
Kualitas SDM
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coef f icients
Beta
Standardized
Coef f icients
t Sig.
Dependent Variable: a. Good Governance
Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan besarnya nilai thitung variabel Komitmen Birokrasi
sebesar (X1) 3,275 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 (lebih kecil dari 0,05). Dengan
demikian H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti secara parsial variabel Komitmen Birokrasi
(X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel Implementasi Good Government Governance
(Y). Sedangkan besarnya nilai thitung variabel Budaya Birokrasi sebesar (X2) 2,100 dengan
tingkat signifikan sebesar 0,037 (lebih keci dari 0,05). Dengan demikian H0 ditolak dan H1
diterima yang berarti secara parsial variabel Budaya Birokrasi (X2) berpengaruh signifikan
terhadap variabel Implementasi Good Government Governance (Y). Dan besarnya nilai thitung
variabel Kualitas Sumber Daya manusia sebesar (X3) 7,046 dengan tingkat signifikan sebesar
0,000 (lebih kecil dari 0,05). Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti secara
parsial variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X3) berpengaruh signifikan terhadap
variabel Implementasi Good Government Governance (Y).
Untuk mengetahui kesesuaian model regresi yang digunakan untuk memprediksi tingkat
signifikansi pengaruh Pendidikan (X1), Pengalaman (X2) dan Pelatihan (X3) terhadap
Implementasi Good Government Governance (Y), maka dilakukan uji kesesuaian model
dengan menggunakan alat bantu computer dengan program SPSS 15.0 dengan hasil sebagai
berikut:
13 Konferensi Regional Akuntansi (KRA) dan Doktoral Kolokium 2014
Tabel 3 : Hasil Pengujian
ANOVAb
1437.702 3 479.234 29.143 .000a
4291.936 261 16.444
5729.638 264
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
a. Predictors: (Constant), Kualitas SDM, Komitmen Birokrasi, Budaya Organisasi
b. Dependent Variable: Good Governance
Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai Fhitung sebesar 29,143
dengan tingkat taraf signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05), maka H0 ditolak dan H1
diterima yang berarti model regresi yang dihasilkan cocok guna melihat pengaruh Komitmen
Birokrasi (X1), Budaya Birokrasi (X2) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (X3) terhadap
Implementasi Good Government Governance (Y).
Dari hasil pengujian juga diperoleh nilai R square yang dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:
Tabel 4 : Hasil Pengujian
Model Summaryb
.501a .251 .242 4.055 .701
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Est imate
Durbin-
Watson
Predictors: (Constant ), Kualitas SDM, Komitmen Birokrasi, Budaya
Organisasi
a.
b. Dependent Variable: Good Governance
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan besarnya nilai koefisien Determinasi (R square / R2)
sebesar 0,251, hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel
Implementasi Good Government Governance (Y) sebesar 25,1% dipengaruhi oleh variabel
Komitmen Birokrasi (X1), Budaya Birokrasi (X2) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (X3).
Dengan demikian berdasarkan hasil pengujian regresi baik secara Ujit maupun Uji F dengan
alat bantu analisis SPSS 15.0, dari pengujian kesesuaian model (Uji F) diketahui bahwa
model regresi yang dihasilkan cocok guna melihat pengaruh Komitmen Birokrasi (X1),
Budaya Birokrasi (X2) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (X3) terhadap Implementasi Good
14 Konferensi Regional Akuntansi (KRA) dan Doktoral Kolokium 2014
Government Governance (Y). Sedangkan dari Uji t diketahui bahwa Komitmem Birokrasi (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap Implementasi Good Government Governance (Y). Budaya Birokrasi (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Implementasi Good Government Governance (Y) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap Implementasi Good Government Governance (Y).
Berdasarkan hasil pengujian terhadap beberapa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, diperoleh hasil sebagai berikut : Hipotesis Pertama (H1) yang menyatakan Variabel Komitmen Birokrasi (X1), Budaya Birokrasi (X2) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (X3) berpengaruh Terhadap Implementasi Good Governance (Y) terbukti kebenarannya.
CONCLUSION, IMPLICATION AND LIMITATION
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yakni berdasarkan Hipotesis Pertama (H1) yang menyatakan Variabel Komitmen Birokrasi (X1), Budaya Birokrasi (X2) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (X3) berpengaruh Terhadap Implementasi Good Governance (Y) terbukti kebenarannya.
Dengan demikian Bagi pemerintah kabupaten Jombang disarankan untuk lebih memperhatikan, mempertahankan serta meningkatkan Komitmen birokrasi, hal ini harus dipertahankan dan ditingkatkan ke arah yang lebih baik demi tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan. Hal tersebut, salah satunya dapat dilakukan melalui pemberian pelayanan kepada semua lapisan masyarakat yang membutuhkan secara profesional (pelayanan yang baik). Budaya birokrasi diharapkan untuk dipertahankan dan ditingkatkan, hal tersebut salah satunya dapat diimplementasikan melalui perilaku para pegawai dalam menghargai dan menghormati pegawai lainnya. Pengembangan kualitas sumber daya manusianya (aparat pemerintahan) perlu untuk ditingkatkan, di mana salah satunya dapat diimplementasikan melalui pengadaan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan instansi masing-masing sehingga hasil dari pelatihan tersebut benar-benar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Aparat Pemerintahan) yang pada akhirnya dapat membantu aparat pemerintah dalam menyelesaikan kinerjanya dengan baik.
15 Konferensi Regional Akuntansi (KRA) dan Doktoral Kolokium 2014
Di samping itu Pemkab. Jombang juga harus memperhatikan faktor-faktor lain yang mempunyai pengaruh terhadap implementasi Good Government Governance. Hasil penelitian ini mendukung beberapa teori yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian ini. Di samping itu, hasil penelitian ini juga bertentagan dengan beberapa teori yang dijadikan sebagai landasan penelitian ini. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut : Teori kelompok dan Teori keseimbangan oleh Theodore Newcomb, kedua teori tersebut melandasi komitmen serta Organisasi Klasik yang dikemukakan oleh Taylor dan teori yang dikemukakan oleh Kluckhon-Strodtbeck, yang melandasi budaya. Hasil dari penelitian ini mendukung teori-teori tersebut. Learning Curve Theory oleh Shu S Liao, Teori psikologi hubungan Stimulus-Respons (S-R) serta Teori belajar menurut Faculty-psychology (Ilmu Jiwa Daya). Ketiga teori tersebut melandasi kuaitas sumber daya manusia yakni pelatihan, pengalaman dan pelatihan. Hasil dari penelitian ini bertentangan dengan ketiga teori tersebut.
Hal tersebut, diharapkan dapat dijadikan sebagai reverensi yang bermanfaat guna pengembangan penelitian ke depan. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menggunakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi implementasi Good Government Governance di samping faktor-faktor yang ada dalam penelitian ini, hal tersebut, harus disesuaikan dengan permasalahan yang ada, karena masing-masing daerah mempunyai kendala-kendala atau permasalahan yang berbeda dalam implementasi Good Governance, dan untuk penelitian tentang implementasi Good Governance agar dapat hasil yang lebih optimal dapat dilakukan dengan penelitian jenis kualitatif dikarenakan dengan penelitian kualitatif peneliti akan lebih mengetahui sebatas mana implementasi Good Governance serta kendala-kendala yang dihadapinya.
Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan penelitian, yakni, Penelitian ini merupakan penelitian persepsi yang dilakukan dengan cara menilai diri sendiri sehingga lebih cenderung subjektif. Hasil penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten Jombang, sehingga hasil temuan ini hanya berlaku untuk implementasi Good Government Governance pada pemerintah kabupaten Jombang (tidak dapat digeneralisasikan). Hal tersebut dikarenakan setiap daerah mempunyai kondisi yang berbeda-beda sehingga kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Good Government Governance berbeda pula.
16 Konferensi Regional Akuntansi (KRA) dan Doktoral Kolokium 2014
REFERENCES
Bappenas, 2007, Indikator-Indikator Good Governance, Badan Pengawas Nasional, Jakarta
Basri, Yesi Mutia, 2008, Pengaruh Pemahaman Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah daerah : Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi, Jurnal Akuntabilitas Vol. 1, No. 1, Februari.
Bawono, Leuk Rangga, 2004, Problematika Penerapan Good Governance Di Indonesia, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Yogyakarta
Chear, Abdul, Psikolinguistik Kajian Teoritik, 2003, Penerbit Rineka CIPTA, Jakarta
Hardjapamekas, Erry Riana, 2003, Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Penegakan dan Pemberantasan KKN, Transparency International Indonesia, Denpasar
Harun, Cut Zahri, 2003, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Merupakan Kunci Keberhasilan Suatu Lembaga di Era Globalisasi dan Otonomi Daerah, http://www.Depdiknas.go.id
Kurnia, Intan Alice, 2004, Pengaruh Variabel-Variabel Karakteristik Individu, Karakteristik Pekerjaan dan Karakteristik Organisasi Terhadap Komitmen Serta Kinerja Karyawan, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya
Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit ANDI Offset, Yogjakarta
Rahmasari, Anggraini, 2008, Penerapan Good Governance dan Perubahan Budaya Organisasi Pegawai Pemerintah Kota Blitar, Jurnal, Vol.2, No. 2, Juni, 2008
Sedarmayanti, 2004, Good Governance ( Kepemerintahan yang Baik), Penerbit Mandar Maju, Bandung
Setyorini, Th., Dewi, 2004 Peran Pemimpin dalam Pengejawantahan Budaya, Jakarta
Syakhroza, Achmad, 2003, Arah dan Perkembangan Organisasi Profesi Sektor Publik : dalam Prespektif Reformasi Keuangan dan Good Government Governance, Jurnal Akuntansi dan Keunangan Sektor Publik
Thoha, 2004, Perilaku Organisasi Konsep Dasar & Aplikasinya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Umar, Husein, 2003, Metode Riset Akuntansi Terapan, Penerbit Ghalia, Jakarta.
17 Konferensi Regional Akuntansi (KRA) dan Doktoral Kolokium 2014
Yuhertina, Indrawati, 2004, Kapasitas Individu dalam Dimensi Budaya, Keberadaan Tekanan Sosial dan Keterkaitannya dengan Budgetary Slack ( Senjangan Anggaran), Proceeding SNA VII, Udayana, Denpasar 1-2 Desember 2004
Appendix
Sponsorship by:
Supported by:
Universitas Brawijaya, Universitas Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara, Universitas Jember, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Gajayana Malang, UPN “Veteran” Jawa Timur, Universitas Trunojoyo, Universitas Katholik Widyamandala Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Universitas Kanjuruhan Malang, Universitas Ciputra, Universitas Kristen Petra, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya,
Universitas Negeri Malang
Sekretariat KRA 2014:
Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
Jl. Airlangga No. 4 Surabaya, Jawa Timur, 031-5033642, ext. 120, Fax. 5026288
E-mail: depakfeua@gmail.com
IAI KAPd Wilayah Jawa Timur
Jl. Ngagel No. 143 D – Surabaya 60246. Telp.: (031) 502 1125 ; Fax.: (031) 503 4633
E-mail: iaikapdjatim@gmail.com

 

BAB 1 PENDAHULUAN
ANALISIS DAN SISTEM INFORMASI

1. KONSEP DASAR SISTEM

Terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah sistem, yaitu dengan pendekataan:
Prosedur : “Suatu sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan/untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.”
Prosedur adalah “rangkaian operasi klerikal (tulis-menulis), yang melibatkan beberapa orang di dalam satu/lebih departemen yang digunakan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi- transaksi bisnis yang terjadi serta untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu”.
Urutan kegiatan digunakan untuk menjelaskan apa (what) yang harus dikerjakan, siapa (who) yang mengerjakannya, kapan (when) dikerjakan dan bagaimana (how) mengerjakannya.
Penekanan pada elemen/komponennya : “Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu”
Kedua definisi tersebut benar dan tidak saling bertentangan, yang berbeda adalah cara pendekatannya. Pendekatan sistem yang merupakan kumpulan dari elemen-elemen/komponen- komponen/subsistem-subsistem merupakan definisi yang lebih luas. Definisi ini lebih banyak diterima, karena kenyataannya suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem atau sistem-sistem bagian. Misalnya sistem akuntansi dapat terdiri dari beberapa subsistem-subsistem, yaitu subsistem akuntansi penjualan, subsistem akuntansi pembelian, subsistem akuntansi penggajian, subsistem akuntansi biaya dan sebagainya.
Komponen-komponen/subsistem-subsistem tersebut tidak dapat berdiri lepas sendiri-sendiri, tetapi subsistem-subsistem tersebut saling berinteraksi dan berhubungan membentuk satu kesatuan sehingga tujuan/sasaran sistem tersebut dapat tercapai.

2. KARAKTERISTIK SISTEM

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang tertentu, yaitu :

a. Komponen-Komponen (Components)

Terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, dan bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen dapat terdiri dari beberapa subsistem atau subbagian, dimana setiap subsistem tersebut memiliki fungsi khusus dan akan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.
b. Masukan (Input)
Energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan (maintenance input) dan masukan sinyal (signal input). Contoh di dalam sistem komputer, masukan perawatan adalah program, masukan sinyal adalah data.
c. Keluaran (Output)

Hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Contoh untuk sistem komputer, panas yang dihasilkan adalah sisa pembuangan, sedangkan informasi adalah keluaran yang berguna
d. Pengolah (Process)

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Contoh : sistem akuntansi akan mengolah data-data transaksi menjadi laporan- laporan keuangan dan laporan-laporan lain yang dibutuhkan manajemen.
e. Sasaran (Objectives) atau Tujuan (Goal)

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan/sasaran. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Goal meliputi ruang lingkup yang luas, sedangkan objectives meliputi ruang lingkup yang sempit.

3. KLASIFIKASI SISTEM

a. Sistem Tertentu (Deterministic System)

Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi, interaksi diantara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluarannya dapat diramalkan. Contoh: Program komputer, melaksanakan secara tepat sesuai dengan rangkaian instruksinya. Sistem penggajian, dan lain-lain.
b. Sistem Probabilistik (Probabilistic System)

Sistem yang input dan prosesnya dapat didefinisikan, tetapi output yang dihasilkan tidak dapat ditentukan dengan pasti; (selalu ada sedikit kesalahan/penyimpangan terhadap ramalan jalannya sistem). Contoh: sistem pemasaran
c. Sistem Terbuka (Open System)

Sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar/subsistem yang lainnya, sehingga harus memiliki sistem pengendalian yang baik. Sistem ini cenderung memiliki sifat adaptasi, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga dapat meneruskan eksistensinya. Contoh: Sistem keorganisasian memiliki kemampuan adaptasi (bisnis dalam menghadapi persaingan pasar yang berubah. Perusahaan yang tidak dapat menyesuaikan diri akan tersingkir).
d. Sistem Tertutup (Closed System)

Sistem fisik dimana proses yang terjadi tidak mengalami pertukaran materi, energi atau informasi dengan lingkungan di luar sistem tersebut. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak diluarnya
Contoh: reaksi kimia dalam tabung berisolasi dan tertutup

e. Relatively Closed Sistem

Sistem yang tertutup tetapi tidak tertutup sama sekali untuk menerima pengaruh-pengaruh lain. Sistem ini dalam operasinya dapat menerima pengaruh dari luar yang sudah didefinisikan dalam batas-batas tertentu.
Contoh: Sistem komputer (sistem ini hanya menerima masukan yang telah ditentukan sebelumnya, mengolahnya dan memberikan keluaran yang juga telah ditentukan sebelumnya, tidak terpengaruh oleh gejolak di luar sistem)
f. Artificial System

Sistem yang meniru kejadian dalam sistem. Sistem ini dibentuk berdasarkan kejadian di alam dimana manusia tidak mampu melakukannya. Dengan kata lain tiruan yang ada di alam. Contoh: Sistem Artificial Intelligence, yaitu program komputer yang mampu membuat komputer seolah-olah berpikir. Sistem robotika dan lain-lain.
g. Natural System

Sistem yang dibentuk dari kejadian dalam alam. Contoh: laut, tata surya dan lain-lain.

h. Manned Sistem

Sistem penjelasan tingkah laku yang meliputi keikutsertaan manusia. Sistem ini dapat digambarkan dalam cara-cara sebagai berikut:
– Sistem Manusia – Manusia, sistem yang menitikberatkan hubungan antar manusia

– Sistem Manusia – Mesin, Sistem yang mengikutsertakan mesin untuk suatu tujuan

– Sistem Mesin – Mesin, sistem yang otomatis dimana manusia mempunyai tugas untuk memulai dan mengakhiri sistem, sementara itu manusia dilibatkan juga untuk memonitor sistem. Mesin berinteraksi dengan mesin untuk melakukan beberapa aktifitas. Pengotomatisan ini menjadikan bertambah pentingnya konsep organisasi, dimana manusia dibebaskan dari tugas-tugas rutin atau tugas-tugas fisik yang berat.
Perancang sistem lebih banyak menggunakan metode “Relatively Closed dan Deterministic System”, karena sistem ini dalam pengerjaannya lebih mudah meramalkan hasil yang akan diperoleh dan lebih mudah diatur dan diawasi.
Pada bidang sistem informasi, faktor komputer dan program komputer biasanya “Relatively Closed dan Deterministic System“, tetapi faktor manusia sebagai pengelolanya adalah “Open dan Probabilistic System”.

4. JENIS SISTEM

Pada dasarnya sistem dibagi dua jenis, yaitu sistem alami seperti sistem matahari, sistem luar angkasa, sistem reproduksi dan lain sebagainya; kedua, sistem buatan manusia seperti sistem hukum, sistem perpustakaan, sistem transportasi dan lain sebagainya.
Sistem alami terbagi menjadi dua yaitu sistem fisik seperti sistem molekul, luar angkasa dan sistem kehidupan seperti sistem tumbuhan, sistem manusia dan lain-lain. Sedangkan sistem buatan manusia umumnya dibagi berdasarkan spesifikasi tertentu seperti sistem sosial (hukum, doktrin), sistem organisasi (perpustakaan), sistem transportasi (jaringan jalan raya, kanal, udara, lautan), sistem komunikasi (telepon,teleks, sinyal asap), sistem produksi (pabrik) dan sistem keuangan (akuntansi, inventori, buku besar).
Sistem yang akan dipelajari adalah sistem yang terotomasi, yang merupakan bagian dari sistem buatan manusia dan berinteraksi atau dikontrol oleh satu/lebih komputer sebagai bagian dari sistem yang digunakan dalam masyarakat modern.
Sistem terotomasi mempunyai sejumlah komponen yaitu perangkat keras (CPU, disk, terminal, prnnter, tape dan lain-lain); perangkat lunak (sistem operasi, sistem database, program pengontrol komunikasi, program aplikasi dan lain-lain); personil (yang mengoperasikan sistem, menyediakan masukan, mengkonsumsi keluaran dan melakukan aktivits manual yang mendukung sistem); data (yang harus tersimpan dalam sistem selama jangka waktu tertentu) dan prosedur (instruksi dasn kebijakan untuk mengoperasikan sistem).
Sistem terotomasi terbagi dalam sejumah kategori, yaitu:

a. On-line systems, sistem yang menerima secara langsung masukan pada area dimana mereka dimasukan dan menghasilkan keluaran (yang dapat berupa hasil komputasi) idi area, dimana mereka diperlukan. Area sendiri dapat terpisah-pisah dalam skala misalnya kilometer, biasanya digunakan bagi reservasi angkutan udara, perbankan dan lain-lain.
b. Real-time systems, sistem yang mekanisme pengontrolan, perekaman data dan pemrosesan yang sangat cepat dengan hasil yang dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. perbedaannya dengan sistem on line adalah satuan waktu yang digunakan real-time biasanya seperseratus atau seperseribu detik sedangkan on-line masih dalam skala detik. Digunakan untuk sistem airport traffic controller, peluru kendali dan lain-lain. Perbedaan lainnya; on line biasanya berinteraksi dengan pemakai, sedangkan real- time berinteraksi dengan pemakai dan lingkungan yang dipetakan.
c. Decision support system + strategic planning systems, sistem yang memproses transksi organisasi seara harian, membantu para manajer mengambil keputusan, mengevaluasi dan menganalisis tujuan organisasi. Digunakan untuk sistem penggajian, sistem pemesanan, sistem akuntansi dan sistem produksi. Biasanya berbentuk paket statistik, paket pemesanan dan lain-lain. Sistem ini tidak hanyam erekam dan menampilkan data tetapi juga fungsi-fungsi matematik, data analisis statistik dan menampilkan informasi dalm bentuk grafik (tabel, chart) sebagaimana laporan konvensional.
d. Knowledge-based systems, program komputer yang dibuat mendekati kemampuan dan pengetahuan seorang pakar. Umumnya menggunkan perangkat keras dan perangkat lunak khusus seperti LISP dan PROLOG.

5. PELAKU SISTEM

Pelaku sistem terdiri dari tujuah kelompok, yaitu:

a. Pemakai

Pemakai adalah pelaku yang terpenting karena sistem diciptkaan untuk pemakai dan melalui komunikasi denganp mekai sistem dibuat dan dirancang hingga mencapai bentuk terakhir.Pada umumnya pemakai dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :
– Operasional, yang penting adalah bagaimana warnanya, seperti apa perangktaa masukannya dan hal spesifik lainnya (umumnya user tidak akrab dengan sistem seara keseluruhan dan cenderung lebih keraah sistem secara detil)
– Pengawas, yang penting bagaimana mereka dapat mengawasi sistem bekerja dan bagaimana performansi pemakai operasionl mengoperasikan sistem.
– Eksekutif, secara umum mereka tidak terlalu akrab dan terkait secara langsung dengan pengembanan sistem. Biasanya lebel ini lebih berminat pada ynaga sifatnya strategic dan konsep sistem secara global, misalnya kesempatan untuk berkompetisi, produk baru yang bisa mereka dapatkan dari sistem baru.
b. Manajemen

Umumnya terdiri dari tiga jenis manajemen, yaitu manajemen pemakai (menangani pemakaian dimana sistem baru diteapkan), manajemen sistem (terlibat dalam pengembangan sistem itu sendiri) dan manaemen umum (yang terlibat dalam strategi perencanaan sistem dan sistem pendukung pengambilan keputusan).
c. Pemeriksa

Ukuran sistem yang dikerjakan dan bentuk alami organisasi dimana sistem tersebut diimplementasikan dapat menentukan kesimpulan perlu tidaknya pemeriksa. Pemerika biasanya menentukan segala sesuatunya berdasarkan ukuran standar yang dikembangan pda banyak perusahaan sejenis.
d. Penganalisa Sistem

Fungsi-fungsinya adalah: sebagai arkeolog (yang menelussuri bagaimana sebeanrnya sistem lama berjalan, bagaimana sistem tersebut dijalankan dan segala hal yang menyangkut sistem lama), inovator (membantu mengembangkan dan membuka wawasan pemakai bagi kemungkinan-kemungkinan lain), mediator (menjalankan fungsi komunikasi dari semua level yaitu pemakai, manajer, pemrogarm, pemeriksa dan pelaku sistem lainnya yang mungkin belum mempunyai sikap dan cara pandang yang sama), pimpinan proyek (sebagai personil yang lebih berpengalaman dari pemrogram dan ditunjuk dalam pekerjaan lebih dulu sebelum pemrogram bekerja)
e. Pendesain Sistem

Pendesain sistem menerima hasil penganalisa sistem (kebutuhan pemakai tidak berorientasi pada teknologi tertentu), yang kemudian ditransformasikan ke desain arsitektur tingkat tinggi dan tidak diformulasikan oleh pemrograman.
f. Pemrogram

Setelah penganalisa sistem memberikan hasil kerjanya dan kemudian diolah oleh pendesain sistem baru, pemrograman dapat mulai bekerja.
g. Personil Pengoperasian

Bertugas dan bertanggung jawab di pusat komputer misanya jaringan, keamanan perangkat keras, keamanan perangkat lunak, pencetakan dan back-up. Kadang-kadang pelaku sistem ini memang tidak diperlukan karena sistem yang berjalan tidak besar dan tidak membutuhkan kualifikasi khusus untuk menjalankan sistem.

6. INFORMASI

Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia, seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya, sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan.
Akibat bila kurang mendapatkan informasi, dalam waktu tertentu perusahaan akan mengalami ketidakmampuan mengontrol sumber daya, sehingga dalam mengambil keputusan-keputusan strategis sangat
terganggu, yang pada akhirnya akan mengalami kekalahan dalam bersaing dengan lingkungan pesaingnya.
Di samping itu, sistem informasi yang dimiliki seringkali tidak dapat bekerja dengan baik. Masalah utamanya adalah bahwa sistem informasi tersebut terlalu banyak informasi yang tidak bermanfaat/berarti (sistem terlalu banyak data). Memahami konsep dasar informasi adalah sangat penting (vital) dalam mendesain sebuah sistem informasi yang efektif (effective business system). Menyiapkan langkah/metode dalam menyediakan informasi yang berkualitas adalah tujuan dalam mendesain sistem baru.

Data VS Informasi

a. Data adalah deskripsi dari sesuatu dan kejadian yang dihadapi

b. Data bisnis (business data) adalah deskripsi organisasi tentang sesuatu (resources) dan kejadian

(transactions) yang terjadi.

c. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian (event) adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Sebagai contoh, dalam dunia bisnis kejadian- kejadian nyata yang sering terjadi adalah perubahan dari suatu nilai yang disebut dengan transaksi. Misalnya penjualan adalah transaksi perubahan nilai barang menjadi nilai uang atau nilai piutang dagang. Kesatuan nyata (fact and entity) adalah berupa suatu obyek nyata seperti tempat, benda dan orang yang betul-betul ada dan terjadi.
Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal data-item. Data merupakan bentuk yang belum dapat memberikan manfaat yang besar bagi penerimanya, sehingga perlu suatu model yang nantinya akan dikelompokkan dan diproses untuk menghasilkan informasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam contoh kasus sebagai berikut;
Di dalam kegiatan suatu perusahaan, dari hasil transaksi penjualan oleh sejumlah salesman, dihasilkan sejumlah faktor-faktor yang merupakan data dari penjualan pada suatu periode tertentu. Faktur- faktur penjualan tersebut masih belum dapat memberikan informasi yang baik bagi manajemen. Untuk pengambilan keputusan bagi manajemen, maka faktur-faktur tersebut harus diolah lebih lanjut untuk menjadi suatu informasi. Sesudah diolah, akan dapat diperoleh informasi, antara lain mengenai:
a. Laporan penjualan dari setiap salesman, yang berfungsi untuk memberikan besarnya komisi dan bonus.

b. Laporan penjualan setiap daerah, yang berfungsi untuk pelaksanaan promosi dan periklanan.

c. Laporan penjualan setiap jenis barang, yang berfungsi untuk mengontrol persediaan barang dan untuk mengevaluasi barang yang tidak/kurang laku terjual.

Definisi Informasi

Terdapat beberapa definisi informasi, antara lain:

a. Data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.

b. Sesuatu yang nyata/setengah nyata yang dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan/kejadian. Contoh, informasi yang menyatakan bahwa nilai rupiah akan naik, akan mengurangi ketidakpastian mengenai jadi tidaknya sebuah investasi akan dilakukan.
c. Menggorganisasikan data untuk membantu dalam pengambilan keputusan tertentu/untuk tindakan di masa yang akan datang/bukan berupa suatu tindakan untuk mencapai tujuan perusahaan (pilihan ini disebut juga dengan business decision making).

7. PENGOLAHAN DATA (DATA PROCESSING)

Pengolahan data merupakan masa/waktu yang digunakan untuk mendeskripsikan perubahan bentuk data menjadi informasi yang memiliki kegunaan.
Operasi yang dilakukan dalam pengolahan data :

✔ Data input

a) Recording transaction data ke sebuah pengolahan data medium (contoh, punching number ke dalam kalkulator).
b) Coding transaction data ke dalam bentuk lain (contoh, converting atribut kelamin female ke huruf F).

c) Storing data or information untuk pengambilan keputusan (informasi yang mungkin dibutuhkan untuk di masa yang akan datang)
✔ Data transformation

a) Calculating, operasi aritmatik terhadap data field.

b) Summarizing, proses akumulasi beberapa data (contoh, menjumlah jumlah jam kerja setiap hari dalam seminggu menjadi nilai total jam kerja perminggu).
c) Classifying data group-group tertentu :

– Categorizing data ke dalam group berdasar karakteristrik tertentu (contoh, pengelompokkan data mahasiswa berdasar semester aktif).
– Sorting data ke dalam bentuk yang berurutan (contoh, pengurutan nomor induk karyawan secara ascending).
– Merging untuk dua atau lebih set data berdasar kriteria tertentu (menggabungkan data penjualan bulan Januari, Februari dan Maret kedalam group triwulanan).
– Matching data berdasar keinginan pengguna terhadap group data (contoh, memilih semua karyawan yang total pendapatannya lebih dari 15 juta pertahun).
✔ Information Output

a) Displaying result, menampilkan informasi yang dibutuhkan pemakai melalui monitor/cetakan.

b) Reproducing, penyimpanan data yang digunakan untuk pemakai lain yang membutuhkan.

c) Telecommunicating, penyimpanan data secara elektronik melalui saluran komunikasi.

8. SIKLUS INFORMASI

Untuk memperoleh informasi yang bermanfaat bagi penerimanya, perlu untuk dijelaskan bagaimana siklus yang terjadi/dibutuhkan dalam menghasilkan informasi. Pertama-tama data dimasukkan ke dalam model yang umumnya memiliki urutan proses tertentu dan pasti, setelah diproses akan dihasilkan informasi tertentu yang bermanfaat bagi penerima (level management) sebagai dasar dalam membuat suatu keputusan atau melakukan tindakan tertentu,
Dari keputusan/tindakan tersebut akan menghasilkan kejadian-kejadian tertentu yang akan digunakan kembali sebagai data yang nantinya akan dimasukkan ke dalam model (proses), begitu seterusnya. Dengan demikian akan membentuk suatu siklus informasi (information cycle) /siklus pengolahan data (data processing cycles)

Pengertian Balanced Scorecard
Balanced Scorecard terdiri dari 2 suku kata yaitu kartu nilai (sorecard) dan berimbang (balanced). kartu nilai (scorecard) adalah kartu yang digunakan untuk mengukur kinerja personil yang dibandingkan dengan kinerja yang direncanakan serta dapat digunakan sebagai evaluasi, sedangkan berimbang (balanced) adalah pengukuran kinerja personil secara berimbang dari dua aspek yaitu aspek finansial dan non-finansial, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan ekstern. sehingga, apabila kartu skor personil digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan, personil tersebut harus memperhitungkan keseimbangan dua aspek tersebut diatas. jadi Balanced scorecard adalah :
a) Alat mengukur strategi secara komperehensif dengan pola manajemen strategis (Mulyadi, 2001)
b) Perangkat manajemen kontemporer yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam melipat gandakan kinerja keuangan
Sebelum tahun 1990an manajemen hanya mengukur kinerja dari perspektif keuangan, sehingga manajemen cenderung mengabaikan kinerja non keuangan seperti kepuasan pelanggan, produktifitas, dan keefektifan proses yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa, pemberdayaan dan komitmen karyawan dalam menghasilkan produk atau jasa bagi kepuasan pelanggan.
Awal 1992, Robert Kaplan dan David Norton mempublikasikan dalam Harvard Business Review metode pengukuran mereka : ‘The Balanced Scorecard_Measures That Drive Performance’. Balanced Scorecard adalah alat yang menyediakan pada para manajer pengukuran komperehensif bagaimana organisasi mencapai kemajuan lewat sasaran-sasaran strategisnya, menciptakan proposisi nilai pelanggan yang berbeda dan hasil finansial yang lebih unggul. mereka menempatkan Balanced Scorecard sebagai alat bagi organisasi (termasuk yang berasal dari sektor publik dan non-profit) untuk mengelola kebutuhan pemegang saham relevan nya.
Selain itu, Balanced Scorecard merupakan alat untuk memperbaiki aliran informasi dan komunikasi antara top eksekutif dan manajemen menengah dalam perusahaan, memperbaiki sistem konvensional pengontrolan dan akuntansi dengan memperkenalkan fakta lebih kualitatif dan non-finansial.
Pertimbangan sasaran finansial serupa dengan sistem tradisional manajemen dan akuntansi. satu perbaikan penting dari Balanced Scorecard terletak pada fokusnya mendorong nilai bagi profitabilitas masa depan perusahaan. perspektif pasar bertujuan mengidentifikasi segmen pelanggan dan pasar relevan yang berkontribusi pada sasaran finansial. dalam perspektif internal proses, perusahaan harus mengidentifikasi dan menstrukturkan secara efisien proses-proses pendorong nilai internal yang vital terkait dengan sasaran pelanggan dan pemegang saham. perspektif organizational development akhirnya mencoba menggambarkan semua aspek terkait dengan staf dan organisasi yang vital pada proses reengineering organisasi.
Balanced Scorecard mentransformasikan strategi ke dalam aksi pelaksanaan, menekankan penting nya pelatihan teratur, tambahan komunikasi strategi internal, dan pengukuran-pengukuran sasaran-sasaran terdefinisi diseluruh perusahaan. melalui penataan sasaran lebih ambisius, menetapkan definisi pengukuran-pengukuran strategis, dan integrasi strategi terkait jangka panjang kedalam proses penganggaran tahunan, Balanced Scorecard akan memperbaiki sistem manajemen yang ada pada saat ini.
Asumsi dasar dalam penerapan Balanced Scorecard pada sutu organisasi adalah institusi penciptaan kekayaan, maka dari itu semua kegiatan nya harus dapat menghasilkan tambahan kekayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Empat Perspektif Balanced Scorecard
Untuk lebih jelasnya Kaplan dan Norton (2000:41) menguraikan empat perspektif sebagai berikut :
1) Perspektif keuangan
Balanced Scorecard menggunakan tolak ukur kinerja keuangan. Weston & Copeland (1992:237) membagi tiga alat ukur kinerja perusahaan dalam perspektif keuangan yaitu :
a) Return On Invesment sebagai alat ukur kinerja yang mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari investasi
b) Profit Margin on Sales menunjukkan kemampuan perspektif dalam meraih laba bersih setiap penjualan.
c) Growth Rate in Sales yang mengukur tingkat pertumbuhan penjualan dengan membandingkan prosentase kenaikan penjualan dari periode sebelum nya.
Tolak ukur tersebut secara umum digunakan dalam organisasi yang mencari laba. tolak ukur keuangan memberikan bahasa umum untuk mencari laba, tolak ukur keuangan memberi bahasa umum untuk menganalisa dan membandingkan perusahaan. orang – orang yang menyediakan dana untuk perusahaan seperti lembaga keuangan dan pemegang saham, sangat mengandalkan tolak ukur kinerja keuangan yang didesain dengan baik dapat memberikan pandangan agregat keberhasilan suatu organisasi.
Tolak ukur keuangan adalah penting. akan tetapi, tidak cukup mengarahkan kinerja dalam menciptakan nilai (value). tolak ukur non-keuangan juga tidak memadai untuk menyatakan angka paling bawah. Balanced Scorecard mencari suatu keseimbangan dari tolak ukur kinerja yang multiple. baik keuangan maupun non-keuangan untuk mengarahkan kinerja organisasional terhadap keberhasilan.
2) Perspektif pelanggan
Manager mengidentifikasikan segmen pelanggan dan segmen pasar dimana perusahaan akan beroperasi kemudian mengukur kinerja perusahaan berdasarkan dari segmen tersebut. untuk menghasilkan dampak yang maksimum setiap ukuran harus disesuaikan dengan kelompok pelanggan. sasaran yang diharapkan memberi pertumbuhan dan profitabilitas yang besar.
3) Perspektif proses bisnis internal
Terdapat hubungan sebab akibat antara perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan perspektif usaha internal dan proses produksi karyawan yang merupakan sumber ide baru yang terbaik untuk proses yang lebih baik.
Metode Balanced Scorecard membagi pengukuran dalam perspektif proses bisnis internal menjadi tiga macam :
a) Proses inovasi
Dalam proses ini inovasi dibagi menjadi dua bagian yaitu mengidentifikasi kebutuhan pasar dan menciptakan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut. keduanya merupakan bagian yang terkait.
b) Proses operasi
Proses untuk membuat dan menyampaikan produk dan jasa. pengukuran kinerja yang terkait dalam proses operasi dikelompokkan pada waktu kualitas dan biaya.
c) Proses pelayanan purna jual
Kegiatan layanan yang dilakukan mencakup garansi atas barang rusak dan dikembalikan. perusahaan berusaha memenuhi keinginan pelanggan. dalam hal ini pelayanan purna jual yang berkualitas tinggi.
pengukuran yang digunakan adalah sama dengan yang digunakan untuk kegiatan operasi yaitu waktu, kualitas, dan biaya.
4) Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan
Perusahaan dalam hal ini harus memperhatikan faktor-faktor dalam proses belajar dan berkembang. menurut Yuwono, Sukarno, Iksan (2000:42) faktor-faktor tersebut antara lain :
a) Kemampuan pekerja
Salah satu perubahan yang dramatis dalam pemikiran manajemen selama lima belas tahun terakhir ini adalah peran para pegawai dalam organisasi. untuk perencanaan dan upaya implementasi reskilling pegawai yang menjamin kecerdasan dan kreatifitas nya dapat dimobilisasi untuk mencapai tujuan organisaasi.
b) Kemampuan sistem informasi
Bagaimana juga meski motivasi dan keahlian pegawai telah mendukung pencapaian tujuan perusahaan, masih diperlukan informasi yang terbaik.
dengan kemampuan sistem informasi yang memadai, kebutuhan tepat waktu dapat dipenuhi dengan sebaik-baik nya.
c) Motivasi, pemberdayaan, dan pensejajaran
Perspektif ini penting untuk menjamin adanya proses yang berkesinambungan terhadap upaya pemberian motivasi dan inisiatif yang sebesar-besar nya bagi pegawai. paradigma manajemen terbaru menjelaskan bahwa proses pembelajaran sangat penting bagi pegawai untuk menjelaskan trial and error sehingga turbulensi lingkungan sama-
sama dicoba dan dikenali. tidak saja oleh jenjang manajemen strategis tetapi juga oleh segenap pegawai sesuai dengan kompetisi masing-masing.
3. Sasaran Strategik Balanced Scorecard
Balanced Scorecard dalam penerapan pada perusahaan mempunyai sasaran strategik yang harus di wujudkan dalam usahanya. menurut Mulyadi (2001:125) sasaran strategik yang terdapat dalam Balanced Scorecard. ada empat yang perlu di wujudkan dalam setiap perspektif Balanced Scorecard dalam tabel berikut :
Tabel 2.1 : Empat sasaran strategik Balanced Scorecard
Perspektif Sasaran Strategik
Keuangan
Pelanggan
Proses Bisnis Internal
Pembelajaran dan Pertumbuhan Shareholders value
Firm equity
Organizational capital
Human capital
Sumber : anditp2000@yahoo.com, 081003
Sedangkan empat sasaran strategik tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut:
1). Shareholders value
Merupakan perwujudan sasaran strategik dari perspektif dilandasi dengan pencapaian sasaran-sasaran strategik di perspektif non keuangan yaitu proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan akan menjanjikan pelipat gandaan nilai yang diberikan dalam jangka panjang oleh perusahaan kepada para pemegang saham. sasaran strategik shareholder value dari perspektif keuangan terdiri dari tiga sasaran, yaitu :
a) Meningkatnya Return On Investment
b) Pertumbuhan pada pendapatan
c) Berkurang nya biaya
2). Firm equity
Merupakan usaha cerdas untuk menjadikan produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan agar dinilai memiliki keunggulan oleh pelanggan. sasaran strategik dari Firm equity terdiri dari :
a) Meningkatnya kepercayaan pelanggan
b) Ketepatan layanan
c) Quality Relationship dengan pelanggan
3). Organizational Capital
Merupakan modal kedua setelah Human Capital yang digunakan untuk memberikan layanan kepada stake holder utama perusahaan yaitu pelanggan dan pemegang saham. sasaran nya terdiri dari :
a) Meningkatkan kualitas proses layanan pelanggan
b) State of the art technology
c) Terintegrasikan nya proses layanan langganan
4). Human Capital
Merupakan keragka Balanced Scorecard yang mengarah pada keunggulan dari sumber daya manusia. sasaran nya terdiri dari :
a) Meningkatkan kapabilitas personil
b) Meningkat nya komitmen personil
Sasaran tersebut diatas bisa juga dijadikan ukuran bagi tercapainya Balanced Scorecard.
4. Sustainabilitas Balanced Scorecard
Sustainabilitas Balanced Scorecard adalah penggunaan Balanced Scorecard untuk mengukur penerapan strategi berkelanjutan di suatu organisasi. berkelanjutan artinya memperhatikan unsur lingkungan dan sosial selain ekonomi dalam setiap pertimbangan bisnis yang dilakukan.
5. Menciptakan Balanced Scorecard
Beberapa langkah awal mengimplementasikan Balanced Scorecard (Zingales et.al., 2002) :
1) Memperjelas visi dan strategi perusahaan.
2) Mengembangkan sasaran strategis :
a) Mengidentifikasi proses bisnis yang ada sehingga dapat menambah nilai dan memperbaiki kinerja.

b) Menentukan bagaimana program lingkungan yang ada mendukung sasaran sustainabilitas dalam perspektif pelanggan dan finansial.
c) Belajar bagaimana sustainabilitas dapat menggantikan proses dan produk untuk memenuhi kebutuhasn pelanggan.
d) Mengerti bagaimana mengantisipasi dan mempengaruhi kebutuhan pelanggan masa depan terkait praktek berkelanjutan.
3) Meluncurkan inisiatif strategi lintas bisnis.
4) Membimbing setiap SBU (Strategic Business Unit) mengembangkan strateginya masing-masing, konsisten dengan yang dimiliki perusahaan.
5. Balanced Scorecard Sebagai Alat Strategis Pengukuran Secara
Komperehensif.
Umumnya Balanced Scorecard dimasukkan dalam kerangka manajemen strategik. manajemen strategik adalah pola pengelolaan strategi organisasi jangka pendek dan panjang. terdiri dari empat langkah utama dalam menciptakan masa depan organisasi:
a) Perencanaan jangka panjang (long range pofit planning), terdiri dari perumusan strategi, perencanaan strategi dan penyusunan program.
b) Perencanaan laba jangka pendek (short range profit planning)
c) Implementa
d) Pemantauan

Gambar 2.2 : Perkembangan Balanced Scorecard dalam sistem manajemen strategik

Sumber : anditp2000@yahoo.com, 081003 ( Mulyadi, 2000)
Konsep Balanced Scorecard merubah fokus perspektif perencanaan dari sekedar pada fokus finansial anggaran tahunan dan berjangka pendek, menjadi perspektif perencanaan komperehensif yang mencakup aspek finansial, bisnis internal, dan pembelajaran / pertumbuhan. selengkapnya pada table berikut :

Tabel 2.2 : keunggulan Balanced Scorecard dibanding konsep manajemen tradisional
Sistem manajemen strategik dalam manajemen tradisional Sistem manajemen strategik dalam manajemen kontemporer
Hanya berfokus pada perspektif keuangan. Sistem perencanaan yang mengandalkan pada anggaran tahunan.
Sistem perencanaan menyeluruh yang tidak koheren.
Perencanaan jangka panjang yang tidak bersistem
Mencakup perspektif yang komperehensif : keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran / pertumbuhan.
Koheren : membengun hubungan sebab akibat diantara berbagai sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategis.
Terukur : semua sasaran strategis ditentukan ukuran nya baik untuk sasaran strategis perspektif keuangan maupun perspektif non keuangan.
Seimbang : keseimbangan sasaran strategis yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis penting untuk menghasilkan kinerja keuangan jangka pasnjang.
Sumber : anditp2000@yahoo.com, 081003
Setiap sistem pasti ada kelemahan nya, demikian juga dengan Balanced Scorecard. kelemahan Balanced Scorecard antara lain (lee et.al., 2000) :

a) Perangkat yang lebih secara efektif mengukur implementasi strategi dari pada mengukur penentuan strategi.
b) Meski berperan penting dalam memperkuat hubungan antara inisiatif perbaikan pelanggan dan strategi organisasi, namun tidak mengindikasikan bagaimana pelanggan baru dan pasar baru dapat diidentifikasikan.

1.1. Produk Bersama

Produk bersama adalah dua atau lebih produk yang dihasilkan dari pengolahan bahan dengan tenaga kerja dan fasilitas pabrik yang sama secara serentak. Nilai jual dari masing-masing produk bersama relatif sama. Contoh produk bersama adalah bensin, minyak tanah, dan minyak kerosin yang dihasilkan dari industri pengolahan minyak bumi.
Karakteristik produk bersama adalah:
1. Produk bersama mempunyai hubungan fisik satu dengan lainnya. Artinya jika satu produk bersama tertentu selesai diproses menjadi produk jadi maka pada saat yang sama juga telah selesai diproses produk bersama lainnya. Selain itu, jika dalam proses produksi kuantitas salah satu produk bersama ditambah maka produk bersama yang lain juga akan bertambah dengan jumlah yang proporsional.
2. Dalam memproses produk bersama selalu ada titik pisahnya (split-off point).
3. Setiap produk bersama mempunyai nilai yang relatif sama.

1.2. Biaya Bersama dan Titik Pisah

Biaya bersama adalah biaya untuk membuat produk bersama, yaitu berupa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bersama ini dinikmati oleh produk-produk bersama tersebut secara bersamaan sehingga sulit untuk diidentifikasikan pada setiap produk bersama. Masalah utama yang dihadapi berkaitan dengan biaya bersama adalah pengalokasian biaya bersama pada setiap produk bersama.
Biaya bersama merupakan biaya produksi yang dikeluarkan dari awal proses produksi sampai dengan titik pisah. Titik pisah adalah saat dihasilkannya dua atau lebih produk bersama, dimana pada saat itu produk bersama bisa langsung dijual atau diproses lebih lanjut. Jika produk bersama akan diproses lebih lanjut maka dibutuhkan biaya untuk memproses lebih lanjut. Biaya yang terjadi setelah titik pisah ini umumnya dapat diidentifikasikan dengan produk bersama tertentu sehingga tidak menghadapi masalah pengalokasian biaya. Biaya setelah titik pisah dapat berupa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik.

1.3. Akuntansi Produk Bersama

Biaya bersama harus dialokasikan pada setiap produk bersama. Ada tiga metode yang dapat digunakan untuk memisahkan biaya bersama, yaitu (1) metode satuan phisik (physical output method), (2) metode nilai pasar (market value at split-off method), dan (3) metode nilai realisasi neto (net realizable value method).
Dalam metode satuan phisik, alokasi biaya bersama didasarkan atas kuantitas produk yang dihasilkan. Kuantitas produk ini harus diukur dalam satuan yang sama, misal kg, ton, liter, atau galon. Jika satuan ukuran produk bersama yang dihasilkan berbeda maka harus ditentukan satuan ukuran yang ekuivalen. Karena metode satuan phisik hanya menerapkan syarat bahwa produk bersama harus mempunyai ukuran kuantitas yang sama maka kemampuan menghasilkan pendapatan (revenue-producing ability) menjadi terabaikan.
Dasar pertimbangan metode nilai pasar adalah terdapat hubungan yang nyata antara harga pokok dengan harga jual karena penentuan harga jual didasarkan atas harga pokoknya. Oleh karena itu, biaya bersama harus dialokasikan atas dasar harga jual masing-masing produk bersama. Kemampuan menghasilkan pendapatan menjadi pertimbangan di dalam mengalokasikan biaya bersama karena metode ini mengalokasikan biaya bersama atas dasar harga pasar. Dalam metode nilai pasar yang dimaksud dengan harga pasar adalah harga pasar pada titik pisah.
Jika harga pasar pada titik pisah tidak diketahui, karena untuk produk yang memerlukan proses lebih lanjut umumnya tidak mempunyai harga pasar pada titik pisah, maka untuk mengalokasikan biaya bersama digunakan metode nilai realisasi neto. Dalam metode ini alokasi biaya bersama didasarkan atas nilai realisasi neto, yaitu harga jual akhir setelah diproses lebih lanjut dikurangi tambahan biaya pemrosesan lanjutan dan biaya disposal.

1.4. Produk Sampingan

Produk sampingan adalah produk yang nilai jualnya relatif lebih rendah dibanding produk lain yang diproduksi bersama. Produk sampingan biasanya merupakan produk ikutan yang tidak bisa dihindari akan dihasilkan dari proses produksi dan produk sampingan ini bukan merupakan tujuan utama proses produksi.

1.5. Akuntansi Produk Sampingan

Masalah akuntansi terhadap produk sampingan adalah pengakuan terhadap adanya produk sampingan. Pengakuan adanya produk sampingan ini menyangkut perlakuan terhadap harga pokok produk sampingan, biaya untuk memproses produk sampingan, dan hasil penjualan produk sampingan. Ada dua metode (category) untuk mengakui keberadaan produk sampingan, yaitu (1) pada saat dijual dan (2) pada saat selesai diproduksi.
Jika digunakan category 1, produk sampingan akan diakui apabila produk sampingan tersebut sudah laku terjual. Pengakuan ini dilakukan karena nilai jual produk sampingan dianggap tidak material. Hasil penjualan dapat diakui sebagai (1) pendapatan: (a) penjualan lain-lain (other sales); atau (b) pendapatan lain-lain (other income), atau (2) pengurang harga pokok penjualan.
Jika digunakan category 2, produk sampingan diakui pada saat selesai diproses. Pengakuan produk sampingan pada saat selesai diproses karena nilai produk sampingan dianggap material. Dengan diakuinya produk sampingan pada saat selesai diproses maka pada saat itu dicatat adanya persediaan produk sampingan. Pengakuan persediaan produk sampingan ini mengakibatkan harga pokok produk utama berkurang. Ada dua metode untuk menentukan harga pokok produk sampingan, yaitu (1) metode nilai realisasi neto (net realizable value method) dan (2) metode biaya reversal (reversal cost method). Jika digunakan metode nilai realisasi neto, harga pokok produk sampingan dihitung sebesar taksiran harga jual produk sampingan dikurangi taksiran biaya produksi tambahan dan taksiran biaya administrasi dan pemasaran. Jika digunakan metode biaya reversal, harga pokok produk sampingan dihitung sebesar taksiran harga jual produk sampingan dikurangi taksiran biaya produksi tambahan dan taksiran laba kotor. Taksiran laba kotor adalah taksiran biaya administrasi dan pemasaran ditambah dengan taksiran laba bersih (laba setelah pajak).

 Ekuitas pemegang saham menunjukkan:
1. Jumlah kontribusi dr para pemegang saham
2. Bagian yg dihasilkan & yg ditahan oleh perusahaan

 Laba adl pengembalian atas ekuitas (return on equity capital) & termasuk hanya arus kas masuk yg melebihi jumlah yg diperlukan utk mempertahankan modal.

SIFAT DASAR EKUITAS PEMEGANG SAHAM
 Kepentingan pemilik atau pemegang saham pd perusahaan bisnis adl suatu kepentingan sisa (residual interest).
 Sumber utama ekuitas
1. Kontribusi pemegang saham (modal disetor)
2. Laba (penghasilan) yg ditahan oleh perusahaan

 Modal adl bagian ekuitas pemegang saham yg disyaratkan mnrt anggaran dasar utk ditahan dlm perusahaan sbg perlindungan bagi kreditur.
 Umumnya modal dasar adl nilai pari semua saham yg diterbitkan, ttpi jika saham tanpa nilai pari diterbitkan, itu bisa berupa:
1. Total dr pembayaran utk saham tsb
2. Jumlah minimum yg ditetapkan dlm hukum perseroan yg berlaku
3. Jumlah yg diputuskan oleh dewan komisaris menurut kebijksanaannya.

 Modal kontribusi (modal disetor) adl jumlah uang yg dikeluarkan dimuka oleh pemegang saham utk dipakai dlm bisnis perusahaan.
 Modal yg dihasilkan adl modal yg terdiri dr semua laba yg belum dibagikan & tetap diinvestasikan pd perusahaan.

BENTUK PERSEROAN DR KESATUAN
 Tiga jenis utama organisasi bisnis
1. Perusahaan perorangan,
2. Firma, &
3. Perseroan, bentuk yg paling dominan

 Dr segi kepemilikan, Perseroan diklasifikasikan sbb:
1. Perseroan Sektor Masyarakat; unit-unit pemerintah atau operasi bisnis yg dimiliki unit-unit pemerintah (seperti Federal Deposit Insurance Corp)
2. Perseroan Sektor Swasta
a. Bukan Saham: bersifat nirlaba & tak menerbitkan saham (spt tempat ibadah, yayasan sosial & sekolah)
b. Saham: yg beroperasi utk mencari laba & menerbitkan saham
i. Perseroan tertutup (non-publik): saham dipegang oleh beberapa pemegang saham (mungkin satu keluarga) & tak tersedia utk pembelian umum.
ii. Perseroan terbuka; saham dijual scr luas & dipegang oleh masyarakat umum
(a). Perseroan terdaftar; saham diperdagangkan pd suatu bursa efek/stock exchange yg terorganisasi
(b). Perseroan tak terdaftar/paralel (over-the–counter corp): saham diperdagangkan pd suatu pasar dimana pialang surat berharga (securities dealers) membeli dr & menjual kpd publik.

 Bentuk perusahaan mempengaruhi akuntansi dr segi:
1. Pengaruh ketentuan hukum
2. Penggunaan saham modal atau sistem saham
3. Pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan
4. Kewajiban terbatas pemegang saham
5. Formalitas pembagian laba

SAHAM MODAL ATAU SISTEM SAHAM
 Hak pemegang saham dari setiap lembar saham adl
1. Membagi laba & rugi scr proporsional
2. Ikut serta dlm manajemen (hak utk memilih direktur) scr proporsional
3. Membagi aktiva perusahaan bila tjd likuidasi scr proporsional
4. Ikut serta scr proporsional dlm penerbitan saham.

 Tiga hak pertama berlaku utk semua perusahaan, sdgkan hak ke-4 mrp hak istimewa utk melindungi pemegang saham dr kehilangan hak kepemilikan di luar kemauannya.
 Keuntungan dr sistem saham adl kemudahannya dlm pemindahan hak perusahaan dr seseorang ke orang lain. Orang yg memiliki saham dlm st perusahaan dpt menjual sahamnya ke pihak lain tiap saat dg harga ttt tanpa hrs meminta izin dr perusahaan atau pemegang saham.
 Oki, perusahaan menggunakan jasa registrars & transfer agents yg memberikan jasa pencatatan & pemindahtanganan saham

JENIS-JENIS HAK KEPEMILIKAN
 Common Stock adl hak perseroan tersisa yg menanggung risiko terbatas bila tjd kerugian & menerima manfaat bila tjd keuntungan.
 Prefered Stock adl sbg ganti utk preferensi khusus, pemegang saham sll mengorbankan bbrp hak yg terkandung pd saham modal

KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM YG TERBATAS
 Pemilik perseroan yi para pemegang shm yg menyumbangkan kekayaan/jasa kpd perush sbg ganti utk shm kepemilikan & kekayaan/jasa tsb mrp batas kerugian pemegang shm
 Nilai pari saham adl shm yg memiliki nilai tetap tercetak pd setiap lbr shm
 Saham pd nilai premi/agio atau diskonto/disagio adl saham modal perseroan diterbitkan di atas atau di bawah pari

 Kewajiban kontinjen pmg shm / shm yg dibeli pd harga di bawah nilai pari:
1. kewajiban kpd kreditur perush, bukan kpd perush itu sendiri.
2. menjadi kewajiban yg sebenarnya hanya jika jumlah di bawah pari hrs dikumpulkan utk membayar kreditur jika perush dibubarkan
3. tgg jwb pemegang sertifikat asli pd saat pembubaran perush kecuali oleh kontrak dimana tgg jwb ini dialihkan kpd pemegang lain.
FORMALITAS PEMBAGIAN LABA, hal yg perlu diperhatikan:
1. Pembagian kpd pemilik hrs mematuhi hukum perseroan,
2. Pembagian kpd pemegang saham hrs disetujui oleh dewan komisaris/direksi (board of directors),
3. Dividen hrs sesuai dg kontrak saham modal spt hal preferensi, partisipasi dll.

AKUNTASI UTK PENERBITAN SAHAM
Saham Nilai Pari
 Penerbitan saham dg nilai pari, sbb:
1. Saham disetor atau saham biasa, memperlihatkan nilai pari saham terbitan perseroan.
2. Modal disetor yg melebihi nilai pari atau tambahan modal disetor atau agio saham. Menunjukkan kelebihan atas nilai pari yg disetor oleh pemegang shm sbg ganti saham yg diterbitkan. Kelebihan di atas nilai pari mjd bagian modal disetor perush,
3. Diskonto atau Disagio Saham. Menunjukkan bhw saham diterbitkan di bawah nilai pari. Pemegang shm yg diterbitkan di bawah nilai pari dpt diminta membayar jumlah diskonto jika diperlukan utk melindungi kreditur dr kerugian bila perush dilikuidasi.
Contoh Colonial Corporation menjual seratus lbr saham dg harga Rp1.100 dg nilai pari Rp5 per saham. Pencatatan pembukuannya:
Kas 1.100
Saham Biasa 500
Modal Disetor yg Melebihi Nilai Pari (Agio Saham Biasa) 600

Jika diterbitkan saham pengganti senilai Rp300, maka pencatatnnya sbb:
Kas 300
Modal Disetor yg Melebihi Nilai Pari (Agio Saham Biasa) 200
Saham Biasa 500

 Pd kasus pencatatan jurnal scr resmi hrs dilakukan utk otorisasi saham, perlu memperhatikan hal berikut:
1. saham preferen atau saham biasa yg diotorisasi. Menunjukkan jumlah total dr saham modal yg diotorisisi.
2. saham preferen atau saham biasa yg belum diterbitkan. Menunjukkan total saham otorisasi yg belum diterbitkan. Jk shm yg blm diterbitkan dikurangkan dr jml shm otorisasi, diperoleh jml shm yg telah diterbitkan

SAHAM TANPA NILAI PARI
 Alasan penerbitan saham tanpa nilai pari:
1. menghindari kewajiban kontinjen yg mungkin timbul jika saham dg nilai pari diterbitkan dg disagio
2. jk shm tak mpy nilai pari, timbul kerancuan antara nilai pari & nilai wajar.
Contoh Video electronic corp didirikan dg 10.000 lembar saham biasa yg diotorisasi tanpa nilai pari. Tak ada pencatatan selain memo, yg perlu dibuat utk otorisasi karena tak ada jumlah uang yg terlibat. Jika 500 lembar saham kmd diterbitkan dg harga Rp10 per saham, pencatatannya sbb:
Kas 5.000
Saham Biasa – tanpa nilai pari 5.000
Jika 500 lbr shm lagi diterbitkan seharga Rp11 per saham, pencatatannya sbb:
Kas 5.500
Saham Biasa – tanpa nilai pari 5.500

 Saham tanpa nilai pari hrs dicatat pd harga penerbitannya tanpa tambahan modal disetor atau disagio.
 Nilai tetapan (stated value) adl nilai minimum dimana saham tak dpt diterbitkan di bawah nilai itu.
Contoh 1000 lbr shm, nilai tetapan Rp5 diterbitkan Rp15 per lbr & pembayaran tunai, pembukuannya sbb:
Kas 15.000
Saham Biasa 15.000
Atau
Kas 15.000
Saham Biasa 5.000
Tambahan Modal disetor yg melebihi Nilai Tetapan 10.000

SAHAM DIJUAL ATAS DASAR PESANAN (SUBSCRIPTION)
 Dilakukan jika:
1. perush kecil melakukan “go public”
2. perseroan menawarkan shm kpd pegawainya agar karyawan berpartisipasi dlm kepemilikan perush. Hanya dilakukan pembayaran sebagian & shm tak diterbitkan hingga harga pesanan penuh diterima.

 Akuntansi utk saham dipesan:
1. saham biasa atau preferen yg dipesan, menunjukkan kewajiban perseroan utk menerbitkan saham stlh pembayaran akhir saldo pesanan.
2. piutang pesanan (subscriptions receivable), menunjukkan jumlah yg hrs ditagih sblm saham pesanan akan diterbitkan.
 Pemesan yg telah menandatangani kontrak pesanan, memiliki hak & keistimewaan yg sama sbg pemegang saham yg mpy shm yg beredar
Contoh Lubradite Corp. menawarkan shm atas dsr pesanan pd masy ttt & berhak membeli 10 lbr shm (nilai pari Rp5) seharga Rp20 per shm. 50 org menerima tawaran perush & akan membayar 50% uang muka & 50% lagi pd akhir bulan keenam.
Pd tgl penerbitan
Piutang pesanan 10.000
Saham Biasa yg Dipesan 2.500
Tambahan Modal disetor yg Melebihi Nilai Pari 7.500
(utk mencatat penerimaan pesanan 500 lembar saham)
Kas 5.000
Piutang Pesanan 5.000
(utk menctt penerimaan angsuran I: 50% dr total jml tempo shm yg dipesan)

ketika pembayaran akhir diterima & saham diterbitkan, ayat jurnalnya adl:
Enam bulan kmd
Kas 5.000
Piutang pesanan 5.000
(utk mencatat penerimaan angsuran akhir shm pesanan)
Saham Biasa yg dipesan 2.500
Saham Biasa 2.500
(utk menctt penerbitan 500 lbr shm stlh penrimaan angsuran akhir dr pemesan)

SAHAM DITERBITKAN DLM GABUNGAN DG SURAT BERHARGA LAIN (LUMP SUM)
 Dua metoda alokasi:
1. Metoda Proporsional
2. Metoda Inkremental

Metoda Proporsional
 Jika nilai pasar atau dasar lain tersedia, maka nilai lump sum dialokasikan atas surat berharga scr proporsional, yaitu rasio surat berharga thdp total.
 Contoh 1000 lbr shm dg stated value Rp10 memiliki harga pasar Rp20 per shm & 1000 lbr shm preferen dg nilai Rp10 & harga pasar Rp12 per shm diterbitkan dg nilai lump sum Rp30.000; alokasi sbb:

Nilai pasar wajar saham biasa (1000 x Rp20) Rp20.000
Nilai pasar wajar saham prefren (1000 x Rp12) 12.000
Nilai pasar wajar agregat Rp32.000

Alokasi utk saham biasa = Rp20.000 x Rp30.000 = Rp18.750
Rp32.000
Alokasi utk saham preferen = Rp12.000 x Rp30.000 = Rp11.250
Rp32.000
Total Alokasi Rp30.000

Metoda Inkremental
 Jika nilai pasar wajar tak dpt ditentukan, metoda inkremental digunakan. Nilai pasar surat berharga digunakan sbg dasar alokasi nilai shm yg diketahui & sisanya dialokasikan pd shm yg nilai pasarnya tak diketahui.
 Contoh 1000 lbr shm biasa dg nilai tetapan Rp10 & harga pasar Rp20 per shm & 1000 lbr shm preferen dg nilai pari Rp10 tak memiliki harga pasar yg diterbitkan dg nilai lump sum Rp30,000, alokasi sbb:

Lump sum Rp30.000
Alokasi utk saham biasa (1,000 saham x nilai pasar Rp20) 20.000
Saldo yg dialokasikan utk saham preferen Rp10.000

Jika tak ada nilai pasar wajar yg dpt ditentukan utk setiap kelas saham yg terlibat dlm pertukaran sekaligus, alokasi hrs dilakukan scr arbitrer.
Arbitrer digunakan agar dpt dilakukan penyesuaian jika nilai pasar masa depan terbentuk.

SAHAM YG DITERBITKAN DLM TRANSAKSI BUKAN KAS
 Jika saham diterbitkan utk jasa/kekayaan selain kas, maka kekayaan/jasa dicatat pd nilai pasar wajar saham yg diterbitkan atau pd nilai pasar wajar saham dr penerimaan bukan kas, masa yg dpt ditentukan scr lebih jelas.

 Shm yg blm diterbitkan atau saham treasuri (shm diterbitkan yg telah dibeli kembali ttp blm ditarik) dpt ditukar dg kekayaan/jasa, dg memperhatikan:
1. Diket nilai pasar wajar shm treasuri, digunakan utk menilai kekayaan/jasa
2. Tak diket nilai pasar shm treasuri, digunakan nilai pasar wajar kekayaan/jasa

Contoh prosedur pencatatan penerbitan 10.000 lbr shm biasa dg nilai pari Rp10 yg diukur dg suatu paten.
1. Nilai pasar wajar paten blm dpt ditetapkan ttp nilai pasar wajar atas shm diket Rp140.000
Paten Rp140.000
Saham Biasa Rp100.000
Modal disetor yg Melebihi Nilai Pari Rp40.000

2. Nilai pasar wajar dr shm blm dpt ditentukan, ttp nilai pasar wajar dr paten ditetapkan Rp150.000
Paten Rp150.000
Saham Biasa Rp100.000
Modal disetor yg Melebihi Nilai Pari Rp50.000

3. Nilai pasar wajar dr shm maupun dr paten blm dpt ditentukan. Konsultan yg independen menetapkan nilai paten Rp125.000 & dewan komisaris setuju.
Paten Rp125.000
Saham Biasa Rp100.000
Modal disetor yg Melebihi Nilai Pari Rp25.000

PENILAIAN ATAS SAHAM
 Perusahaan dpt menilai/assessment pemegang saham pd jumlah tambahan di atas nilai kontribusi sebenarnya, kmd menetapkan apakah saham yg semula dijual pd disagio atau agio.
 Jika saham semula dinilai pd disagio, hasil tambahannya dikredit pd perkiraan disagio.
 Jika saham semula diterbitkan pd nilai agio, perkiraan Modal Disetor yg Berasal dr Penilaian dikredit.

BIAYA PENERBITAN SAHAM
 Biaya yg berkaitan dg akuisisi modal perush dr penerbitan surat berharga:
1. Biaya pengacara
2. Biaya akuntan publik
3. Biaya penjamin (underwriter) & komisi
4. Pengeluaran pencetakan & pengiriman sertifikat & laporan registrasi
5. Beban utk pengajuan pd SEC/bursa saham
6. Bebab administrasi & klerikal utk penyiapan
7. Biaya iklan penerbitan

 Dua metoda akuntansi utk biaya penerbitan awal
1. Memperlakukan biaya penerbitan sbg pengurangan atas jumlah yg disetor, krn tak berkaitan dg operasi perush
2. Memperlakukan biaya penerbitan sbg biaya pendirian
REAKUISISI SAHAM
 Sebab perush membeli kembali sahamnya yg beredar:
1. Utk memenuhi kontrak kompensasi saham karyawan atau memenuhi kebutuhan merger yg potensial
2. Menambah laba per saham dg mengurangi saham yg beredar.
3. Utk menghindari usaha pengambilalihan atau mengurangi jumlah pemegang saham
4. Membentuk pasar bagi saham.
5. Utk mengurangi operasi.

METODA AKUNTANSI UTK SAHAM TREASURI
 Dua metoda akuntansi utk shm treasuri
1. Metoda Biaya; mendebet saham treasuri utk biaya reakuisisi & dilaporkan sbg pengurang modal disetor & laba ditahan di neraca
2. Metoda Nilai Pari; menctt transaksi shm treasuri pd nilai pari & melaporkannya sbg pengurang atas saham modal

Saham Treasuri Diperhitungkan pd Biaya
 Perkiraan shm treasuri didebet utk biaya shm yg dibeli & dikredit ketika shm diterbitkan kembali.
 Dlm metoda biaya, harga yg diterima utk saham pd saat diterbitkan mula-mula tak mempengaruhi ayat jurnal utk menctt akuisisi & penerbitan kembali shm treasuri.

Contoh
1. 1000 lembar saham biasa dg nilai pari Rp100 diterbitkan dg harga Rp110
Kas Rp110.000
Saham Biasa Rp100.000
Modal disetor yg Melebihi Nilai Pari 10.000

2. 100 lembar saham biasa dibeli kembali pd harga Rp112
Saham Treasuri Rp11.200
Kas Rp11.200

3. 10 lembar saham treasuri diterbitkan kembali pd Rp112
Kas Rp1.120
Saham Treasuri (10 shm pd Rp112 per lbr) Rp1.120

4. 10 lembar saham treasuri diterbitkan kembali pd Rp130
Kas Rp1.300
Saham Treasuri (10 shm pd Rp112 per lbr) Rp1.120
Modal Disetor dr Saham Treasuri 180

5. 10 lembar saham treasuri diterbitkan kembali pd Rp98
Kas Rp980
Modal Disetor dr Saham Treasuri 140
Saham Treasuri (10 shm pd Rp112 per lbr) Rp1.120

6. 10 lembar saham treasuri diterbitkan kembali Rp105
Kas Rp1.060
Modal Disetor dr Saham Treasuri 40
Laba Ditahan 30
Saham Treasuri (10 shm pd Rp112 per lbr) Rp1.120

Saham Treasuri yg Dihitung pd Nilai Pari
 Dasar teori: pembelian atau akuisisi lainnya atas saham treasuri sebenarnya mrp penarikan konstruktif atas saham tsb
 Biaya akuisisi dr shm treasuri diperbandingkan dg jumlah yg diterima pd saat penerbitan awal
 Lebih bi akuisisi di atas harga penerbitan awal dibebankan pd Laba Ditahan
 harga penerbitan awal melebihi harga beli shm treasuri dibebankan pd Modal Disetor Saham Treasuri

Contoh
1. 1000 lembar saham biasa dg nilai pari Rp100 diterbitkan dg harga Rp110
Kas Rp110.000
Saham Biasa Rp100.000
Modal disetor yg Melebihi Nilai Pari 10.000

2. 100 lembar saham biasa dibeli kembali pd harga Rp112
Saham Treasuri (100 lb pd nilai pari Rp100) Rp10.000
Modal Disetor yg Melebihi Nilai Pari 1.000
Laba Ditahan 200
Kas Rp11.200

3. 100 lembar saham biasa dibeli kembali pd Rp98
Saham Treasuri (100 lb pd nilai pari Rp100) Rp10.000
Modal Disetor yg Melebihi Nilai Pari 1.000
Kas Rp9.800
Modal Disetor dr Saham Treasuri 1.200

4. 100 lembar saham biasa dibeli kembali pd Rp105
Saham Treasuri (100 lb pd nilai pari Rp100) Rp10.000
Modal Disetor yg Melebihi Nilai Pari 1.000
Kas Rp10.500
Modal Disetor dr Saham Treasuri 500

5. 100 lembar saham treasuri diterbitkan kembali pd Rp115
Kas Rp11.500
Saham Treasuri (100 shm pd nilai pari Rp100) Rp10.000
Modal Disetor yg Melebihi Nilai Pari 1.500

6. 100 lembar saham treasuri diterbitkan kembali Rp104
Kas Rp10.400
Saham Treasuri (100 shm pd nilai pari Rp100) Rp10.000
Modal Disetor yg Melebihi Nilai Pari 400

7. 100 lembar saham treasuri diterbitkan kembali Rp94
Kas Rp9.400
Modal Disetor dr Saham Treasuri 600
Saham Treasuri (100 shm pd nilai pari Rp100) Rp10.000

PENARIKAN SAHAM TREASURI
Contoh: penarikan 10 lb shm biasa dg nilai pari Rp100 yg diterbitkan pd Rp110

Metoda Biaya Metoda Nilai Pari
Jika saham treasuri dibeli pd Rp112
Saham Biasa 1.000
Modal Disetor yg
Melebihi Nilai Pari 100
Laba Ditahan 20
Saham Treasuri 1.120
Saham Biasa 1.000
Saham Treasuri 1,000
Jika saham treasuri dibeli pd Rp98
Saham Biasa 1.000
Modal Disetor yg
Melebihi Nilai Pari 100
Modal Disetor dr Penarikan
Saham Biasa 120
Saham Treasuri 980

Saham Biasa 1.000
Saham Treasuri 1.000

SAHAM TREASURI DI NERACA
 Pelaporan shm treasuri pd neraca berdasarkan metoda biaya atau nilai pari

Metoda Biaya Utk Melaporkan Saham Treasuri
Ekuitas pemegang saham
Saham biasa Rp1 pari; otorisasi 2jt lb; diterbitkan 1,5jt lb
Tambahan modal disetor
Total modal disetor
Laba ditahan
Total modal disetor & laba ditahan
Dikurangi: biaya saham treasuri (80.000 lb)
Total ekuitas pemegang saham
Rp1.500.000
3.600.000
5.100.000
4.781.484
9.881.484
(480.000)
Rp9.401.484

Metoda Nilai Pari Utk Melaporkan Saham Treasuri
Ekuitas pemegang saham
Saham biasa Rp1 pari; otorisasi 2jt lb; diterbitkan 1,5jt lb
Dikurangi: saham treasuri (80.000 lb pd nilai pari)
Saham biasa yg beredar
Tambahan modal disetor
Total modal disetor
Laba ditahan
Total ekuitas pemegang saham
Rp 1.500.000
(80.000)
1.420.000
3.200.000
4.620.000
4.781.484
Rp 9.401.484

KARAKTERISTIK SAHAM PREFEREN
 Saham preferen (SP) adl shm dg keistimewaan krn memiliki preferensi yg tak dimiliki oleh shm biasa
 Kelebihan SP (seringkali berkaitan dg penerbitan):
1. Preferensi atas deviden
2. Prefrensi atas aktiva pd saat likuidasi
3. Dapat dikonversi ke saham biasa
4. Dapat ditebus opsi perseroan
5. Tak mpy hak suara.

KEISTIMEWAAN SAHAM PREFEREN
1. Kumulatif. Dividen tak dibayar pd suatu th hrs dibayarkan th berikutnya sblm laba dpt dibagikan kpd pemegang shm biasa.
2. Partisipasi. Pemegang shm preferen partisipasi membagi rata dg pemegang shm biasa pd pembagian laba di luar tk yg ditentukan.
3. Konvertibel. Pemegang shm dpt menukar shm preferen dg shm biasa pd rasio yg telah ditentukan sblmnya, berdasarkan hak opsinya.
4. Dapat ditarik (callable). Perush penerbit shm dpt menarik atau menebus berdasar hak opsi, shm preferen yg beredar pd tgl ttt di masa depan & pd harga yg ditentukan.

TAMBAHAN MODAL DISETOR
 Transaksi dasar yg mempengaruhi tambahan modal disetor adl
Tambahan Modal Disetor
1. Disagio shm modal yg diterbitkan
2. Penjualan shm treasuri di bawah harga pokok
3. Penyerapan kekurangan dlm suatu rekapitulasi (kuasi-reorganisasi)
4. Pengumuman dividen likuidasi 1. Agio shm modal yg diterbitkan
2. Penjualan shm treasuri di atas harga pokok
3. Modal tambahan yg timbul pd rekapitalisasi atau revisi pd struktur modal (kuasi-reorganisasi)
4. Penilaian tambahan pd pmg shm
5. Konversi obligasi konvertibel atau shm preferen
6. Pengumuman dividen shm “kecil” (biasa)

POS-POS EKUITAS TAMBAHAN
MODAL DONASI & REVALUASI
 Pos lain yg dilaporkan pd ekuitas pmg shm sbg st bentuk modal tambahan:
1. modal donasi &
2. modal revaluasi atau modal apresiasi yg belum direalisasi.
 Modal donasi berasal dr hibah kpd perush oleh pmg shm & kreditur.
 Modal revaluasi berasal dr kenaikkan atau penurunan aktiva dr harga pokok

 Klasifikasi ekuitas pemegang saham hrs dibedakan:
1 Saham Modal 4 Modal Revaluasi
2 Tambahan Modal Disetor 5 Laba Ditahan
3 Modal Donasi

A. Pengertian Pendapatan
Banyak pengertian pendapatan telah dikemukakan oleh para ahli akuntansi, dimana dari setiap pengertian ini ada perbedaan. Hal ini disebabkan karena adanya penafsiran yang berbeda antara penulis yang satu dengan penulis yang lain. Konsep pendapatan sering dikaitkan dengan prosedur akuntansi tertentu dan mengenai kapan pendapatan harus dilaporkan. Dalam SAK No. 23 (1999:2) pengertian dari pendapatan adalah sebagai berikut :
…..arus masuk bruto dan manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas (modal) yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal

Pengertian pendapatan yang diberikan oleh SAK adalah pengertian pendapatan dalam arti luas. Sedangkan menurut pandangan sempit, hanya hasil aktivitas yang menciptakan pendapatan investasi, dan keuntungan atau kerugian penjualan aktiva tetap tidak termasuk pendapatan.
Dalam definisi pendapatan (revenue) sebagai produk dari perusahaan, pengurangan dilakukan berdasarkan nilai tukar (cash equivalent) masih belum jelas pada titik yang mana pendapatan ini harus diukur dan dilaporkan. Untuk itu pendapatan membutuhkan kapasitas mengenai pengukuran dari pendapatan tersebut.

B. Waktu Pengakuan Pendapatan
Menurut Sofyan Safri Harahap (1993:242) secara teoritis waktu pengakuan pendapatan dapat diakui pada berbagai saat berikut :

1. Selama Berlangsungnya Produksi (Production Basis)
Ini terlihat pada kontrak pembangunan yang bersifat jangka panjang pada proses peningkatan nilai secara ilmiah (Accretion) dan Accrual.
a. Accretion
Adalah pelaporan pendapatan dalam masa produksi dengan cara mengakui kenaikan nilai karena pertumbuhan alamiah atau karena pertambahan umur. Pertumbuhan alamiah atau pertambahan umur ini dari pandangan ekonomi merupakan proses produksi. Contoh dari accretion ini dapat dilihat pada peternakan, kehutanan, dan bertambahnya nilai karena proses penuaan dari pada anggur.
b. Accrual
Contoh dari pelaporan revenue selama berlangsungnya produksi adalah accrual daripada jasa-jasa yang diberikan. Jumlah atau besarnya pendapatan biasanya juga telah ditetapkan, misalnya dengan kontrak atau perjanjian lainnya, biaya-biaya yang berhubungan dengan pendapatan ini juga dapat ditentukan bersamaan dengan pendapatannya. Hal ini biasanya dapat dijumpai pada “kontrak jangka panjang”.
2. Sesudah Produk Selesai
Pelaporan pendapatan setelah selesainya produksi tergantung pada kepastian mengenai harga jual dan besarnya biaya tambahan (di luar biaya produksi). Apabila telah ada kontak penjualan dan penyerahan hasil produksi yang pasti, maka harga jual dapat diketahui dan begitu juga dengan biaya penjualan.
Kriteria utama untuk pengakuan pendapatan ini adalah :
– Adanya harga pasar yang relatif stabil dan aktif
– Tidak adanya biaya pemasaran yang besar
– Adanya kemungkinan penukaran-penukaran unit-unit fisik tanpa pengaruh apa-apa terhadap harga jual (interchange ability of unit) misalnya : suatu balok emas dapat ditukarkan dengan balok emas lainnya untuk berat yang sama.
3. Pada Saat Penjualan (Accrual Basis)
Dari pandangan yuridis formil penjualan terjadi apabila ada perpindahan hak dan suatu klaim pembayaran yang timbul. Maka biasanya para akuntan mengakui adanya penjualan pada saat penyerahan barang kepada langganan.
Pelaporan pendapatan pada saat penjualan didasarkan pada :
– Harga jual telah dapat ditentukan dengan pasti.
– Produk yang telah dijual telah meninggalkan perusahaan dan diganti dengan suatu asset yang lain, jadi pertukaran telah terjadi.
– Untuk kebanyakan perusahaan, penjualan merupakan peristiwa keuangan yang paling penting dalam kegiatan ekonominya.
– Kebanyakan biaya produksi atau pengadaan produksi tersebut telah dikeluarkan atau dapat ditentukan dengan mudah.
4. Pada Saat Penagihan Kas (Cash Basis)
Pelaporan pendapatan pada teori ini mempunyai dua kriteria tentang penundaan pengakuan pendapatan sampai saat penerimaan tunai, yaitu :
– Apabila tidak mungkin mengukur nilai aktiva yang diterima secara cukup tepat.
– Apabila masih ada biaya-biaya yang material jumlahnya yang masih harus dikeluarkan, dan biaya-biaya ini tidak dapat ditaksir jumlahnya secara tepat.
Biasanya hal ini terjadi pada penjualan cicilan atau instalment sales, dimana tagihan sering diragukan karena pembeli mempunyai kecenderungan “besar pasak daripada tiang” atau membeli diluar kesanggupannya untuk membayar secara tunai (cash).
Sudah menjadi ketentuan umum bahwa pendapatan diperoleh selama tahap siklus operasi yakni selama penerimaan pesanan, produksi, penjualan dan penagihan. Karena kesulitan mengalokasikan penghasilan dan pendapatan ke berbagai tahap siklus operasi yang berbeda-beda, maka para akuntan telah mendasarkan kepada prinsip realisasi dalam rangka menentukan waktu pengakuan pendapatan.

C. Metode Pengakuan Pendapatan
Dasar-dasar pengakuan pendapatan yang dijelaskan pada bagian-bagian terdahulu, yang relevan dengan pengakuan pendapatan untuk perusahaan konsultansi adalah pengakuan pendapatan selama berlangsungnya produksi.
Para ahli akuntansi telah menciptakan dua metode pengakuan pendapatan yang digunakan pada perusahaan konsultan. Metode tersebut disusun oleh The AICPA Issuance pada tahun 1955, disitu disebutkan bahwa dua metode yang umumnya digunakan adalah :
1. The Percentage of Completion Method atau Metode Persentase Penyelesaian.
Menurut metode persentase penyelesaian, perusahaan akan mengakui pendapatan dan beban sesuai dengan tingkat kemajuan penyelesaian kontrak dan tidak menunggu sampai kontrak selesai. Jumlah pendapatan yang diakui didasarkan pada ukuran tertentu dan kemajuan penyelesaian kontrak. Pengukuran ini memerlukan suatu taksiran mengenai biaya-biaya yang masih harus dikeluarkan. Biaya-biaya yang sebenarnya dikeluarkan dan laba yang akan diakui selama periode pembangunan dibebankan pada persediaan, yaitu bangunan dalam pelaksanaan. Jika suatu perusahaan memproyeksikan suatu kerugian atas kontrak sebelum penyelesaian, jumlah seluruh kerugian harus segera diakui.
Inti dari metode ini adalah bahwa pendapatan diakui secara proporsional dengan kemajuan dari pekerjaan di bawah perjanjian suatu kontrak. Yang menjadi titik perhatian dari metode persentase penyelesaian adalah bagaimana mengukur tingkat atau persentase penyelesaian yang mendekati kenyataannya.
2. The Completed Contract Method atau Metode Kontrak Selesai
Menurut metode kontrak selesai, pendapatan baru diakui setelah suatu kontrak selesai dikerjakan. Maksudnya disini bahwa pendapatan baru diakui hanya jika penjualan barang atau jasa telah selesai. Dengan demikian jika dalam suatu periode akuntansi tidak ada satupun kontrak yang diselesaikan maka tidak ada pencatatan atas rugi laba kontrak.
Metode kontrak selesai sebaiknya digunakan apabila suatu perusahaan terutama mempunyai kontrak-kontrak jangka pendek, apabila kondisi-kondisi untuk menggunakan akuntansi persentase penyelesaian tidak dipenuhi, atau apabila ada ketidakpastian yang melekat dalam kontrak diluar resiko-resiko usaha yang normal.
Kebaikan dari metode kontrak selesai adalah laporan pendapatan didasarkan pada hasil akhir, bukan merupakan taksiran pekerjaan yang belum pasti, serta tidak dikenal adanya unsur biaya tidak terduga juga tidak adanya kemungkinan kerugian yang tidak dapat diperhitungkan pada saat penetapan laba.
Sedangkan kelemahannya yaitu bahwa metode itu tidak mencerminkan prestasi kerja masa berjalan bila periode kontrak lebih dari satu periode akuntansi, artinya bahwa pendapatan belum akan dilaporkan sampai tingkat pekerjaan terselesaikan, meskipun pekerjaan yang dilakukan ada pada beberapa periode akuntansi.
Dari kedua macam metode pengakuan pendapatan tersebut, pembahasan akan dititikberatkan pada metode kontrak selesai dengan anggapan bahwa bentuk tersebut lebih relevan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu pengakuan pendapatan pada proyek yang memakan waktu tidak lebih dari satu periode akuntansi.